APHI-GAPKI dorong bentuk protokol bersama percepat pemadaman karhutla

Protokol Kolaboratif Karhutla: APHI dan GAPKI Tuntut Akses Cepat Menuju Titik Api

Bisadonasi.com – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kerap melampaui batas administratif sebelum siapa pun sempat merespons. Api yang bermula di satu konsesi dapat menjalar ke permukiman warga, kawasan lindung, atau lahan pertanian tetangga dalam hitungan jam. Menyadari celah koordinasi inilah, dua organisasi industri terbesar di sektor kehutanan dan perkebunan—Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)—mengajukan dorongan agar pemerintah daerah segera menyusun protokol bersama yang mengatur akses cepat tim pemadam ke titik kebakaran, tanpa terkendala birokrasi atau kesalahpahaman lintas wilayah.

Urgensi Akses Tanpa Hambatan

Ketua Umum APHI, Soewarso, menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang pada Senin. Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme akses yang jelas, setiap menit yang terbuang untuk negosiasi administratif berarti api tumbuh lebih besar dan dampaknya meluas ke area yang seharusnya bisa diselamatkan.

“Api tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika ditemukan kebakaran di sekitar wilayah operasional, tindakan cepat harus dilakukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas.”

Pernyataan itu merujuk pada realitas lapangan: kebakaran di lahan gambut Sumatera, Kalimantan, maupun Sulawesi tidak berhenti di garis batas konsesi. Angin, kelembapan rendah, dan bahan bakar kering membuat api menyebar lintas kepemilikan dalam waktu singkat. Tanpa protokol yang sudah disepakati sebelumnya, regu pemadam satu perusahaan sering kali harus menunggu izin lisan dari pihak lain sebelum boleh memasuki area tetangga—waktu yang dalam kondisi darurat bisa berarti perbedaan antara kebakaran terkendali dan bencana skala besar.

Peran Multipihak dalam Penanganan Darurat

Soewarso menekankan bahwa pemadaman karhutla bukan tugas tunggal satu entitas. Keterlibatan masyarakat sekitar, perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semuanya menjadi bagian dari rantai respons. Ia juga menyerukan agar warga tidak menghalangi upaya pemadaman saat kondisi darurat terjadi, melainkan bersinergi dengan tim yang datang.

Di sisi operasional, perusahaan pemegang PBPH telah menyiapkan personel khusus, pos komando, kendaraan pemadam, pompa air, sumber air cadangan, serta berbagai peralatan pendukung sebagai bagian dari kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla yang diamanatkan regulasi. Dalam situasi tertentu, regu pemadam perusahaan bahkan turun membantu kebakaran yang terjadi di luar areal konsesinya sendiri—sebuah langkah preventif agar api tidak merembes ke kawasan hutan, permukiman, atau lahan masyarakat di sekitar.

“Pemadaman merupakan tindakan darurat untuk menghentikan api, melindungi keselamatan manusia, serta mencegah kerusakan lingkungan.”

Soewarso menambahkan bahwa respons pada jam-jam pertama sangat menentukan keberhasilan operasi, khususnya di lahan gambut dan wilayah yang sedang mengalami kekeringan ekstrem. Pada fase awal, api masih terbatas dan dapat dipadamkan dengan sumber daya yang relatif kecil. Begitu api melewati ambang tertentu, dibutuhkan armada besar, helikopter, dan koordinasi tingkat nasional—biaya dan dampaknya pun melonjak drastis.

Kesiapsiagaan Perusahaan Perkebunan

Dari sisi perkebunan, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan bahwa perusahaan anggota terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla melalui patroli rutin, pemantauan titik panas berbasis satelit, penyediaan regu pemadam terlatih, pompa berkapasitas besar, mobil tangki air, alat berat, drone pengintai, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

“Personel dan peralatan pemadaman hanya akan efektif apabila dapat segera mencapai titik api. Karena itu, kolaborasi dan keterbukaan akses menjadi kunci. Jangan sampai waktu kritis untuk mengendalikan kebakaran hilang akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi.”

Pernyataan Eddy Martono menyoroti titik lemah yang sering terjadi di lapangan: peralatan sudah tersedia, personel sudah siaga, tetapi akses jalan menuju titik api terhalang oleh ketidaktahuan pihak lain atau ketiadaan informasi jalur. Dalam beberapa kasus, regu pemadam harus memutar jauh atau menunggu konfirmasi sebelum boleh melintas lahan tetangga—waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk memadamkan api pada fase paling mudah.

Mekanisme Koordinasi di Tingkat Desa

Untuk menutup celah komunikasi tersebut, GAPKI mendorong agar setiap desa yang masuk kategori rawan karhutla memiliki seperangkat instrumen koordinasi yang jelas: nomor kontak darurat yang selalu aktif, jalur komunikasi satu pintu agar tidak terjadi multi-laporan yang membingungkan, peta akses pemadaman yang menunjukkan jalur masuk ke berbagai titik, daftar titik sumber air terdekat, serta daftar personel yang dapat dihubungi segera ketika kebakaran terdeteksi.

Mekanisme ini dinilai krusial untuk mencegah kesalahpahaman—misalnya warga yang tidak tahu bahwa regu pemadam yang datang adalah tim resmi—dan mempercepat pengambilan keputusan di saat setiap menit menentukan luas kerusakan.

Menyongsong Puncak Musim Kemarau

APHI dan GAPKI sepakat bahwa karhutla merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat ditangani secara unilateral oleh pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan secara terpisah. Pencegahan dan pemadaman menuntut rasa saling percaya, pembagian peran yang tegas, serta kesiapan untuk saling membantu tanpa menunggu instruksi berlapis.

Oleh karena itu, kedua organisasi mendorong pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan protokol kolaboratif sebelum puncak musim kemarau tiba. Protokol tersebut diharapkan tetap menghormati hak-hak masyarakat atas lahan dan akses, sekaligus memastikan seluruh tim pemadam dapat bergerak cepat dan tanpa hambatan ketika api ditemukan. Dengan kolaborasi multipihak yang terstruktur, api dapat dikendalikan sejak tahap awal—sebelum berkembang menjadi bencana yang menimbulkan kerugian jauh lebih besar bagi masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan secara keseluruhan.