Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG, lapor Presiden bulan depan
Menko Zulhas Tinjau Ulang Penyalahgunaan Program MBG, Laporan ke Presiden Ditargetkan Bulan Depan
Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG lapor – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengumumkan bahwa kementerian yang dipimpinnya bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap sejumlah masalah yang muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu fokus utama investigasi ini adalah dugaan penyalahgunaan pada titik-titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hasil dari proses pendalaman tersebut rencananya akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan mendatang. Perhitungan waktu dimulai sejak hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun ini. Dalam konferensi pers yang digelar setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Zulhas menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini menghambat optimalisasi program MBG.
Komitmen Penyelesaian dalam Satu Bulan
Zulhas menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu tambahan selama satu bulan untuk merapikan tata kelola program makan bergizi gratis tersebut. Pernyataan ini disampaikan dengan keyakinan bahwa berbagai masalah yang teridentifikasi dapat ditangani secara tuntas dalam periode tersebut.
Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan tata kelola MBG,
ujar Zulhas dengan tegas saat memberikan keterangan pers. Rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam. Presiden Prabowo memimpin pertemuan dengan dua agenda utama yang dibahas secara mendalam, yaitu program MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kedua agenda ini dinilai sangat strategis untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Memetakan Berbagai Persoalan MBG
Menurut penjelasan Menko Zulhas, pemerintah saat ini telah berhasil memetakan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG. Beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi penyalahgunaan yang terjadi di lapangan, titik-titik lokasi yang sudah layak menerima bantuan MBG namun belum optimal pemanfaatannya, serta sejumlah titik yang telah ditentukan namun belum memiliki SPPG.
Banyak ya, yang terkait penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima MBG, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,
penjelasan Zulhas mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi. SPPG merupakan unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dapur MBG serta mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini mencakup anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan asupan gizi tambahan.
Revisi Anggaran MBG oleh BGN
Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan kajian mendalam mengenai kecukupan dan kelayakan anggaran MBG. Saat ini, alokasi anggaran yang ditetapkan adalah Rp15.000 per penerima manfaat. Rincian anggaran per porsi MBG menunjukkan perbedaan besaran berdasarkan tingkatan pendidikan. Untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini hingga kelas tiga sekolah dasar, anggaran mencapai Rp8.000 per porsi. Sementara itu, untuk siswa kelas empat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, besaran anggaran naik menjadi Rp10.000 per porsi. Besaran anggaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku saja, belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas sebesar Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG. Total alokasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat secara optimal. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, yang juga hadir dalam rapat terbatas tersebut, menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh opsi kebijakan untuk dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil.
Beliau mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,
Agustina mengutip pernyataan Presiden setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada malam hari Rabu tersebut. Langkah-langkah strategis selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan final dan arahan yang jelas. Dengan pendalaman yang dilakukan selama satu bulan ini, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara komprehensif.
