AESI siap dukung percepatan pembangunan PLTS nasional

Industri Surya Nasional Percepat Kesiapan Menuju Target 100 GW

Bisadonasi.com – Target ambisius pemerintah membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kini memasuki fase eksekusi nyata. Tahap pertama proyek tersebut, yakni pembangunan berkapasitas 30 GW, telah menjadi fokus utama pelaku industri energi terbarui di dalam negeri. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyatakan kesiapannya untuk mengawal percepatan pembangunan tersebut dari sisi industri, mulai dari ketersediaan komponen, standar instalasi, hingga ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi teknis.

Langkah ini bukan sekadar respons administratif terhadap kebijakan pemerintah. Ia menandai pergeseran struktural dalam lanskap energi Indonesia, di mana matahari — sumber daya yang melimpah di hampir seluruh wilayah kepulauan — mulai diposisikan sebagai tulang punggung diversifikasi pasokan listrik, bukan lagi pelengkap marginal.

Empat Pilar Operasional AESI

Untuk menerjemahkan target nasional menjadi aksi konkret di lapangan, AESI telah membentuk empat satuan tugas yang masing-masing menangani dimensi berbeda dari rantai nilai energi surya.

Satuan tugas pertama berfokus pada pemetaan jalan menuju pemanfaatan energi surya skala nasional 100 GW dengan pendekatan pragmatis. Tugasnya mencakup identifikasi hambatan regulasi, kesiapan infrastruktur transmisi, serta skenario pembangunan bertahap yang realistis secara teknis dan finansial.

Satuan tugas kedua menangani pemanfaatan PLTS atap secara masif. Dengan mendorong adopsi panel surya di atap bangunan komersial, industri, dan residensial, satgas ini bertujuan mempercepat kontribusi energi surya terhadap target nasional tanpa memerlukan lahan baru yang besar.

Satuan tugas ketiga berfokus pada Independent Power Producer (IPP), dengan mandat memastikan bahwa proses pengadaan PLTS menjadi bankable dan menarik bagi ekosistem investasi. Tanpa kepastian regulasi dan mekanisme pembayaran yang jelas, proyek surya skala besar sulit menarik pendanaan dari perbankan maupun investor institusional.

Satuan tugas keempat, yang diberi nama Green Workforce, berorientasi pada penguatan sumber daya manusia. Tujuannya memastikan bahwa ekosistem industri surya memiliki teknisi, instalatur, dan operator yang tersertifikasi secara memadai.

“Tugas industri saat ini adalah memastikan kesiapan di sisi kami, mulai dari rantai pasok, kualitas pemasangan, hingga tenaga kerja yang tersertifikasi,” ujar Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Visi Presidensial dan Pemerataan Energi

Di balik target kapasitas tersebut terdapat visi politik yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto telah mengartikulasikan gagasan bahwa setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW. Bagi AESI, gagasan ini bukan retorika semata, melainkan kerangka kerja yang menuntut respons teknis dan logistik dari seluruh pemangku kepentingan.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi agar setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW, dan AESI mendukung penuh usaha pemerataan energi,” ucap Mada Ayu.

Implikasi dari visi ini sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 80.000 desa, dan sebagian besar wilayah terpencil masih bergantung pada genset diesel atau belum tersambung ke jaringan listrik nasional. PLTS dengan karakter modular menawarkan solusi yang dapat diinstalasi secara bertahap, tanpa menunggu pembangunan gardu induk atau transmisi jarak jauh yang memakan waktu bertahun-tahun.

Model Sandbox dan Kemandirian Energi Komunitas

AESI saat ini tengah mengembangkan model sandbox — kerangka uji coba terkontrol — untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, skema pembiayaan, tata kelola, dan mekanisme pemeliharaan PLTS skala desa dapat diuji sebelum diimplementasikan secara luas.

Karakter modular PLTS menjadikannya solusi praktis bagi wilayah yang selama ini sulit dilayani jaringan kelistrikan terpusat. Selain rumah tangga, teknologi ini membuka ruang pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas maupun di koperasi desa, sehingga keandalan pasokan listrik untuk layanan publik dapat terjaga bahkan di lokasi terpencil.

Kemitraan Strategis dengan Koperasi Desa

Salah satu tantangan terbesar PLTS di pedesaan bukan pada tahap instalasi, melainkan pada pemeliharaan pasca-pemasangan. Tanpa teknisi lokal yang kompeten, instalasi yang berfungsi baik dapat berhenti beroperasi hanya karena tidak ada yang melakukan perawatan rutin.

“Selama ini perawatan PLTS di desa masih bergantung pada teknisi dari luar wilayah. Instalasi yang baik bisa berhenti berfungsi hanya karena tidak ada yang merawat,” ucap Mada.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, AESI menjajaki kerja sama strategis dengan Kementerian Koperasi. Rencana ini memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan (service centre) untuk perawatan PLTS. Dengan menempatkan fungsi pemeliharaan di dalam struktur ekonomi lokal, masyarakat desa tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga memperoleh pendapatan tambahan dari jasa teknis.

Pelatihan Perempuan Desa sebagai Teknisi Surya

Di bawah naungan Task Force Green Workforce, AESI akan menyelenggarakan pelatihan khusus bagi perempuan di desa agar mampu melakukan perbaikan dan pemeliharaan PLTS secara mandiri. Program ini dirancang agar kemampuan teknis tersedia langsung di lokasi, tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dari kota.

“Kami ingin perempuan di desa memiliki keterampilan untuk menjaga sistem PLTS 1 MW ini, memberikan pendapatan tambahan, sekaligus menjaga keandalan aset negara di lapangan,” kata Mada.

Inisiatif ini sekaligus menjawab dua persoalan sekaligus: ketimpangan akses energi di wilayah terpencil dan keterbatasan lapangan kerja produktif bagi perempuan pedesaan. Dengan menempatkan perempuan sebagai garda depan pemeliharaan infrastruktur energi lokal, program ini berpotensi mengubah dinamika ekonomi desa secara fundamental.

Implikasi Jangka Panjang

Percepatan pembangunan PLTS 30 GW sebagai fase awal dari target 100 GW membawa konsekuensi lintas sektor. Di sisi pasokan, ia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan biaya energi di wilayah yang selama ini membayar premi tinggi untuk listrik berbasis diesel. Di sisi industri, ia menciptakan rantai pasok domestik — dari manufaktur panel, instalasi, hingga pemeliharaan — yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Di sisi tata kelola, ia menuntut penyelarasan regulasi perizinan, tarif, dan standar keselamatan yang selama ini belum sepenuhnya mengakomodasi skala proyek surya menengah dan kecil.

Kesiapan industri yang diumumkan AESI menjadi sinyal bahwa sektor swasta tidak lagi menunggu regulasi sempurna sebelum bergerak. Dengan empat satuan tugas yang telah beroperasi, model sandbox yang sedang dikembangkan, serta kemitraan dengan koperasi desa, kerangka kerja menuju 100 GW energi surya mulai mengambil bentuk yang konkret dan terukur.