Pigai: Masyarakat Papua boleh tuntut kesejahteraan asal bukan merdeka

Pigai di Nabire: Tuntutan Kesejahteraan Papua Sah, Kemerdekaan Bukan

Bisadonasi.com – Pigai – Kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ke DPRD Papua Tengah di Nabire pada Senin (17/8) malam membawa pesan tegas sekaligus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat di wilayah yang selama bertahun-tahun bergulat dengan persoalan akses layanan publik, ketimpangan pembangunan, dan ketegangan sosial. Dalam pertemuan tersebut, Pigai menggarisbawahi batas antara hak warga negara untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan dengan klaim pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas Konstitusional dalam Menyuarakan Aspirasi

Papua, sebagai wilayah paling timur Indonesia, kerap menjadi panggung perdebatan tentang bentuk hubungan antara masyarakat adat dan negara. Dalam konteks itu, Pigai menegaskan bahwa setiap warga Papua memiliki hak penuh untuk menuntut kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan sehat. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut harus dibingkai dalam kerangka hukum positif dan konstitusi yang berlaku, bukan dalam narasi pemisahan diri.

“Yang tidak boleh adalah menyatakan ‘Kami mau merdeka, lepaskan dari Indonesia.’ Tidak boleh. Hal yang lain itu boleh, tidak masalah. Asal dengan cara yang benar namanya membela orang, Undang-Undang melindungi, dan dasar hukumnya jelas.”

Pernyataan ini penting karena menyentuh inti perdebatan yang telah berlangsung lama di Papua: apakah aspirasi kesejahteraan dapat disalurkan tanpa harus berhadapan dengan narasi politik identitas yang lebih besar. Pigai memilih jalur konstitusional, yakni menempatkan setiap tuntutan dalam koridor mekanisme hukum yang tersedia.

Amanat UUD 1945 sebagai Landasan Tuntutan

Menteri HAM tersebut mengingatkan bahwa mendorong masyarakat Papua menuju kehidupan yang bermartabat bukanlah tindakan yang berada di luar hukum, melainkan justru pelaksanaan langsung dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal konstitusi yang menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum menjadi dasar normatif bagi setiap klaim kesejahteraan.

“Tetapi kalau meminta rakyat Papua sejahtera, adil, makmur, sehat sentosa, itu justru anda sedang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu wajib diperjuangkan dengan tutur kata dan perbuatan. Jangan pernah takut menyatakan ketidakadilan.”

Dengan demikian, Pigai menggeser narasi dari posisi defensif—di mana masyarakat Papua dianggap “bermasalah” jika bersuara—ke posisi afirmatif, di mana penyampaian keluhan justru merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilindungi negara.

Advokasi Berbasis Bukti dan Mekanisme Hukum

Salah satu poin praktis yang disampaikan Pigai adalah dorongan agar masyarakat dan wakil rakyat di Papua Tengah mengedepankan pendekatan advokasi yang ditopang data. Penghimpunan fakta, dokumentasi lapangan, dan informasi terverifikasi menjadi prasyarat agar setiap pengaduan dapat diproses secara formal hingga menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat.

“Ini saya bicara karena saya ada di wilayah konflik. Kalau saya di (ibu kota) provinsi kan tidak mungkin saya tahu detailnya. Ini tujuannya membantu untuk menjaga masyarakat, memberi keadilan kepada masyarakat.”

Konteks “wilayah konflik” yang disebut Pigai merujuk pada daerah-daerah di Papua Tengah yang masih menghadapi tantangan keamanan, keterbatasan infrastruktur hukum, dan jarak geografis yang menyulitkan akses warga terhadap layanan keadilan. Pendekatan berbasis bukti menjadi relevan karena tanpa dokumentasi yang memadai, keluhan masyarakat sulit diterjemahkan menjadi agenda kebijakan atau perkara hukum yang dapat ditindaklanjuti.

Mendekatkan Institusi Penegak Hukum ke Garis Depan

Penguatan akses keadilan, menurut Pigai, tidak bisa hanya mengandalkan regulasi di tingkat pusat. Kehadiran institusi penegak hukum secara fisik di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan menjadi langkah konkret. Ia mengungkapkan telah menerima usulan pembentukan kejaksaan yang akan melayani wilayah Paniai dan sekitarnya, serta Puncak Jaya, Mulia, dan kawasan di sekitarnya.

Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan tidak boleh menjadi barang yang hanya tersedia di ibu kota provinsi. Bagi masyarakat di pedalaman Papua, jarak ratusan kilometer menuju pengadilan atau kejaksaan sering kali menjadi penghalang efektif bagi penegakan hak.

Peran Masyarakat Sipil dan Advokat

Menurut Pigai, keberadaan hakim, jaksa, dan polisi saja tidak cukup. Yang sama pentingnya adalah kehadiran pembela hukum, advokat, dan organisasi masyarakat sipil yang mampu mendampingi warga dalam memperjuangkan hak-haknya. Tanpa representasi hukum yang memadai, warga berisiko menghadapi proses peradilan secara sendiri-sendiri tanpa pemahaman memadai tentang prosedur dan hak-haknya.

“Pertanyaannya hakim pasti ada, jaksa pasti ada, polisi pasti ada. Sekarang pembelanya siapa untuk masyarakat? Pengacaranya siapa? Yang mengadvokasinya siapa?”

Pertanyaan retoris ini menyoroti ketimpangan struktural: negara menyediakan aparatus penegak hukum, tetapi kapasitas pendampingan hukum bagi masyarakat adat dan komunitas lokal masih sangat terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil Papua.

Panggilan untuk Pembela Kemanusiaan

Menutup pesannya, Pigai menegaskan bahwa penguatan advokasi masyarakat bukan tindakan yang bertentangan dengan negara selama berlandaskan hukum. Ia justru mendorong lahirnya lebih banyak pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua.

“Selama kita punya suara, minimal kita berani mengungkapkannya. Munculkan terus pembela-pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua. Kalau masing-masing bersaing memunculkan pembela kemanusiaan, maka akan muncul matahari keadilan mulai dari Papua Tengah.”

Pernyataan ini menempatkan Papua Tengah bukan sekadar wilayah administratif, melainkan titik awal bagi transformasi budaya hukum yang lebih partisipatif. Dalam konteks di mana masyarakat adat Papua telah lama merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, ajakan untuk “menciptakan matahari keadilan” menjadi sinyal bahwa negara mengakui adanya defisit keadilan yang harus diisi oleh partisipasi aktif warga, bukan hanya oleh aparatus negara dari atas.