DPR minta Kemenhaj antisipasi kendala pelunasan jamaah korban bencana

Kesiapsiagaan Bencana Jadi Sorotan Utama dalam Pembahasan Pelunasan Haji di Parlemen

Bisadonasi.com – Perdebatan soal kesiapan menghadapi risiko bencana kini menyita perhatian dalam ruang rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu itu tidak hanya membahas teknis penyelenggaraan ibadah, tetapi juga menyentuh persoalan yang kerap terabaikan: bagaimana nasib calon jamaah yang sedang dalam proses pelunasan biaya ketika wilayah mereka dilanda musibah alam.

Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah wajib menyiapkan skenario antisipasi sebelum musim pelunasan tiba. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang secara geografis rentan terhadap berbagai jenis bencana, sehingga potensi gangguan terhadap jadwal keuangan jamaah bukan sekadar kemungkinan kecil, melainkan risiko nyata yang harus dikelola secara proaktif.

“Harus dibuat skema menjelang pelunasan haji terjadi kebencanaan, bagaimana antisipasi kita terhadap skema pelunasan haji? Nah, mungkin itu juga harus diantisipasi oleh Kementerian Haji.”

Risiko di Titik Keberangkatan dan Kedatangan

Perhatian Selly tidak berhenti pada dampak bencana terhadap jamaah di daerah asal. Ia juga menyoroti potensi gangguan di embarkasi maupun debarkasi, yakni bandar-bandar udara yang menjadi gerbang keberangkatan dan kedatangan jamaah menuju serta dari Arab Saudi. Jika bandara utama mengalami kerusakan akibat gempa, banjir, atau bencana lain tepat pada musim haji, maka seluruh rangkaian perjalanan ribuan jamaah bisa lumpuh.

“Yang kedua, apabila terjadi bencana dan itu terjadi di embarkasi dan debarkasi yang akan memberangkatkan jemaah haji kita, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Haji? Nah ini juga harus diantisipasi oleh Kementerian Haji.”

Peringatan ini datang di saat yang sangat relevan. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia dilanda serangkaian bencana alam yang cukup masif. Banjir besar melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sementara gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana bukan lagi hipotetis, melainkan realitas yang berulang dan dapat terjadi kapan saja, termasuk pada periode kritis penyelenggaraan haji.

Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027

Selain isu kesiapsiagaan bencana, rapat kerja tersebut juga membahas angka-angka finansial penyelenggaraan haji tahun depan. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf memaparkan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim 2027 Masehi sebesar Rp107.340.172,02 per jamaah. Angka ini terdiri atas dua komponen utama: setoran langsung dari jamaah (Bipih) sebesar Rp42.936.068,81 yang mewakili 40 persen dari total biaya, serta nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp64.404.103,21 atau setara 60 persen.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi Bipih sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60 persen.”

Perbandingan dengan tahun sebelumnya memperlihatkan pergeseran signifikan dalam proporsi pembiayaan. Pada musim haji 2026, total BPIH ditetapkan sebesar Rp87.409.365 per jamaah dengan komposisi 62 persen ditanggung langsung oleh jamaah dan 38 persen berasal dari nilai manfaat BPKH. Artinya, untuk tahun 2027, beban finansial yang ditanggung jamaah secara proporsional turun dari 62 persen menjadi 40 persen, sementara porsi nilai manfaat BPKH melonjak dari 38 persen menjadi 60 persen.

Implikasi bagi Jamaah dan Kebijakan Publik

Perubahan komposisi tersebut membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, penurunan proporsi setoran langsung meringankan beban finansial jamaah individu, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah yang selama ini menjadi mayoritas peserta haji. Di sisi lain, peningkatan porsi nilai manfaat berarti BPKH harus mengelola portofolio investasi yang lebih besar untuk menutupi selisih biaya, sehingga kinerja pengelolaan keuangan haji menjadi faktor penentu keberlangsungan skema pembiayaan.

Sementara itu, tuntutan antisipasi bencana yang disampaikan Selly membuka ruang diskusi lebih luas tentang perlindungan hukum dan administratif bagi jamaah. Jika seorang calon jamaah yang telah menyetor Bipih mengalami kerugian berat akibat banjir atau gempa sebelum pelunasan jatuh tempo, mekanisme apa yang tersedia untuk menunda, mengangsur ulang, atau bahkan membatalkan keikutsertaannya tanpa kehilangan hak? Pertanyaan semacam ini, menurut pengamat kebijakan publik, seharusnya sudah terjawab dalam regulasi internal Kemenhaj sebelum musim pelunasan dimulai.

Konteks geografis Indonesia memperkuat urgensi pembahasan ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di jalur cincin api Pasifik dan zona pertemuan lempeng tektonik, frekuensi bencana alam di tanah air cenderung meningkat seiring perubahan iklim. Embarkasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar semuanya berada dalam radius pengaruh potensi gempa, tsunami, atau banjir bandang. Tanpa protokol darurat yang jelas, satu peristiwa bencana di titik keberangkatan dapat mengancam jadwal keberangkatan ratusan ribu jamaah sekaligus.

Rapat kerja Komisi VIII tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar urusan logistik transportasi dan akomodasi di Tanah Suci, melainkan juga mencakup dimensi perlindungan sosial bagi jamaah di tanah air. Kemenhaj kini menghadapi ekspektasi untuk merumuskan panduan operasional yang mencakup skenario penundaan pelunasan, realokasi jadwal keberangkatan, serta koordinasi lintas kementerian dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila situasi darurat terjadi pada periode kritis musim haji.