BNPB dirikan tenda di 122 puskesmas untuk tangani korban gempa NTT

Respons Medis Darurat Skala Besar Dikerahkan di Flores Pasca-Gempa NTT

Bisadonasi.com – Skala kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), memaksa pemerintah pusat mengaktifkan mekanisme penanganan medis darurat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Ratusan ribu warga yang mengalami luka-luka membutuhkan akses perawatan segera, sementara infrastruktur kesehatan lokal mengalami kerusakan parsial hingga total. Untuk menjawab kebutuhan mendesak itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah strategis dengan mendirikan tenda perawatan sementara di seluruh 122 Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang tersebar di Flores.

Tenda Darurat di Setiap Titik Layanan Kesehatan

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa setiap puskesmas di Flores kini dilengkapi tenda perawatan di area depan fasilitas, sehingga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tidak harus menunggu di dalam bangunan yang mungkin rusak atau penuh. Langkah ini memastikan kapasitas rawat bertambah secara instan tanpa menunggu pembangunan gedung baru.

“Semua Puskesmas yang ada di Flores, ini ada 122 puskesmas, ini pun kita dukung dengan tenda-tenda perawatan sementara di mana masyarakat atau pasien yang memerlukan penanganan kesehatan, ini bisa juga dirawat di tenda-tenda yang dibangun di depan puskesmas,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers daring yang digelar di Jakarta, Senin.

Pemetaan yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dari total 122 puskesmas di Flores, sebanyak 19 unit mengalami dampak langsung akibat gempa. Sisanya, yakni 101 puskesmas, tetap beroperasi penuh, sedangkan 49 unit lainnya menjalankan layanan secara terbatas karena kerusakan ringan atau keterbatasan tenaga. Data ini menjadi dasar penempatan tenda darurat agar beban kerja tidak menumpuk di fasilitas yang masih utuh.

Armada Rumah Sakit Terapung dari TNI Angkatan Laut

Untuk menutupi defisit kapasitas medis di fasilitas darat, pemerintah juga mengaktifkan komponen maritim. Dua kapal milik TNI Angkatan Laut yang difungsikan sebagai rumah sakit terapung telah tiba dan mulai beroperasi di perairan Flores. Kapal pertama, KRI dr. Soeharso, merupakan rumah sakit Angkatan Laut yang diberangkatkan dari Surabaya dan kini telah melaksanakan kegiatan medis di Pelabuhan Reok. Kapal kedua, Rumah Sakit Kapal Airlangga, menjalankan fungsi serupa di wilayah Manggarai Timur.

“Kemudian untuk bantuan fasilitas kesehatan, dari TNI/Polri, ini juga membantu dari TNI Angkatan Laut (yang) mengirimkan dua kapal laut yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah KRI dr. Soeharso, ini merupakan rumah sakit Angkatan Laut yang terapung dari Surabaya, ini sudah melakukan kegiatan di Pelabuhan Reok. Kemudian satu lagi adalah Rumah Sakit Kapal Airlangga, ini juga sudah melakukan kegiatan di Manggarai Timur,” kata Suharyanto.

Kehadiran dua kapal rumah sakit terapung ini memberikan kapasitas bed tambahan yang signifikan, terutama bagi pasien yang memerlukan penanganan bedah atau perawatan intensif namun tidak dapat ditangani oleh puskesmas maupun rumah sakit lapangan. Koordinasi antara unsur militer dan sipil dalam operasi ini menjadi contoh integrasi lintas lembaga dalam situasi bencana besar.

Rumah Sakit Lapangan untuk Pasien Kritis

Di luar intervensi militer, Kementerian Kesehatan telah membangun dan mengoperasikan dua unit rumah sakit lapangan yang ditujukan khusus bagi pasien dalam kondisi kritis. Kedua fasilitas tersebut ditempatkan di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagekeo. Penempatan di dua titik berbeda mempertimbangkan distribusi geografis korban serta jarak tempuh dari lokasi gempa terparah, sehingga waktu respons medis dapat dipersingkat secara drastis.

Pulau Palue: Dari Terisolasi Total hingga Terjangkau

Salah satu tantangan paling kompleks dalam operasi kemanusiaan pasca-gempa adalah Pulau Palue, sebuah wilayah kepulauan di Kabupaten Sikka yang pada hari-hari pertama bencana mengalami isolasi total. Putusnya akses transportasi laut membuat pulau tersebut tidak dapat dijangkau selama tiga hari pertama, sehingga warga di sana tidak menerima bantuan apa pun.

“Di awal bencana, satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang di Palue ini belum tersentuh, tetapi sekarang sudah diberikan bantuan. Saya, Kepala BNPB juga sudah menginjak di sana, sudah alat berat dikirimkan ke sana untuk membuka akses,” ungkap Suharyanto.

Kini, evakuasi pasien kritis dari Pulau Palue menuju pulau utama telah berjalan lancar. Pasokan logistik dan obat-obatan ke wilayah tersebut dilaporkan stabil, menandakan bahwa jalur distribusi telah pulih secara fungsional. Kunjungan langsung Suharyanto ke Palue sekaligus menjadi penanda bahwa prioritas penanganan telah bergeser dari fase penyelamatan awal ke fase pemulihan dan stabilisasi.

Kendala Air Bersih: Ancaman Terselubung Pasca-Gempa

Di balik angka-angka korban luka dan kerusakan bangunan, terdapat ancaman kesehatan yang lebih lambat namun tidak kalah serius: krisis air bersih. Masyarakat Pulau Palue secara tradisional bergantung pada penampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Gempa merusak sarana penampungan tersebut, sehingga pasokan air harian warga terganggu.

“Ternyata masyarakat atau saudara-saudara kita di Pulau Palue itu mengandalkan air hujan untuk kehidupan sehari-hari. Kebetulan sarana untuk menampung air hujannya rusak, ini juga sedang dalam perbaikan,” tutur Suharyanto.

Perbaikan sarana penampungan air hujan kini menjadi fokus utama tim di lapangan. Tanpa air bersih yang memadai, risiko penyakit menular dan dehidrasi dapat meningkat dalam beberapa minggu ke depan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pasien yang masih dalam masa pemulihan luka. Pemulihan infrastruktur air ini, meskipun tampak sederhana, merupakan prasyarat agar fase rehabilitasi medis dapat berjalan tanpa komplikasi sekunder.

Secara keseluruhan, respons yang dikerahkan di Flores menggabungkan empat lapis intervensi: tenda darurat di puskesmas, rumah sakit terapung dari angkatan laut, rumah sakit lapangan dari Kementerian Kesehatan, serta pemulihan akses dan logistik ke wilayah terpencil. Kombinasi tersebut dirancang agar tidak ada satu pun kelompok warga yang kehilangan akses perawatan selama masa pemulihan pasca-gempa berlangsung.