KPK periksa Ketua DPRD Kuansing hingga ASN Kemenhut sebagai saksi

KPK Melanjutkan Pemeriksaan Saksi dalam Kasus Suap Kuansing

Bisadonasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci yang terkait dengan dugaan praktik suap di Kabupaten Kuantan Singingi. Proses penyelidikan ini mencakup pejabat daerah tingkat kabupaten hingga aparatur sipil negara dari kementerian pusat yang berada di Jakarta.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih yang menjadi markas KPK di ibu kota. Para saksi yang dipanggil meliputi Ketua DPRD Kuansing Juprizal dengan inisial JUP, Asisten I Sekretariat Daerah Fahdiansyah yang dikenal sebagai FHD, serta seorang ASN Kementerian Kehutanan bernama RAN yang menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera di Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama JUP selaku Ketua DPRD Kuansing, FHD selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kuansing tahun 2024–2025, dan RAN selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kemenhut,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Proses pemeriksaan juga menyasar pihak swasta dengan inisial NOV yang hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby. Catatan waktu kedatangan para saksi menunjukkan bahwa RAN tiba paling awal pada pukul 09.43 WIB, disusul Juprizal pada pukul 09.50 WIB, Fahdiansyah pada pukul 09.52 WIB, dan NOV pada pukul 10.35 WIB.

Perluasan Saksi dan Operasi Tangkap Tangan

KPK juga memanggil Kepala Cabang Pekanbaru dari PT Clipan Finance Indonesia yang memiliki inisial PTU untuk diperiksa sebagai saksi. Hingga saat ini, status kehadiran PTU dalam panggilan KPK belum dapat dikonfirmasi secara pasti.

Sebelumnya, KPK telah melaksanakan operasi tangkap tangan di dua lokasi berbeda pada tanggal 29 Juni 2026. Operasi ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga di Jakarta untuk mengamankan bukti-bukti terkait dugaan korupsi.

Pada tanggal 1 Juli 2026, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan suap yang berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021 hingga 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah Suhardiman, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.

Dugaan Gratifikasi dan Respons Menteri Kehutanan

Selain dugaan suap, KPK juga menyelidiki dugaan penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Isu ini semakin menarik perhatian setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi pada tanggal 3 Juli 2026.

Menteri Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa saat menerima audiensi dari Suhardiman pada tanggal 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map. Menurut penjelasan menteri, ia baru menyadari keberadaan amplop tersebut setelah Suhardiman meninggalkan ruangan pertemuan.

Sebagai respons, Raja Juli Antoni segera memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop itu tanpa membuka atau mengetahui isi di dalamnya. Pengembalian amplop tersebut dilakukan pada tanggal 12 Juni 2026 setelah sempat tertunda karena kendala jadwal.

Amplop tersebut dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudan menteri di Kabupaten Kuansing. Pada hari yang sama, tanggal 3 Juli 2026, Raja Juli Antoni juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK untuk transparansi.

Reaksi KPK dan Implikasi Kasus

KPK mengumumkan pada tanggal 17 Juli 2026 bahwa laporan penolakan gratifikasi dari Raja Juli Antoni ditolak karena lembaga tersebut sedang mengusut pemberian tersebut secara lebih mendalam. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK ingin memastikan tidak ada elemen yang terlewat dalam penyelidikan.

Kasus ini memiliki implikasi signifikan bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dugaan jual beli jabatan selama lima tahun terakhir mengindikasikan adanya praktik yang sistematis dalam penempatan pejabat daerah. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi lokal.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari berbagai level ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada tersangka utama, tetapi juga menyelidiki jaringan yang lebih luas. Kehadiran ASN dari Kementerian Kehutanan sebagai saksi mengaitkan kasus ini dengan isu pengelolaan kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan-dugaan korupsi di Kuansing. Masyarakat menunggu hasil akhir penyelidikan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara proporsional bagi semua pihak yang terlibat.