Topics Covered: China respons Trump, tegaskan kedaulatan harus dihormati di Hormuz
China Respons Trump, Tegaskan Kedaulatan Harus Dihormati di Selat Hormuz
Topics Covered – Dari Beijing, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa kedaulatan negara-negara harus tetap dihormati setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana menghentikan sementara operasi militer untuk membantu kapal memasuki Selat Hormuz. Pernyataan ini dikeluarkan pada Selasa (5/5), saat Trump menyatakan bahwa proyek “Freedom” – operasi yang bertujuan menjamin kelancaran perjalanan kapal di kawasan tersebut – akan dihentikan sementara. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi kemungkinan mencapai kesepakatan perdamaian antara Washington dan Teheran.
Pernyataan Trump tentang Operasi Militer
Di platform media sosial Truth Social, Trump menulis bahwa operasi militer AS akan ditangguhkan selama periode tertentu, meski blokade sepenuhnya tetap berlaku. Ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah permintaan dari Pakistan serta kemajuan dalam upaya mencapai kesepakatan final dengan Iran. “Project Freedom” disebutkan memiliki sifat defensif dan terbatas, serta akan dilanjutkan jika diperlukan.
“Situasi di Selat Hormuz tetap tegang. Hanya melalui gencatan senjata dini dan penuh, kondisi yang diperlukan untuk deeskalasi dapat tercipta. Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati,” kata Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (6/5).
Respons China dalam Konferensi Pers
Lin Jian kembali menekankan bahwa Tiongkok tetap berpegang pada prinsip perlindungan kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa keputusan Trump menghentikan operasi sementara merupakan langkah yang wajar, namun tidak cukup untuk memulihkan keamanan kawasan. “Kekhawatiran yang wajar dari negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius, serta kepentingan sah komunitas internasional harus dilindungi,” tambahnya.
Menurut Lin Jian, sikap Tiongkok terhadap situasi Selat Hormuz telah jelas sejak awal. “Kami berharap pihak-pihak terkait akan bertindak bijaksana, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog,” ujarnya. Pemerintah Tiongkok juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya mengurangi ketegangan di sana.
Pertemuan Menlu Tiongkok dan Iran
Selama Rabu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di Beijing. Dalam diskusi tersebut, Lin Jian menyatakan dukungan Tiongkok terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya. “Iran menunjukkan kesediaan untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik,” tambahnya.
Lin Jian juga menekankan bahwa negara-negara di Teluk dan Timur Tengah perlu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. “Kami mendorong Iran untuk terus berdialog dengan negara-negara Teluk lainnya, demi menciptakan hubungan yang baik dan sahabat,” ujarnya. Pertemuan Wang Yi dan Araghchi terjadi sebelum rencana pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Trump di Beijing pada 14-15 Mei 2026.
Sejarah Konflik dan Kesepakatan Sebelumnya
Sebelumnya, pada Jumat (1/5), Trump menyampaikan surat kepada Kongres AS yang menyatakan bahwa permusuhan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir. Meski demikian, Pentagon tetap mempertahankan posisi militer di kawasan karena ancaman dari pihak Iran masih ada.
“Meski Blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya, Project Freedom akan ditangguhkan sementara waktu untuk melihat apakah Kesepakatan dapat difinalisasi dan ditandatangani,” tulis Trump di Truth Social.
Operasi militer AS dan Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu menyebabkan kerusakan dan korban sipil di Iran. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata dua minggu. Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sehingga Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun “proposal terpadu”.
Strategi Diplomasi dan Kedaulatan Regional
Pemerintah Tiongkok menilai bahwa intervensi militer di Selat Hormuz perlu dipertimbangkan secara cermat. Kedaulatan negara-negara pesisir, termasuk Iran, dianggap sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan konflik. “Kita harus menghormati keputusan negara-negara regional, serta memastikan bahwa jalur perairan menjadi aman bagi seluruh dunia,” jelas Lin Jian.
Beberapa analis menganggap bahwa langkah Trump untuk menghentikan operasi sementara menunjukkan perubahan arah dari kebijakan luar negeri AS. Namun, China tetap bersikeras bahwa kesepakatan yang dicapai harus menghormati prinsip-prinsip kesetaraan dan kedaulatan. Dalam beberapa minggu terakhir, tekanan terhadap Iran oleh AS terus meningkat, namun Tiongkok berharap keputusan politik bisa lebih cepat tercapai.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa operasi militer antara AS dan Israel terhadap Iran telah selesai. Namun, ia menegaskan bahwa ancaman dari Iran masih menjadi faktor utama dalam kebijakan luar negeri AS. “Kami terus memantau situasi, serta memastikan keamanan energi global,” tambah Rubio.
Kedaulatan Selat Hormuz menjadi fokus utama dalam diplomasi regional. China menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak terkait harus bertujuan untuk mengurangi risiko konflik, bukan memicu eskalasi lebih jauh. “Kami berharap semua pihak akan konsisten dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antar negara,” papar Lin Jian dalam konferensi pers Rabu.
Dengan situasi yang terus berubah, Tiongkok mengambil peran aktif dalam mediasi. Pemimpin negara-negara Teluk dan Timur Tengah diang
