Sarjito sebut Dirut Bursa Mineral akan ditetapkan oleh OJK

BMKS Menuju Operasional: Sarjito Tekankan Kredibilitas Pasar dan Kewenangan OJK dalam Penetapan Puncak Manajemen

Bisadonasi.com – Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) menandai langkah struktural baru dalam arsitektur pasar komoditas Indonesia. Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS, Sarjito, menegaskan bahwa seluruh dimensi operasional bursa mineral ini akan tunduk pada kerangka regulasi yang ketat, mulai dari kualifikasi pelaku usaha hingga mekanisme penyelesaian transaksi. Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

BMKS dirancang sebagai wadah perdagangan terstandar bagi mineral dan komoditas strategis nasional. Keberadaan bursa semacam ini penting karena selama ini transaksi mineral di Indonesia masih tersebar di berbagai kanal yang belum sepenuhnya terawasi secara terpusat. Dengan adanya satu titik perdagangan yang diawasi otoritas, diharapkan terbentuk harga acuan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kewenangan OJK dalam Menentukan Puncak Manajemen BMKS

Salah satu pertanyaan kunci yang muncul dalam proses fit and proper test adalah siapa yang akan menunjuk Direktur Utama atau Chief Executive Officer BMKS. Sarjito menjawab dengan tegas bahwa penetapan figur puncak manajemen tersebut merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas.

“Ya (yang memilih) OJK. Kita yang awasi.”

Pernyataan ini menggarisbawahi posisi BMKS di bawah payung pengawasan sektor jasa keuangan, bukan sekadar entitas perdagangan biasa. Implikasinya, standar tata kelola, akuntabilitas, dan perlindungan investor yang berlaku di sektor keuangan akan turut diterapkan pada operasional bursa mineral.

Integritas Operasional: Dari Pelaku hingga Mekanisme Kliring

Sarjito menekankan bahwa tidak ada satu pun aspek penyelenggaraan BMKS yang boleh diabaikan. Ia merinci bahwa kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan bursa, sistem penilaian mutu produk, mekanisme pengawasan perdagangan (surveillance), hingga infrastruktur kliring semuanya harus memenuhi standar yang ditetapkan.

“Semua harus oke. Orang-orang yang menangani operasinya harus oke, penilai mutunya oke, surveillance, kemudian produknya oke.”

Penekanan pada spesifikasi produk menjadi poin krusial. Mineral yang diperdagangkan di BMKS wajib memiliki parameter kualitas dan spesifikasi yang terukur serta dapat diverifikasi. Tanpa kejelasan standar mutu, kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa tidak akan terbentuk, dan fungsi pembentukan harga akan gagal dijalankan.

Dinamika Arbitrase Harga sebagai Indikator Kepercayaan Pasar

Menurut Sarjito, salah satu penanda bahwa suatu pasar telah dipercaya oleh pelaku usaha adalah munculnya aktivitas arbitrase harga. Fenomena ini terjadi ketika pedagang membeli produk di pasar yang menawarkan harga lebih rendah lalu menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi. Adanya aliran arbitrase menunjukkan bahwa pelaku pasar memandang kedua pasar tersebut sebagai entitas yang kredibel dan likuid.

“Arbitrage selalu akan ada. Itu berarti dia trust.”

Ia menambahkan bahwa pelaku pasar secara rasional akan berpindah ke bursa yang menawarkan kondisi perdagangan lebih menguntungkan, mencakup harga wajar, likuiditas memadai, dan tingkat kepercayaan tinggi. Oleh karena itu, prioritas tahap awal BMKS adalah membangun pasar yang kredibel dan dalam, bukan sekadar membuka platform perdagangan secara formal.

“Makanya saya bilang trusted market dulu. Market-nya yang dalam, yang liquid, sehingga orang juga mau pindah.”

Konteksnya, Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang signifikan, termasuk nikel, bauksit, dan berbagai logam tanah jarang. Selama ini, harga komoditas tersebut banyak ditentukan di pasar internasional. Dengan adanya BMKS, diharapkan terbentuk harga domestik yang lebih mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan lokal, sekaligus memberikan instrumen lindung nilai bagi produsen dan konsumen industri hulu-hilir.

Transisi dari Bursa Komoditas yang Sudah Beroperasi

Indonesia telah memiliki Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) yang beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Sarjito mengakui bahwa mekanisme transisi dari entitas yang sudah berjalan menuju BMKS memerlukan evaluasi cermat. Pengalaman operasional dan basis pelaku pasar yang telah terbentuk di bursa eksisting dapat menjadi bahan pembelajaran, namun harus disesuaikan dengan konteks dan regulasi baru.

“Transisi harus mulus. Dan yang sudah terjadi di tempat lain, carry over. Tapi itu dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan orang-orang di sini.”

Proses transisi ini mencakup migrasi kontrak, penyesuaian sistem teknologi, serta penataan ulang peran pelaku pasar agar tidak terjadi kekosongan likuiditas di periode pergantian.

Sikap Tegas terhadap Praktik Broker Ilegal dan Promosi Menyesatkan

Sarjito juga menyatakan ketegasan sikapnya terhadap praktik perantara (broker) ilegal serta promosi produk komoditas yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa edukasi publik mengenai perdagangan mineral harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menjadi alat untuk menjebak investor ritel.

“Jadi saya akan sangat keras kalau ada edukasi kepada masyarakat, promosi kepada masyarakat, tapi menjebak.”

Langkah ini sejalan dengan tren global penguatan perlindungan konsumen di pasar derivatif dan komoditas, di mana praktik penjualan produk berisiko tinggi kepada pihak yang tidak memahami karakteristiknya kerap menjadi sumber kerugian besar.

Linimasa Regulasi dan Mandat Operasional Januari 2027

Terkait jenis mineral dan komoditas strategis yang akan diperdagangkan di BMKS, Sarjito menjelaskan bahwa rincian tersebut masih menunggu penerbitan regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden. Ia menyebut secara gamblang bahwa proses tersebut bergantung pada keputusan eksekutif tertinggi negara.

“Ini menunggu Perpres. Menunggu Presiden, (Prabowo Subianto) dong, kalau pakai bahasa hukumnya.”

Pemerintah telah menetapkan target operasional BMKS pada 1 Januari 2027. Sarjito menegaskan bahwa tenggat tersebut bersifat mandatori, bukan sekadar aspirasi. Artinya, seluruh persiapan infrastruktur, regulasi turunan, penyiapan sumber daya manusia, dan koordinasi lintas lembaga harus diselesaikan secara terintegrasi sebelum tanggal tersebut tiba.

“Beroperasi 1 Januari 2027. Artinya mandatori.”

Keberhasilan pembentukan BMKS akan menjadi tolok ukur kemampuan Indonesia membangun pasar komoditas domestik yang kompetitif, transparan, dan berdaya saing. Jika berhasil, bursa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memperkuat posisi tawar produsen mineral nasional di kancah perdagangan global.