Topics Covered: Mensesneg: Dari hasil perhitungan, akan ada pengurangan anggaran MBG

Mensesneg: Potensi Pengurangan Anggaran Program MBG Diumumkan

Topics Covered – Jakarta, Rabu – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan adanya kemungkinan pengurangan alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melalui evaluasi dan penyesuaian sistem pengelolaan. Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukan berarti memangkas anggaran secara keseluruhan, melainkan hasil perhitungan yang lebih tepat untuk menentukan kebutuhan anggaran sesungguhnya. “Kami sedang berupaya menghitung ulang anggaran MBG dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN), agar bisa memastikan jumlah dana yang dibutuhkan lebih jelas,” jelas Prasetyo dalam jumpa pers setelah rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis lalu.

Pemangkasan Anggaran dan Penataan Program

Pada tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Namun, Prasetyo menyatakan bahwa setelah proses penataan, angka ini bisa berubah. “Kita yakin bahwa kebutuhan anggaran akan berkurang, meski tidak secara drastis. Jadi, ini adalah rencana yang lebih matang, bukan sekadar mengurangi tanpa alasan,” katanya. Ia menambahkan, proses ini memerlukan waktu satu bulan untuk menyelesaikan secara menyeluruh. Menurut Prasetyo, beberapa klaster masalah terkait MBG perlu diperbaiki, termasuk menyesuaikan distribusi ke daerah-daerah tertentu.

“Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena ada klaster permasalahan yang memang perlu diperbaiki. Sebagian besar program berjalan sesuai SOP, tetapi ada bagian yang harus ditingkatkan lagi, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Prasetyo.

Dalam penataan tersebut, pemerintah juga sedang mengevaluasi kembali kelompok penerima manfaat MBG. Prasetyo menyebutkan bahwa penyesuaian akan dilakukan agar manfaat program bisa lebih tepat sasaran. “Kami sedang fokus untuk memprioritaskan daerah 3T agar mereka bisa segera merasakan dampak positif dari MBG. Dengan begitu, anggaran bisa dialokasikan secara lebih efektif,” tambahnya.

Klaster Masalah dalam Pelaksanaan MBG

Prasetyo menjelaskan, terdapat beberapa klaster yang menjadi penyebab pengurangan anggaran. Di antaranya adalah efisiensi dalam distribusi ke sekolah-sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan prioritas. “Kami sedang menyusun kriteria agar distribusi MBG tidak lagi mengalami pemborosan, terutama di titik-titik yang tidak efektif,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat, sehingga program bisa berjalan tanpa menyisihkan dana yang tidak perlu.

“Kita memang ada klaster-klaster yang perlu diperbaiki. Jadi, proses ini adalah langkah untuk memastikan bahwa MBG benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat,” imbuh Prasetyo.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan gambaran bahwa pembengkakan titik SPPG menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan MBG. Menurut Zulhas, jumlah titik SPPG meningkat dari rencana awal sebanyak 21 ribu menjadi 27.877 titik. “Ini menyebabkan potensi pemborosan hingga Rp12 triliun per tahun. Kita harus menata ulang agar pengeluaran tidak melebihi kebutuhan sebenarnya,” jelasnya.

Langkah Efisiensi yang Diterapkan oleh BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Langkah pertama yang diambil adalah moratorium terhadap pembukaan titik dan dapur baru. “Hingga saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional yang berbasis akun virtual. Kami akan mengevaluasi kapasitas layanan masing-masing titik untuk memastikan efisiensi,” kata Nanik. Ia menekankan bahwa efisiensi ini tidak mengurangi target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Sebagai bagian dari upaya pengurangan anggaran, BGN juga mengarahkan fokus penyaluran MBG ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Menurut Nanik, jumlah titik SPPG di daerah 3T meningkat dari 2 ribu menjadi 8.617 titik, yang menunjukkan bahwa penyesuaian dilakukan secara bertahap. “Kami berharap dengan penyesuaian ini, MBG bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat yang paling rentan, terutama anak-anak dan ibu hamil,” katanya.

Pemangkasan anggaran juga terkait dengan penyesuaian mekanisme distribusi. Zulhas menyebutkan bahwa terdapat 6.877 titik SPPG yang tidak sesuai dengan standar. “Ini menunjukkan adanya perluasan yang berlebihan, sehingga dana bisa dialihkan ke titik-titik yang lebih produktif,” ujar Zulhas. Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan bersama Kepala BGN dan tim manajemen baru untuk memastikan program tetap berjalan optimal.

Refocusing dan Prioritas Penyaluran

Menko Bidang Pangan Zulhas menambahkan, selain mengurangi jumlah titik SPPG, ada beberapa hal lain yang perlu diperbaiki. “Kami sedang menggali penyebab mengapa ada peningkatan titik yang tidak sesuai dengan prioritas. Dengan demikian, penyaluran MBG bisa lebih fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B),” katanya. Prasetyo juga mengatakan bahwa pemerintah berencana meningkatkan jumlah penerima MBG dalam dua pekan ke depan, terutama untuk masyarakat yang belum terlayani secara maksimal.

Menurut Zulhas, masalah pembengkakan titik SPPG terutama terjadi di daerah 3T. “Jumlah titik di sana meningkat secara signifikan, yang bisa berdampak pada pengeluaran dana. Kita harus mengevaluasi ulang agar tidak ada titik yang tidak efektif,” paparnya. Nanik Deyang juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap SPPG akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk membandingkan jumlah titik dengan kebutuhan sebenarnya di setiap wilayah.

Dengan adanya pengurangan anggaran dan penyesuaian mekanisme, Prasetyo berharap MBG bisa berjalan lebih baik. “Kami yakin dengan langkah ini, program akan lebih efektif dan transparan. Selain itu, anggaran bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan yang lebih utama,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenko Pangan, BGN, dan Kemenkeu untuk memastikan hasil yang optimal.

Pemangkasan anggaran MBG akan menjadi langkah penting dalam menyesuaikan dana dengan kebutuhan masyarakat. Zulhas menyebutkan bahwa penyesuaian ini akan membantu mengurangi beban keuangan negara tanpa mengorbankan tujuan program. “MBG adalah program yang sangat strategis, jadi penyesuaian harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap memberikan manfaat yang maksimal,” katanya. Nanik menambahkan bahwa selain menata ulang titik SPPG, ada juga penyesuaian proses distribusi yang lebih sederhana dan cepat.

Dengan semua langkah tersebut, pemerintah berharap MBG bisa terus berjalan meski dengan anggaran yang lebih terkendali. Prasetyo menyampaikan bahwa proses penyesuaian ini akan berlangsung secepat mungkin. “Kami