What Happened During: Kemenhub dan KAI tertibkan perlintasan sebidang demi keselamatan

Langkah Kemenhub dan KAI untuk Keselamatan Transportasi

What Happened During – Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah berupaya memperbaiki kondisi perlintasan sebidang secara lebih cepat, dengan tujuan meningkatkan keselamatan dalam perjalanan kereta api. Tindakan ini dilakukan sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya memerintahkan pembersihan perlintasan sebidang setelah kejadian tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Bekasi Timur. Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area perlintasan yang rawan.

Prioritas dan Strategi Penertiban

Dalam wawancara di Jakarta pada Kamis, Menhub menegaskan bahwa pembersihan perlintasan sebidang akan diatur berdasarkan skala prioritas. Ia menyatakan bahwa kementerian akan memperketat pengawasan terhadap semua titik perlintasan, termasuk memastikan data lapangan yang akurat dan melakukan inventarisasi tentang kewenangan jalan, penjagaan, serta kondisi fisik perlintasan. Dengan pendekatan ini, pihaknya berharap dapat mengidentifikasi area yang paling rentan dan memprioritaskan perbaikan.

“Sebagaimana arahan Presiden, kami akan melakukan penertiban di lintasan sebidang. Kita segerakan dengan mengatur skala prioritas,” ujar Menhub.

Menhub juga menyebutkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana keselamatan perlintasan akan melibatkan berbagai instansi seperti pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT KAI. Kemitraan antarlembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses penertiban dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Data dan Perbandingan Kondisi Perlintasan

Menurut data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub per 30 April 2026, terdapat total 4.046 perlintasan sebidang di jalur aktif seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.903 perlintasan tidak memiliki penjagaan. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 47% dari total perlintasan berada dalam kondisi berisiko tinggi, terutama karena minimnya fasilitas keselamatan.

Penertiban perlintasan sebidang dilakukan dengan berbagai metode, seperti penutupan permanen, pembangunan jalan raya overpass atau underpass (yang tidak sebidang), pemasangan palang pintu otomatis, dan penambahan petugas penjagaan. Metode ini dipilih berdasarkan tingkat keparahan risiko di setiap titik, termasuk frekuensi kereta yang melintas dan jumlah kendaraan di sekitar area perlintasan.

Kriteria Penentuan Prioritas

Menhub mengungkapkan bahwa lokasi prioritas penertiban ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, perlintasan yang sering terjadi insiden kecelakaan atau tabrakan mendadak (near miss) secara berulang. Kedua, volume lalu lintas kendaraan yang tinggi, baik di jalan nasional, provinsi, kota, maupun desa. Ketiga, jalur kereta yang memiliki frekuensi perjalanan tinggi, baik untuk jalur tunggal maupun ganda.

Kriteria tambahan meliputi kondisi lingkungan sekitar perlintasan. Titik yang berada di area tikungan tajam, tanjakan atau turunan miring, serta jarak pandang yang terganggu oleh bangunan atau vegetasi menjadi fokus utama. Selain itu, perlintasan yang tidak terjaga dan belum memiliki palang pintu otomatis juga masuk dalam daftar prioritas. Dengan kriteria ini, Kemenhub berupaya menjangkau titik-titik yang paling kritis dan memerlukan intervensi segera.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menetapkan 10 lokasi prioritas untuk jangka pendek dan 50 lokasi untuk jangka menengah. Lokasi-lokasi ini dipilih setelah evaluasi menyeluruh terhadap data kecelakaan dan kondisi infrastruktur. Menhub menekankan bahwa setiap perlintasan yang ditertibkan akan mengalami transformasi, baik melalui penutupan permanen maupun pembangunan alternatif yang lebih aman.

Pesan kepada Masyarakat

Menhub juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membangun perlintasan secara sembarangan dan tidak membuka kembali perlintasan liar yang sudah ditutup. Ia menjelaskan bahwa perlintasan yang dibuat oleh warga tanpa izin sering kali mengganggu penglihatan masinis, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara itu, perlintasan resmi yang dibangun oleh KAI sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan, seperti sensor yang mampu mendeteksi kedatangan kereta dan mengaktifkan penutupan palang pintu secara otomatis.

Menhub menambahkan bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga keselamatan transportasi. Ia meminta pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu perlintasan, termasuk tidak menerobos palang pintu yang sudah tertutup. “Masyarakat juga kami imbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang ada di perlintasan kereta api dengan tidak menerobos palang pintu yang telah tertutup,” tegas Menhub.

Dengan adanya penertiban ini, Kemenhub dan KAI berharap dapat menciptakan lingkungan perlintasan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan. Upaya tersebut tidak hanya fokus pada penanganan masalah langsung, tetapi juga pada pencegahan insiden di masa depan. Selain itu, pemerintah menekankan bahwa perlintasan yang diatur dengan baik akan menjadi bagian dari sistem transportasi yang lebih terstruktur dan minim risiko.

Menhub menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur perlintasan sebidang merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menekan angka kecelakaan. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan penumpang kereta api, tetapi juga masyarakat sekitar yang sering melewati perlintasan tersebut. Dengan adanya palang pintu otomatis dan penjagaan yang lebih ketat, diharapkan muncul peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan.

Sebagai pengawasan tambahan, Kemenhub berencana menyebarluaskan data tentang perlintasan sebidang kepada masyarakat. Data ini akan menjadi referensi untuk mengidentifikasi titik rawan dan memastikan bahwa setiap perlintasan dijaga secara optimal. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua kebijakan penertiban berjalan secara efektif.

Keberhasilan penertiban perlintasan sebidang akan menjadi indikator penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas transportasi di Indonesia. Dengan memperbaiki infrastruktur dan mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih nyaman, aman, dan efisien. Menhub optimis bahwa kolaborasi antara Kemenhub dan KAI akan membawa dampak positif yang berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil juga memperhatikan kebutuhan masyarakat, seperti penggunaan jalan raya overpass atau underpass di titik yang memang tidak bisa ditutup. Hal ini dilakukan untuk memastikan akses transportasi tetap lancar tanpa mengorbankan keselamatan. Menhub menekankan