Kemenhub audit operator empat kapal usai rangkaian kecelakaan

Audit Empat Operator Kapal: Kemenhub Gerak Cepat Pasca Rangkaian Kecelakaan Pelayaran

Bisadonasi.com – Empat perusahaan dan satu individu pemilik kapal kini berada di bawah sorotan Kementerian Perhubungan. Langkah audit menyeluruh terhadap operator KMP Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya menjadi respons langsung atas serangkaian insiden pelayaran yang mengguncang kepercayaan publik dalam rentang waktu beberapa pekan terakhir. Audit ini bertujuan mengukur sejauh mana setiap operator mematuhi regulasi keselamatan pelayaran yang berlaku, sekaligus menjadi dasar penetapan sanksi atau tindak lanjut hukum.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan langkah tersebut di Jakarta pada Rabu, seusai menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang secara khusus membahas keempat kecelakaan kapal. Ia menegaskan bahwa audit merupakan instrumen terdekat yang dapat ditempuh kementerian untuk menguji kepatuhan operator.

“Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut, untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran,” ujar Dudy.

Profil Empat Kapal dan Operatornya

Setiap insiden melibatkan entitas berbeda. KMP Mutiara Sentosa II dimiliki dan dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran. KMP Putri Yasmin berada di bawah PT Jemla Ferry. KM Prince Soya tercatat milik PT Bunga Teratai. Adapun KLM Nurul Salsa 01, dokumen Kemenhub tidak mencantumkan nama perusahaan dan mencatat Basriadi sebagai operator sekaligus pemilik kapal secara individual.

Kronologi Empat Kecelakaan

Peristiwa paling awal terjadi pada 15 Juli, ketika KLM Nurul Salsa 01 tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dari 76 orang yang tercatat di atas kapal, 58 berhasil diselamatkan, empat meninggal dunia, dan 14 lainnya hingga kini belum ditemukan.

Sepekan kemudian, pada 1 Agustus, KM Prince Soya terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Seluruh 37 awak di atas kapal berhasil selamat. Kejadian ini dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, bukan kecelakaan pelayaran aktif.

Memasuki awal Agustus, situasi memburuk. Pada 2 Agustus 2026, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sumenep, Jawa Timur. Saat kejadian, 238 orang berada di kapal. Sebanyak 233 orang berhasil diselamatkan sementara lima orang meninggal dunia.

Empat belas hari kemudian, pada 12 Agustus, KMP Putri Yasmin terbakar di lintasan Padang Bai–Lembar. Total 212 orang dievakuasi, terdiri atas 211 orang selamat dan satu korban jiwa. Empat orang lainnya masih dalam pencarian berdasarkan informasi dari masyarakat setempat.

Skala Sanksi dan Penegakan Hukum

Dudy menjelaskan bahwa hasil audit akan menjadi acuan untuk mengidentifikasi pelanggaran serta mengukur tingkat kesalahan operator dalam memenuhi ketentuan keselamatan. Kemenhub memiliki spektrum instrumen sanksi yang bertingkat: mulai dari teguran tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga pembekuan operasi rute tertentu atau pembekuan seluruh operasi perusahaan. Apabila audit menemukan indikasi tindak pidana, berkas akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

Sebelum insiden terjadi, KMP Mutiara Sentosa II dan KMP Putri Yasmin telah menjalani uji petik oleh Marine Inspector dengan hasil laik laut dan dilengkapi dokumen keselamatan yang dipersyaratkan. Fakta ini memperdalam pertanyaan mengapa kecelakaan tetap terjadi meskipun sertifikat keselamatan telah diterbitkan.

Benang Kusut Manifes dan Surat Persetujuan Berlayar

Di luar audit operator, Kemenhub juga melakukan pembenahan sistem pencatatan manifes. Ketidaksesuaian antara data penumpang yang tercatat dan kondisi aktual di kapal teridentifikasi pada sejumlah kecelakaan. Salah satu celah kritis muncul ketika jumlah penumpang bertambah setelah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan, namun perubahan tersebut tidak dilaporkan kembali kepada otoritas pelabuhan.

“Kapal belum boleh diberangkatkan apabila sampai dengan pada saat pemberangkatan belum dikonfirmasi jumlah terakhir penumpangnya yang ada di kapal, dan itu yang akan kami lakukan,” tegas Dudy.

Kementerian menargetkan integrasi manifes sistem tiket dan proses naik penumpang ke dalam satu sistem data tunggal yang dapat diperbarui dan divalidasi secara waktu nyata. SPB tidak akan diterbitkan apabila data belum melalui proses validasi. Pengawasan pascapemberangkatan juga diperkuat melalui penggunaan timbangan kendaraan, integrasi berat muatan dengan manifes, digitalisasi deklarasi barang berbahaya, serta inspeksi acak sebelum keberangkatan yang mencakup manifes, muatan, stabilitas kapal, dan kelengkapan alat keselamatan.

Temuan KNKT: Geladak Kendaraan sebagai Titik Rawan

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menyampaikan bahwa investigasi awal terhadap kebakaran Mutiara Sentosa II dan Putri Yasmin mengidentifikasi asap pertama kali terlihat berasal dari kendaraan yang berada di geladak kendaraan. Temuan ini konsisten dengan data historis KNKT yang mencatat 46 kecelakaan kapal Ro-Ro penumpang sepanjang periode 2008–2026, di mana 44 persennya berupa kebakaran. Dari seluruh kejadian kebakaran tersebut, 64 persen sumber api awal berada di geladak kendaraan atau car deck.

KNKT merekomendasikan empat langkah strategis: peninjauan ulang pengawasan muatan bahan berbahaya, penerapan mekanisme regulated agent serupa yang berlaku pada angkutan udara, perbaikan sistem tiket untuk meningkatkan akurasi data penumpang, serta penguatan patroli kebakaran di geladak kendaraan secara berkala.

Tuntangan dari Parlemen

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut meminta Kemenhub membenahi pengawasan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP). Tekanan dari legislatur ini muncul setelah ditemukan persoalan ketidaksesuaian manifes yang mengindikasikan lemahnya kontrol di tingkat pelabuhan. Dengan empat kecelakaan dalam rentang waktu kurang dari sebulan, publik kini menanti apakah audit yang diumumkan akan menghasilkan perubahan struktural atau sekadar formalitas administratif.

Bagi penumpang kapal Ro-Ro yang rutin menggunakan lintasan antarpulau di Indonesia, rangkaian peristiwa ini mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran bukan sekadar urusan sertifikat di atas kertas, melainkan bergantung pada validasi data secara real-time, disiplin operasional di geladak kendaraan, dan ketegasan penegakan hukum terhadap operator yang mengabaikan standar keselamatan.