CORE: Distribusi beras domestik harus jadi prioritas sebelum ekspor

Surplus Beras Nasional dan Bayang-Bayang Ketimpangan Distribusi di Wilayah Timur

Bisadonasi.com – CORE – Proyeksi neraca pangan tahun 2026 menempatkan Indonesia pada posisi produsen beras dengan kelebihan produksi sekitar 3,67 juta ton. Angka itu lahir dari estimasi produksi nasional sebesar 34,77 juta ton yang dipertemukan dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 31,10 juta ton. Namun, di balik angka agregat yang tampak menggembirakan tersebut, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih rumit: bagaimana memastikan setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, dapat mengakses beras dengan harga yang wajar dan pasokan yang stabil.

Persoalan ini bukan sekadar retorika kebijakan. Data harga pangan yang tercatat pada Senin (24/8) melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional memperlihatkan jurang yang nyata. Rata-rata harga beras kualitas medium I di tingkat nasional berada pada level Rp16.500 per kilogram. Angka itu menjadi tolok ukur, tetapi di sejumlah provinsi Indonesia timur, harga yang dibayar konsumen jauh melampaui garis tersebut.

Geografi Harga: Kesenjangan yang Tak Bisa Diabaikan

Di Maluku, harga rata-rata beras medium I menyentuh Rp17.600 per kg. Maluku Utara mencatat Rp18.000 per kg, sementara Papua berada di angka Rp19.350 per kg. Lebih mencolok lagi, Kabupaten Jayawijaya di Papua Tengah menunjukkan harga hingga Rp23.500 per kg, dan Kabupaten Mimika di Papua Tengah mencapai Rp19.500 per kg. Selisih harga yang bisa mencapai hampir Rp7.000 per kilogram dibandingkan rata-rata nasional bukan sekadar fluktuasi musiman; ia mencerminkan beban logistik, keterbatasan infrastruktur pergudangan, dan lemahnya konektivitas antarpulau yang selama ini belum teratasi secara memadai.

Kesenjangan semacam ini menegaskan bahwa surplus produksi di tingkat makro tidak serta-merta menerjemahkan diri menjadi ketersediaan yang merata di tingkat mikro. Bagi masyarakat di pelosok kepulauan kecil atau daerah pegunungan, “surplus” di gudang-gudang Bulog Jawa dan Sumatera tetap terasa jauh, baik secara geografis maupun secara harga.

Pandangan Eliza Mardian: Perbaiki Dulu Rumah Sendiri

Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), menyuarakan posisi yang tegas: pemerintah perlu menuntaskan pembenahan distribusi domestik sebelum memperluas skala ekspor. Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan tidak berhenti pada ketersediaan semata, melainkan mencakup akses, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan di seluruh wilayah.

“Lebih baik fokus dulu pembenahan dalam negeri. Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh, indikatornya bukan cuma ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan, dan stabilitas.”

Eliza mengingatkan bahwa membuka keran ekspor dalam skala besar sebelum distribusi domestik berjalan mulus berisiko menciptakan persoalan baru: lonjakan harga di daerah tertentu, kelangkaan pasokan musiman, atau distorsi pasar yang justru merugikan konsumen di wilayah yang sudah tertinggal secara infrastruktur. Surplus nasional, dalam pandangannya, belum otomatis berarti seluruh lapisan masyarakat telah menikmati beras dengan harga terjangkau.

“Ekspor sebaiknya dilakukan setelah stok domestik aman di seluruh daerah, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, dan harga petani stabil.”

Rekomendasi Struktural

Untuk menutup celah distribusi, Eliza menggarisbawahi beberapa langkah konkret. Pertama, penguatan infrastruktur pergudangan di tingkat kabupaten, khususnya di daerah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar pulau. Kedua, pelaksanaan operasi pasar secara rutin dan terencana di wilayah dengan biaya logistik tinggi, sehingga harga tidak dibiarkan berfluktuasi tanpa kendali. Ketiga, perbaikan konektivitas antarpulau—baik melalui penguatan armada pelayaran kargo maupun pengembangan moda transportasi alternatif—agar biaya angkut tidak lagi menjadi komponen dominan yang mendongkrak harga akhir di konsumen.

Langkah Pemerintah: Ekspor Terukur ke Malaysia

Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa keputusan ekspor diambil setelah memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog per 9 Agustus 2026 mencapai 5,25 juta ton, angka yang menurutnya memberikan ruang kebijakan yang memadai.

Untuk tahap awal, Indonesia akan mengirimkan 1.000 ton beras premium ke Malaysia. Volume tersebut dirancang sebagai uji coba pasar dan berpotensi ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 200.000 ton per tahun guna memenuhi kebutuhan beras di wilayah Sarawak. Amran menegaskan bahwa ekspor dilakukan secara terukur dan bertahap, seiring dengan kekuatan produksi beras nasional yang terus terjaga.

Dimensi Ekonomi Perdagangan

Dari sisi nilai ekonomi, harga beras yang disepakati dalam kesepakatan awal berada di kisaran 3,9 ringgit Malaysia, setara sekitar Rp17.000 per kilogram. Apabila potensi ekspor 200.000 ton per tahun terealisasi penuh, nilai perdagangan beras Indonesia ke Malaysia diperkirakan mencapai sekitar Rp3,39 triliun per tahun. Angka itu tentu menjadi daya tarik fiskal yang signifikan, terutama bagi petani dan pelaku industri pengolahan di sentra-sentra produksi utama.

Namun, daya tarik ekonomi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kerentanan distribusi domestik. Tanpa fondasi logistik yang kokoh dan mekanisme distribusi yang merata, lonjakan permintaan ekspor—sekecil apa pun skalanya—berpotensi menggeser pasokan dari pasar lokal dan memicu tekanan harga di wilayah yang sudah paling rentan. Menjaga keseimbangan antara kepentingan devisa dan ketahanan pangan rakyat di pelosok merupakan ujian kebijakan yang sesungguhnya, dan surplus produksi semata tidak cukup menjadi jawaban atas ujian itu.