DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan

Usia ke-81 Jawa Barat: DPRD Tuntut Keseimbangan Antara Beton dan Keadilan Sosial

Bisadonasi.com – Perayaan ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Barat pada tahun ini bukan sekadar momentum seremonial. Di balik angka tersebut tersimpan pertanyaan mendasar: apakah kemajuan infrastruktur yang selama ini menjadi wajah pembangunan daerah benar-benar telah menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan? Pertanyaan itu kini dijawab secara tegas oleh lembaga legislatif provinsi, yang meminta agar roda pembangunan tidak lagi berputar pada satu poros saja.

Desakan Legislatif: Jangan Biarkan Kemiskinan Tertinggal di Balik Jalan Tol

Buky Wibawa Karya Goena, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pesan tegas kepada Pemerintah Provinsi Jabar. Inti pesannya sederhana namun krusial: pembangunan fisik—jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya—tidak boleh berjalan sendirian tanpa diiringi upaya konkret pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Kedua agenda tersebut, menurutnya, harus menjadi dua sayap yang bergerak serentak, bukan satu sayap yang mengorbankan yang lain.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif.”

Pernyataan tersebut dilontarkan di Bandung dan mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan wakil rakyat. Selama beberapa dekade, narasi pembangunan di Jawa Barat cenderung didominasi oleh proyek-proyek berbiaya besar yang terlihat dari kejauhan. Namun, di balik megahnya struktur beton, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang tidak tersentuh oleh manfaat ekonomi. Buky menegaskan bahwa persoalan sosial semacam itu merupakan tantangan nyata bagi daerah yang telah berusia 81 tahun, dan menuntut respons kebijakan yang serius serta terukur.

Visi “Jabar Istimewa” dan Arah Kebijakan 2025–2029

Konteks desakan legislatif ini tidak dapat dilepaskan dari dokumen perencanaan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat periode 2025–2029 mengusung visi yang dikenal dengan frasa “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.” Frasa tersebut merangkum aspirasi agar baik wilayah pedesaan maupun perkotaan mendapat perhatian setara dalam tata kelola dan pembangunan. Dalam kerangka misi RPJMD, khususnya misi ketiga dan keempat, terdapat komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menangani masalah sosial secara sistematis.

DPRD menilai bahwa tanpa penguatan tata kelola yang efektif, visi tersebut hanya akan berhenti sebagai slogan di dokumen perencanaan. Implementasinya menuntut birokrasi yang mampu merespons kebutuhan warga secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak diukur semata-mata dari jumlah kilometer jalan yang dibangun, melainkan dari sejauh mana warga mampu mengakses layanan dasar, memperoleh peluang ekonomi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Transformasi Birokrasi: Bersih, Adaptif, dan Berpihak pada Warga

Di samping isu pemerataan pembangunan, Buky juga mendorong agar Pemprov Jabar mempercepat transformasi birokrasi. Arah transformasi yang ia tekankan mencakup tiga pilar: adaptivitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, integritas dalam pelaksanaan tugas, serta penerapan prinsip good and clean governance. Ketiga pilar ini, menurutnya, menjadi prasyarat agar manfaat pembangunan benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan berhenti di level elite birokrasi atau kelompok tertentu.

“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa penguatan birokrasi harus bermuara pada layanan publik yang mudah diakses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi digital, inovasi proses kerja, serta keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan evaluasi menjadi instrumen utama yang ia soroti. Tanpa ketiga elemen tersebut, reformasi birokrasi berisiko menjadi sekadar perubahan label tanpa perubahan substansi.

“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029.”

Implikasi bagi Warga dan Arah Kebijakan ke Depan

Desakan DPRD ini membawa konsekuensi praktis yang luas. Bagi warga di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam akses layanan dasar, pesan tersebut membuka ruang harapan bahwa agenda pemberdayaan ekonomi akan mendapat porsi anggaran dan perhatian politik yang setara dengan proyek infrastruktur. Bagi aparatur pemerintah daerah, pesan itu menjadi pengingat bahwa kinerja tidak lagi diukur dari volume pembangunan fisik semata, melainkan dari indikator kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi pengamat kebijakan publik, momen ulang tahun ke-81 ini menjadi titik tolak yang relevan untuk mengevaluasi apakah arah pembangunan Jawa Barat telah bergeser dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada output fisik menuju paradigma yang berorientasi pada outcome sosial. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah frasa “Jabar Istimewa” benar-benar menjadi kenyataan bagi seluruh lapisan masyarakat, atau tetap menjadi janji yang tertunda di halaman dokumen perencanaan.

DPRD, melalui posisi yang disampaikan oleh ketuanya, telah menempatkan bola di kaki eksekutif. Kini, ujian sesungguhnya terletak pada apakah Pemprov Jabar mampu menerjemahkan desakan legislatif tersebut menjadi kebijakan konkret, alokasi anggaran yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam sisa masa jabatan periode berjalan.