Menko Kumham Imipas: Pemerintah percepat penyusunan Perpres Pertimahan

Percepatan Regulasi Pertimahan: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Jelang Perpres Baru untuk Bangka Belitung

Bisadonasi.com – Isu pengelolaan tambang timah di kawasan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengumumkan percepatan penyusunan peraturan presiden (perpres) yang akan menjadi landasan hukum bagi aktivitas pertimahan, khususnya di wilayah Belitung Timur. Langkah ini diambil menyusul ketegangan sosial yang pecah ketika warga setempat menggelar demonstrasi di Kantor Timah akibat terhambatnya mekanisme pembelian bijih timah dari penambang rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa proses penyusunan rancangan perpres tersebut telah resmi dimulai dan dokumen awalnya sudah disampaikan kepada Presiden serta Sekretaris Negara. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada Selasa, sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak lagi menunda penanganan persoalan yang telah lama membelenggu sektor pertambangan rakyat di kepulauan tersebut.

Perintah Percepatan dari Puncak Kabinet

Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Hukum agar seluruh tahapan teknis penyusunan perpres dipercepat. Instruksi ini mencakup percepatan pada aspek substansi, harmonisasi antar-kementerian, hingga finalisasi naskah yang siap diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.

“Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara,” ujar Yusril.

Keputusan mempercepat regulasi ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, penambang rakyat di Bangka Belitung beroperasi dalam kekosongan kerangka hukum yang jelas mengenai hak mereka untuk menjual hasil tambang kepada perusahaan negara. Ketidakpastian regulasi kerap dimanfaatkan untuk menghambat transaksi, sehingga harga bijih timah yang diterima masyarakat jauh di bawah nilai pasar. Kondisi inilah yang memicu kemarahan warga dan berujung pada aksi unjuk rasa yang sempat ricuh di Belitung Timur.

Tim Kebijakan Sementara di Bawah Wakil Menteri

Sambil menunggu perpres rampung dan memperoleh kekuatan hukum, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini bersifat transisi: merumuskan langkah kebijakan sekaligus landasan legalitas agar PT Timah tetap dapat membeli bijih timah dari pertambangan masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang merugikan penambang.

Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan dua jalur—regulasi jangka panjang melalui perpres dan solusi jangka pendek melalui mekanisme kebijakan sementara. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat tidak perlu terhenti selama proses legislasi masih berjalan.

Konteks Panjang Pertambangan Rakyat di Bangka Belitung

Bangka Belitung merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan rakyat di kawasan ini telah berlangsung sejak era kolonial dan menjadi tulang punggung ekonomi ribuan keluarga. Namun, selama beberapa dekade terakhir, hubungan antara penambang rakyat dan perusahaan negara sering kali diwarnai ketegangan, terutama terkait harga beli, mekanisme pembayaran, dan status hukum lahan tambang.

Ketiadaan regulasi yang spesifik dan modern membuat setiap transaksi berada dalam area abu-abu hukum. Penambang tidak memiliki jaminan tertulis bahwa hasil tambangnya akan dibeli dengan harga wajar, sementara perusahaan negara juga menghadapi risiko hukum jika mekanisme pembeliannya tidak memiliki dasar regulasi yang kuat. Perpres yang sedang disusun diharapkan menutup celah ini dengan menetapkan aturan main yang jelas bagi semua pihak.

Harapan Menenangkan Sentimen Masyarakat

Yusril menyampaikan bahwa pemerintah sepenuhnya memahami kesulitan yang dialami masyarakat penambang. Sebagai respons, telah dilakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas secara komprehensif persoalan timah di Bangka Belitung. Rapat tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan bahwa solusi yang diambil tidak parsial, tetapi menyentuh akar masalah.

“Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang sedang disiapkan—baik percepatan perpres maupun pembentukan tim kebijakan sementara—diharapkan dapat diterima oleh masyarakat Belitung sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga. Transparansi informasi menjadi kunci: ketika warga mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja secara konkret untuk menyelesaikan persoalan mereka, potensi gejolak sosial dapat ditekan secara signifikan.

Implikasi ke Depan

Jika perpres pertimahan berhasil disahkan, dampaknya akan melampaui sekadar penyelesaian konflik jangka pendek. Regulasi ini akan menciptakan kepastian hukum bagi investasi di sektor pertambangan, melindungi hak ekonomi penambang rakyat, sekaligus memberikan kerangka pengawasan lingkungan yang lebih terstruktur. Bagi PT Timah, adanya dasar hukum yang jelas akan mengurangi risiko litigasi dan memungkinkan perusahaan menjalankan operasi pembelian bijih secara lebih efisien.

Bagi masyarakat Belitung Timur dan kawasan sekitarnya, perpres ini berpotensi mengubah dinamika hubungan antara negara, perusahaan, dan penambang rakyat dari pola yang selama ini penuh ketidakpastian menjadi pola yang lebih prediktif dan adil. Keberhasilan implementasinya akan menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam.