Menhub: Perpres Bandara IKN jadi bandara umum sudah diajukan

Bandara IKN Menuju Status Umum: Perpres Sudah Diajukan, Tapi Tantangan Lalu Lintas Udara Kaltim Masih Membayangi

Bisadonasi.com – Menhub – Proses transformasi Bandara Internasional Nusantara dari bandara khusus menjadi bandara umum kini memasuki tahap krusial. Pemerintah telah mengajukan rancangan Peraturan Presiden yang akan mengubah status hukum bandara tersebut, membuka jalan bagi operasional penerbangan komersial reguler di kawasan Ibu Kota Nusantara. Namun, langkah ini tidak berdiri sendiri; ia harus disejajarkan dengan dinamika lalu lintas udara yang sudah padat di Kalimantan Timur, di mana tiga bandara beroperasi dalam radius geografis yang relatif berdekatan.

Perpres Sudah Masuk Progres, Tapi Pertimbangan Strategis Masih Dikedepankan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa dokumen Perpres terkait perubahan status bandara IKN telah resmi diajukan ke tingkat pengambil kebijakan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa prosesnya tidak bisa dipaksakan secara terburu-buru mengingat kompleksitas tata kelola udara di wilayah tersebut.

“Perpres sudah kami ajukan, tapi tentunya harus dipertimbangkan secara matang karena di situ ada tiga bandara di Samarinda, kemudian di Balikpapan dan di IKN sendiri.”

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy di Jakarta pada hari Rabu. Ia menekankan bahwa keberadaan tiga titik penerbangan dalam satu provinsi menuntut pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang-tindih layanan yang justru merugikan efisiensi jaringan udara nasional.

Tiga Bandara, Satu Wilayah: Dilema Keseimbangan Lalu Lintas

Kalimantan Timur saat ini memiliki tiga bandara yang beroperasi dalam jarak geografis yang cukup dekat satu sama lain: Bandara Aji Purnama di Samarinda, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, dan Bandara Internasional Nusantara di IKN. Kedekatan lokasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi otoritas penerbangan dalam menentukan alokasi rute, frekuensi penerbangan, dan segmen pasar yang dilayani masing-masing bandara.

Dudy menjelaskan bahwa perubahan status bandara IKN harus disertai skema pembagian lalu lintas udara yang proporsional. Tanpa pengaturan yang cermat, potensi konflik operasional antara ketiga bandara dapat menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan.

“Kita juga harus memperhatikan traffic-nya yang di sana.”

Konteks ini penting bagi pembaca: keputusan mengenai status bandara IKN bukan sekadar urusan administratif satu titik, melainkan bagian dari perencanaan jaringan transportasi udara tingkat provinsi yang berdampak pada konektivitas ekonomi, mobilitas tenaga kerja, dan akses layanan publik di seluruh Kalimantan Timur.

Status Saat Ini: Masih Bandara Khusus, Belum Layani Penerbangan Reguler

Hingga saat ini, Bandara Internasional Nusantara belum berstatus bandara komersial. Otorita Ibu Kota Nusantara sebelumnya telah menyatakan bahwa bandara tersebut masih berkategori bandara khusus dan tengah menjalani proses transisi menuju status umum.

“Oh belum komersial.”

Ucapan singkat Dudy itu merangkum realitas operasional bandara: penumpang umum belum dapat membeli tiket penerbangan reguler dari atau menuju IKN. Layanan yang tersedia saat ini terbatas pada pesawat kenegaraan, pesawat instansi pemerintah, penerbangan carter, serta penerbangan privat. Penerbangan komersial reguler—yang menjadi tulang punggung konektivitas massal—masih belum dapat dioperasikan.

Jejak Konstruksi dan Sertifikasi: Dari Perpres 31/2023 hingga Sertifikat Juni 2025

Dasar hukum pembangunan dan pengoperasian bandara ini adalah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara VVIP untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Perpres tersebut secara eksplisit menetapkan bandara sebagai bandara khusus yang berfungsi melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN serta mendukung konektivitas kawasan.

Pada April 2025, Dudy mengumumkan bahwa pembangunan fisik bandara telah rampung sepenuhnya. Setelah menjalani serangkaian uji pendaratan dan lepas landas, bandara dinyatakan siap beroperasi dalam mode nonkomersial. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 12 Juni 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerbitkan Sertifikat Bandar Udara bagi fasilitas tersebut. Sejak tanggal itu, bandara secara resmi beroperasi sebagai bandara khusus.

Infrastruktur Sisi Udara dan Pengakuan Internasional

Otorita IKN mencatat bahwa seluruh fasilitas sisi udara telah selesai dibangun, termasuk landasan pacu dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Dimensi tersebut menempatkan bandara pada kategori yang mampu menampung pesawat berbadan lebar, termasuk tipe wide-body yang umum digunakan pada rute jarak jauh.

Bandara juga telah terdaftar pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dengan kode ICAO WALK. Pendaftaran ini merupakan prasyarat agar bandara dapat diintegrasikan ke dalam sistem navigasi dan identifikasi penerbangan global, sekaligus menjadi fondasi bagi pengakuan internasional atas operasionalnya.

Implikasi Jangka Panjang bagi Konektivitas dan Ekonomi IKN

Perubahan status menjadi bandara umum bukan sekadar pergantian label administratif. Ia merupakan prasyarat agar IKN dapat terhubung secara langsung dengan jaringan penerbangan domestik dan internasional tanpa bergantung pada penerbangan carter atau charter khusus. Bagi mobilitas aparatur pemerintahan, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum yang akan beraktivitas di ibu kota baru, akses penerbangan reguler menjadi infrastruktur konektivitas yang tidak dapat ditunda.

Pemerintah menargetkan bahwa transisi status ini akan memperkuat konektivitas kawasan, mendukung mobilitas kegiatan pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di IKN. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Dudy, kecepatan proses harus diimbangi dengan ketelitian dalam merancang pembagian lalu lintas udara agar ketiga bandara di Kalimantan Timur dapat berfungsi secara sinergis, bukan kompetitif.

Bagi masyarakat Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan nasional, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah bandara IKN akan menjadi bandara umum—karena prosesnya sudah berjalan—melainkan kapan dan dalam bentuk skema pembagian layanan seperti apa perubahan itu akan diimplementasikan tanpa mengorbankan keseimbangan jaringan udara yang sudah ada.