Topics Covered: Terpopuler, BUMN baru khusus ekspor hingga BI-Rate naik

Terpopuler, BUMN Baru Khusus Ekspor hingga BI-Rate Naik

Topics Covered – Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik dan media dalam beberapa berita utama yang diterbitkan pada Kamis. Pemimpin negara, Prabowo Subianto, memperkenalkan kebijakan baru terkait tata kelola ekspor, serta langkah-langkah strategis dari lembaga keuangan dan BUMN dalam menjaga stabilitas perekonomian. Berikut lima berita paling relevan yang perlu diperhatikan:

Prabowo Terbitkan PP untuk Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA

Pada Rabu, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, mengumumkan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Dokumen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai ekspor. Dalam pengumuman tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa PP ini menetapkan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk tiga komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy). Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan volume ekspor serta memastikan kualitas produk yang dikeluarkan.

“Pemerintah akan memberikan kebijakan yang lebih terarah agar ekspor komoditas SDA bisa berjalan efektif dan tidak terganggu oleh praktik tidak sehat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dengan memperkuat peran BUMN dalam ekspor, pemerintah mengharapkan adanya pengelolaan yang lebih terpadu dan mengurangi risiko ketidakseimbangan pasar. Selain itu, ini juga diperkirakan akan meningkatkan keterlibatan BUMN dalam memastikan keberlanjutan komoditas yang menjadi andalan ekonomi nasional.

Presiden Perintahkan Menteri Bersihkan Pungli dan Korupsi

Dalam upaya menekan praktik korupsi dan pungutan liar (pungli), Presiden memberikan instruksi kepada seluruh menteri, kepala badan, serta pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil langkah konkret. Kebijakan ini diharapkan mampu membersihkan birokrasi dari hambatan-hambatan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pungli, yang sering terjadi di tingkat daerah maupun pusat, dikenal sebagai bentuk pengambilan keuntungan ilegal yang berdampak signifikan pada kinerja pemerintahan.

“Semua pejabat wajib menerapkan kebijakan transparan dan akuntabel, serta memastikan proses administratif bebas dari praktik koruptif,” terang Presiden dalam arahannya.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan penghapusan pungli, pemerintah bisa mengalihkan dana yang sebelumnya terbuang ke sektor-sektor produktif.

OJK Perkuat Industri Pasar Modal RI dengan Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua Peraturan OJK (POJK) baru pada akhir tahun ini, yaitu POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Dengan aturan yang lebih ketat, OJK ingin memastikan pertumbuhan industri jasa keuangan tetap stabil di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

“POJK ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong investasi dan pengelolaan dana yang lebih efektif,” kata seorang pejabat OJK dalam wawancara terpisah.

Aturan baru ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap emiten, penyederhanaan proses registrasi, serta pengembangan produk investasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, OJK berharap mampu memperkuat daya saing pasar modal RI di tingkat internasional.

PLN Catat Pendapatan Rp582,68 Triliun pada 2025

PT PLN (Persero) mencatatkan pendapatan sebesar Rp582,68 triliun pada tahun 2025, dengan peningkatan sebesar 6,84 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp545,38 triliun. Kenaikan ini terjadi meski di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu dan bencana alam yang berdampak pada operasional perusahaan. Pertumbuhan pendapatan PLN dianggap sebagai bukti ketangguhan bisnis dalam menghadapi berbagai tekanan.

“Meskipun menghadapi tantangan, kami berhasil mencapai target pendapatan karena kinerja operasional yang lebih optimal,” jelas seorang sumber internal PLN.

Pendapatan tersebut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas listrik sebagai prasyarat kehidupan sehari-hari dan aktivitas industri. PLN juga menyatakan akan terus mengembangkan infrastruktur energi terbarukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI-Rate Naik, BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2026 Tetap Antara 4,9 hingga 5,7 Persen

Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan tetap berada dalam rentang 4,9 hingga 5,7 persen, meskipun suku bunga acuan (BI-Rate) telah dinaikkan 50 basis poin (bps) pada Mei 2025. Kenaikan BI-Rate ini dilakukan sebagai respons terhadap inflasi yang terus meningkat, serta untuk mengendalikan defisit anggaran dan kebijakan fiskal yang tidak seimbang.

“Dengan penyesuaian BI-Rate, kita bisa menahan tekanan inflasi sambil memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” jelas Gubernur BI dalam konferensi pers.

Berbagai faktor seperti kenaikan harga energi, tekanan global, dan perbaikan sektor pertanian dan perindustrian akan menjadi perhatian utama BI. Meski kenaikan suku bunga berdampak pada biaya pinjaman, BI berkeyakinan bahwa kebijakan moneter yang diambil tetap sejalan dengan target pertumbuhan yang dibuat pemerintah.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Indonesia mencoba membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh. Dari penguatan tata kelola ekspor hingga perbaikan tata kelola birokrasi, hingga kebijakan keuangan yang lebih inklusif, berita-berita terkini menunjukkan bahwa pemerintah aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan nasional.