Meeting Results: Komisi VII DPR minta ANTARA optimalkan penanggulangan hoaks

Komisi VII DPR Dorong ANTARA Perkuat Peran dalam Penanggulangan Hoaks

Meeting Results – Di tengah tantangan informasi yang semakin cepat berubah, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberikan arahan penting kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menekankan perlunya ANTARA meningkatkan kapasitas sebagai sumber informasi andal dalam menghadapi berita palsu atau hoaks. Menurut Saleh, perbaikan ini harus dilakukan melalui penguatan kompetensi para jurnalis serta revitalisasi fungsi kelembagaan ANTARA.

Rapat Dengar Pendapat yang diadakan Komisi VII di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa lalu, menjadi wadah untuk menyampaikan saran-saran strategis. Saleh menyampaikan bahwa perlu adanya reposisi kelembagaan agar ANTARA lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Penyesuaian struktur organisasi bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi ANTARA terhadap pencegahan hoaks,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tugas utama lembaga berita nasional adalah menjadi pilar kepercayaan publik dalam era informasi digital yang kian dinamis.

“Melakukan reposisi kelembagaan guna meningkatkan kontribusi dan relevansinya di masyarakat,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam diskusi tersebut, Saleh juga mengapresiasi pencapaian ANTARA pada semester I tahun 2026. Salah satu hal yang disebutkan adalah peningkatan persentase kelolosan verifikasi Public Service Obligation (PSO) menjadi 91 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen ANTARA dalam memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa lembaga berita tersebut berhasil menjangkau 300 saluran media di 33 provinsi, serta menumbuhkan jumlah pembaca laman menjadi 73 juta.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja keuangan ANTARA yang melampaui target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Pendapatan usaha mencapai Rp207,50 miliar, atau naik 116,67 persen dibandingkan proyeksi awal. Saleh menilai hal ini menjadi indikator kuat bahwa ANTARA mampu menjaga kualitas produksi berita meski di tengah persaingan media yang ketat.

Meski begitu, Saleh tetap memberikan masukan agar program kerja dan alokasi anggaran lebih transparan serta terukur. Ia menyarankan ANTARA untuk memperjelas jenis kegiatan, target kinerja, dan hasil yang diharapkan dari setiap proyek. “Mengoptimalisasi alokasi anggaran pada seluruh program sehingga target kinerja dan serapan anggaran dapat tercapai lebih efektif,” tambahnya.

ANTARA Siap Tingkatkan Kolaborasi dalam Menangkal Hoaks

Sebagai respons dari arahan Komisi VII DPR, Direktur Utama LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menyatakan bahwa lembaga tersebut telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menghadapi berita palsu. Salah satunya adalah pembentukan kanal khusus yang berfokus pada penyangkalan hoaks, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Benny menjelaskan bahwa tim pemeriksaan informasi di ANTARA aktif menindaklanjuti berita yang tidak sesuai fakta. Menurutnya, jumlah berita hoaks yang muncul sampai bulan Juni 2026 mencapai 5.430, yang membutuhkan upaya terus-menerus untuk dijelaskan dan dibuktikan kebenarannya. “Ini menjadi tantangan besar, namun kami optimis bisa mengatasinya dengan dukungan sistemik,” katanya.

“Berita hoaks yang muncul aja untuk (2026) sampai bulan Juni ini 5.430 berita dan itu harus kami klarifikasi terus-menerus,” kata Benny.

Menurut Benny, peningkatan kapasitas penyebaran hoaks memaksa ANTARA untuk lebih inovatif dalam strategi penanggulangan. Ia menyoroti bahwa kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi fondasi utama dalam memperkuat kemampuan lembaga berita nasional. Benny juga mengungkapkan rencana kerja sama penanggulangan hoaks dengan kantor berita dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang bertujuan memperluas jaringan informasi kecil dan menengah.

Langkah ini dianggap penting karena berita palsu tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga bisa menyebar ke wilayah internasional. Benny menegaskan bahwa ANTARA siap menjadi bagian dari solusi bersama dalam menghadapi informasi yang bisa merusak citra bangsa. “Kerja sama antar-ASEAN bisa menjadi langkah strategis untuk saling memperkuat kemampuan menangkal hoaks,” imbuhnya.

Menyambut tugas yang semakin kompleks, Benny menekankan bahwa ANTARA terus memperhatikan kualitas laporan berita yang dikeluarkan. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah seperti penguatan sistem verifikasi dan peningkatan distribusi konten melalui platform digital akan menjadi pilar utama dalam upaya ini. Benny juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam program kerja sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas.

Harapan Komisi VII DPR dan direktur ANTARA menyatukan visi yang sama: menjadikan lembaga berita nasional sebagai pemimpin dalam menyebarkan informasi akurat. Benny berkomitmen untuk mengoptimalkan peran ANTARA, baik melalui penguatan kompetensi internal maupun ekspansi kerja sama luar negeri. Ia menyatakan bahwa tugas ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri, namun memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam konteks ini, Benny juga memaparkan bahwa ANTARA telah mengimplementasikan mekanisme pengawasan lebih ketat terhadap berita yang diterbitkan. Ia menjelaskan bahwa setiap artikel harus melewati proses verifikasi yang menyeluruh sebelum disebarkan ke publik. “Kami ingin memastikan bahwa setiap berita yang muncul memiliki dasar fakta yang kuat,” ujarnya.

Selain itu, Benny menekankan bahwa ANTARA terus mengembangkan infrastruktur digital untuk memudahkan akses informasi. Peningkatan jumlah pembaca laman menjadi 73 juta hingga Januari-Mei 2026 menunjukkan bahwa upaya ini mulai menunjukkan hasil. Ia berharap bahwa angka ini akan terus tumbuh seiring penguatan kualitas konten dan transparansi dalam operasional.

Harapan ini semakin relevan di tengah kecenderungan masyarakat yang kian terbiasa mengakses informasi melalui media online. Benny menyatakan bahwa ANTARA siap menjadi mitra andal dalam mengisi ruang informasi dengan konten yang akurat, sekaligus memberikan sumber daya dan keterampilan kepada jurnalis agar mampu menghadapi tantangan digital secara proaktif.

Komisi VII DPR dan ANTARA sepakat bahwa penguatan kelembagaan adalah langkah kritis untuk menjaga integritas media. Dengan demikian, mereka akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa lembaga berita nasional tetap menjadi pilar utama dalam menangkal disinformasi. Benny optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak nyata dalam mengubah cara masyarakat menerima informasi di era digital saat ini.