Program Terbaru: Mendagri cek progres Program 3 Juta Rumah di Tomohon

Mendagri cek progres Program 3 Juta Rumah di Tomohon

Dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi ke beberapa wilayah untuk memastikan Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto, berjalan efektif di seluruh daerah. Inspeksi ini dilakukan sebagai upaya mengawasi pelaksanaan program untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bertujuan memberikan akses perumahan yang layak.

Kali ini, Tito mengunjungi Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), dan meninjau progres program tersebut di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2. Dalam rombongan, ia didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas,” ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dalam suasana yang serius, Mendagri berdialog langsung dengan warga penghuni serta pengelola perumahan tersebut. Menariknya, pemilik proyek ini adalah atlet bulu tangkis nasional Greysia Polii, yang turut menyemangati keberhasilan program tersebut.

Tito menjelaskan bahwa selama ini, dirinya bersama Menteri PKP telah berkunjung ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan Program 3 Juta Rumah. Ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) juga turut aktif dalam menyukseskan implementasi program tersebut.

Menyasar aspek regulasi, Mendagri menyatakan Kemendagri telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan Pemda memberikan fasilitas perizinan gratis, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. “Dulu namanya IMB, Izin Mendirikan Bangunan, sekarang PBG. Kami sepakat sudah membuat aturan dengan Pak Ara, dan itu juga ditandatangani,” katanya.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses penyediaan rumah bagi MBR serta pengembang menjadi lebih mudah. Mendagri menekankan peran daerah dalam mempercepat program tersebut melalui kemudahan akses di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Ini akan memacu lebih banyak masyarakat untuk memiliki hunian yang layak,” tambahnya.

Kelengkapan regulasi ini, kata Tito, juga mampu mendorong perekonomian lokal. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini namanya terobosan kreatif win-win. Semuanya untung. Saya kira gitu,” tuturnya.