Kemendikdasmen targetkan Bahasa Indonesia masuk bahasa PBB pada 2045

Ambisi Bahasa Indonesia di Panggung PBB: Target 2045 Jadi Komitmen Strategis

Bisadonasi.com – Peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 tidak hanya akan menandai tonggak sejarah politik dan ekonomi bangsa, tetapi juga diproyeksikan menjadi momen di mana Bahasa Indonesia menempati posisi setara dengan bahasa-bahasa besar di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara eksplisit menetapkan ambisi tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional jangka panjang, menjadikan penguasaan dan pengakuan internasional atas bahasa ibu sebagai salah satu pilar identitas global Indonesia.

Langkah ini bukan sekadar wacana simbolik. Di balik target tersebut terdapat kerangka kerja konkret yang sudah berjalan, termasuk perluasan program pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing di puluhan negara serta penyelenggaraan kelas khusus bagi kalangan diplomatik. Dengan kata lain, pemerintah memandang bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen diplomasi yang mampu memperkuat posisi negosiasi dan pengaruh lunak Indonesia di kancah multilateral.

Target Strategis di Balik Indonesia Emas

Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kemendikdasmen, menegaskan bahwa peningkatan status Bahasa Indonesia di forum internasional merupakan prioritas yang terikat pada timeline pembangunan nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Jumat sore di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, seusai kegiatan Apresiasi Handai Indonesia 2026.

“Dalam rangka meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, kami targetkan di tahun 2045 saat Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pernyataan itu menempatkan bahasa pada posisi yang sama pentingnya dengan indikator ekonomi atau infrastruktur dalam narasi Indonesia Emas. Implikasinya luas: jika target tersebut tercapai, setiap sidang, resolusi, dan dokumen resmi PBB akan tersedia dalam Bahasa Indonesia, membuka akses langsung bagi jutaan penutur bahasa tersebut tanpa bergantung pada terjemahan bahasa Inggris atau Prancis.

BIPA: Jendela Minat Global yang Terus Membesar

Fondasi dari ambisi tersebut sudah mulai terlihat dalam data program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Hingga saat ini, kelas BIPA beroperasi di 62 negara, menandakan bahwa minat masyarakat internasional untuk mempelajari, menguasai, dan bahkan mencintai Bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Angka tersebut mencerminkan pergeseran persepsi global: Bahasa Indonesia tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bahasa regional Asia Tenggara, melainkan sebagai bahasa dengan daya tarik budaya, ekonomi, dan geopolitik yang semakin diakui.

Pertumbuhan minat ini sejalan dengan posisi Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Status tersebut memberikan legitimasi institusional bagi upaya lebih lanjut untuk memperluas penggunaan bahasa di forum-forum internasional lainnya, termasuk PBB.

Kelas Diplomatik: 181 Peserta dari 67 Perwakilan

Sebagai langkah yang lebih terarah, Kemendikdasmen menyelenggarakan kelas BIPA khusus bagi diplomat negara sahabat dan perwakilan organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta. Program tahun berjalan ini berlangsung dari 15 September 2025 hingga 31 Mei 2026, dengan format campuran luring dan daring. Kurikulumnya terbagi ke dalam dua jenjang: program 50 jam pembelajaran untuk pendalaman dasar dan program 100 jam pembelajaran untuk penguasaan yang lebih komprehensif.

Total pendaftar kelas diplomatik tersebut mencapai 181 orang, berasal dari 67 perwakilan negara sahabat serta organisasi internasional. Dari jumlah itu, 63 peserta berhasil menuntaskan program 50 jam, sementara 42 peserta menyelesaikan program 100 jam. Angka-angka ini menunjukkan bahwa permintaan dari kalangan diplomatik cukup tinggi, sekaligus mengindikasikan bahwa banyak negara memandang penguasaan Bahasa Indonesia sebagai kompetensi yang relevan bagi tugas mereka di ibu kota Indonesia.

Bahasa sebagai Alat Diplomasi

Hafidz Muksin menekankan bahwa keberhasilan program-program ini diharapkan membawa dampak yang melampaui ranah linguistik semata. Ia menyampaikan harapan agar Bahasa Indonesia, setelah memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi UNESCO, dapat berkembang lebih jauh dan berfungsi sebagai salah satu instrumen diplomasi Indonesia.

“Kami tentu berharap agar Bahasa Indonesia yang setelah menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO dapat semakin berkembang dan menjadi salah satu alat diplomasi bagi Indonesia.”

Dalam kerangka ini, penyelenggaraan kelas BIPA bagi diplomat diposisikan bukan sekadar kegiatan pendidikan, melainkan strategi penguatan diplomasi kebahasaan. Ketika duta besar, pejabat konsuler, dan perwakilan organisasi internasional mampu berkomunikasi langsung dalam Bahasa Indonesia, ruang negosiasi menjadi lebih setara. Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penerjemah atau bahasa perantara, sehingga pesan kebijakan dapat disampaikan dengan nuansa yang lebih tepat dan cepat.

Implikasi Jangka Panjang

Target 2045 menuntut konsistensi kebijakan selama dua dekade ke depan. Itu mencakup penguatan infrastruktur pengajaran, produksi materi akademik dalam Bahasa Indonesia, partisipasi aktif dalam forum standardisasi bahasa internasional, serta diplomasi budaya yang berkelanjutan. Tanpa komitmen lintas kementerian dan dukungan anggaran yang stabil, ambisi tersebut berisiko menjadi retorika tanpa substansi.

Di sisi lain, jika berhasil, pengakuan Bahasa Indonesia di PBB akan mengubah lanskap komunikasi global secara fundamental. Negara-negara dengan populasi penutur bahasa Indonesia yang besar akan memperoleh akses langsung terhadap dokumen dan debat multilateral, mengurangi asimetri informasi yang selama ini menguntungkan penutur bahasa Inggris dan Prancis. Bagi Indonesia sendiri, langkah ini akan memperkuat posisi tawar di berbagai forum internasional sekaligus menjadi simbol kedaulatan budaya yang tidak dapat dinegosiasikan.

Jalan menuju 2045 masih panjang, tetapi fondasinya telah diletakkan: program pengajaran di 62 negara, kelas diplomatik yang beroperasi secara rutin, dan pengakuan institusional dari UNESCO. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ambisi tersebut realistis, melainkan apakah keberlanjutan politik dan anggaran mampu menjaga momentum hingga garis finis tercapai.