Menteri UMKM pastikan Perpres atur kemitraan ojol dan aplikator

Perpres Transportasi Daring: Pengemudi Ojol Akan Diperlakukan sebagai Pelaku Usaha Mikro

Bisadonasi.com – Sebuah langkah regulasi yang berpotensi mengubah lanskap kerja jutaan pengemudi ojek online di Indonesia kini memasuki tahap finalisasi. Peraturan Presiden mengenai transportasi digital, yang telah dirampungkan pembahasannya oleh DPR RI dan pemerintah, akan menempatkan hubungan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi di bawah kerangka kemitraan yang jelas. Yang paling signifikan, pengemudi ojol akan diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro, sebuah status yang membuka pintu menuju berbagai insentif negara sekaligus mengubah cara pemerintah memandang peran mereka dalam ekonomi digital.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Perpres tersebut akan mengatur secara spesifik bagaimana kemitraan antara pengemudi dan aplikator dijalankan. Kementerian UMKM, kata dia, akan memegang kendali atas pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap relasi bisnis itu.

“Dari aspek pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan, monitoring, itu akan ada di kami.”

Pernyataan itu disampaikan Maman di Jakarta pada Jumat, menandai salah satu aspek paling krusial dari regulasi yang selama ini dinantikan oleh komunitas pengemudi daring. Selama bertahun-tahun, pengemudi ojol beroperasi dalam ruang abu-abu: bukan karyawan perusahaan aplikasi, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui sebagai pelaku usaha mandiri yang berhak atas dukungan kebijakan publik. Perpres ini, jika diterapkan sebagaimana dimaksud, akan mengakhiri ambiguitas tersebut.

Akses Insentif dan Diversifikasi Pendapatan

Salah satu implikasi langsung dari penggolongan pengemudi ojol sebagai usaha mikro adalah akses terhadap program insentif yang selama ini ditujukan bagi pelaku UMKM. Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM akan memfasilitasi pemberian akses tersebut. Artinya, pengemudi yang memenuhi kriteria usaha mikro dapat memperoleh dukungan permodalan, pelatihan, dan fasilitas lain yang selama ini menjadi hak pelaku usaha kecil.

Lebih jauh, pemerintah tidak sekadar ingin melindungi pengemudi dari eksploitasi dalam satu platform. Maman menekankan bahwa semangat kebijakan ini adalah mendorong pengemudi agar tidak bergantung secara eksklusif pada pendapatan dari layanan transportasi daring. Mereka diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan lini usaha lain.

“Semangatnya kebijakan yang kami buat adalah kita menginginkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ekosistem transportasi online ini bisa tumbuh dan berkembang.”

“Dan mereka tidak hanya sekadar mendapatkan pendapatan dari ojol saja. Mereka nanti bisa buka usaha-usaha yang lainnya. Itu kan tujuannya kita.”

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang mulai memandang pekerja gig bukan sebagai tenaga kerja parsial yang rentan, melainkan sebagai mikro-entrepreneur yang perlu dibekali kapasitas untuk beradaptasi. Di Indonesia, di mana jutaan pengemudi ojol tersebar di kota-kota besar hingga daerah, langkah semacam ini berpotensi mengubah struktur ekonomi informal secara signifikan.

Pembagian Kewenangan Antar-Kementerian

Perpres transportasi daring tidak hanya menyentuh satu sektor. Regulasi ini mencakup tiga moda layanan: angkutan orang, pengiriman barang, dan pengiriman makanan. Masing-masing akan diatur oleh kementerian yang berbeda, menciptakan arsitektur kewenangan yang terbagi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pada Selasa (18/8) di Jakarta bahwa pembagian kewenangan tersebut telah disepakati. Tarif untuk pengiriman barang dan makanan akan menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Digital, sementara tarif angkutan orang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Adapun pembinaan terhadap para pengemudi transportasi daring secara keseluruhan akan ditangani Kementerian UMKM.

Pembagian ini menimbulkan pertanyaan praktis tentang koordinasi antar-kementerian. Seorang pengemudi ojol yang juga menerima pesanan makanan akan berhadapan dengan dua kerangka tarif sekaligus, sementara pembinaan dan perlindungan kerjanya tetap berada di satu titik. Bagaimana mekanisme koordinasi ini dijalankan di lapangan akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas regulasi.

Substansi Regulasi Masih Menanti

Meskipun kerangka besar telah tergambar, Maman belum merinci bentuk konkret pengaturan hubungan kemitraan yang akan dituangkan dalam naskah Perpres. Ia menyatakan bahwa penjelasan substansial mengenai isi aturan akan disampaikan secara lebih komprehensif setelah dokumen resmi ditetapkan. Bagi jutaan pengemudi yang menunggu kejelasan status hukum mereka, jeda antara pembahasan selesai dan implementasi nyata tetap menjadi periode ketidakpastian.

Konteks lebih luas menunjukkan bahwa tekanan untuk meregulasi sektor transportasi daring di Indonesia telah menumpuk selama beberapa tahun. Insiden keselamatan, keluhan soal transparansi tarif, serta ketegangan antara pengemudi dan aplikator terkait potongan komisi telah berulang kali memicu tuntutan publik agar negara hadir sebagai regulator yang netral dan melindungi kepentingan pekerja. Perpres ini merupakan respons institusional terhadap akumulasi tekanan tersebut, sekaligus upaya untuk mengintegrasikan jutaan pekerja informal ke dalam kerangka perlindungan sosial dan ekonomi formal.

Apakah regulasi ini akan benar-benar mengubah kondisi riil pengemudi di jalan, atau sekadar menambah lapisan birokrasi di atas masalah yang sudah ada, akan bergantung pada kualitas implementasi, kapasitas pengawasan Kementerian UMKM, dan kesediaan perusahaan aplikasi untuk beradaptasi dengan kerangka kemitraan yang baru. Yang jelas, arah kebijakan telah ditetapkan: pengemudi ojol bukan lagi sekadar operator di dalam aplikasi, melainkan pelaku usaha yang berhak atas pembinaan, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh.