Forum ulama satukan komitmen tolak politik uang di Muktamar ke-35 NU

Forum Ulama Satukan Komitmen Tolak Politik Uang di Muktamar ke-35 NU

Bisadonasi.com – Forum ulama satukan komitmen tolak politik uang menjadi sorotan utama ketika Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama jajaran pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan para pengasuh pesantren secara tegas menyerukan penolakan terhadap praktik suap dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Seruan ini disampaikan dalam Halaqah Jam'iyyah NU bertema "Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)" yang digelar di Jakarta pada Jumat (21/8). Kehadiran sejumlah tokoh senior NU dalam forum tersebut menegaskan bahwa isu integritas pemilihan pimpinan organisasi menjadi perhatian kolektif, bukan sekadar wacana internal.

KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU yang juga menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pengurus wilayah dan cabang. "Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali," tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menambahkan bahwa menerima suap merupakan kebobrokan moral tertinggi yang tidak boleh dinormalisasikan oleh para muktamirin.

"Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin." — KH Abdul Manan Ghoni

Di antara tokoh yang hadir dalam halaqah tersebut tercatat Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma'arif, serta Ketua FUN KH Mujib Qulyubi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa forum ulama satukan komitmen tolak politik uang bukan sekadar inisiatif satu kelompok, melainkan konsensus lintas struktur organisasi.

KH Samsul Ma'arif, yang turut menjadi narasumber, menyoroti persoalan ishlah antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Menurutnya, proses ishlah yang sebelumnya dijalankan bersifat formalistik di permukaan dan belum benar-benar menyelesaikan konflik di antara keduanya. "Sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya," ungkap Samsul.

Sementara itu, KH Adnan Anwar menekankan bahwa calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU harus memahami dinamika geopolitik serta tantangan kontemporer yang dihadapi organisasi. Ia menilai kepemimpinan PBNU saat ini menghadapi beban berbeda dibandingkan era Kiai Said Aqil Siradj, khususnya dalam aspek pengaderan kader dan pengembangan lembaga pendidikan. KH Mukti Ali Qusyairi menambahkan bahwa kriteria calon AHWA wajib mempertimbangkan kealiman dan ketertiban pendidikan. "Beliau (Kiai Said) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan penting seperti saat ini," ujarnya.

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menjelaskan bahwa tujuan utama halaqah ini adalah menyatukan komitmen pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan pengasuh pesantren agar Muktamar ke-35 NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta penolakan terhadap risywah atau politik uang. "Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya," katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa PBNU telah menerbitkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin, namun dalam pelaksanaannya diduga terdapat pelanggaran prosedural maupun substansial. Mujib menyerukan agar para muktamirin kembali pada niat dasar ber-NU sebagai khidmah dan menolak segala bentuk transaksi dalam proses pemilihan.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU diimbau menjaga independensi serta kehormatan organisasi dalam menghadapi agenda besar tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan politik uang dalam konteks Muktamar NU? Politik uang atau risywah merujuk pada praktik pemberian suap, imbalan, atau transaksi finansial untuk memengaruhi pemilihan anggota AHWA. Forum ulama satukan komitmen tolak praktik ini agar proses pemilihan tetap berbasis otoritas moral dan keteladanan, bukan kepentingan material.

Kapan dan di mana Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan? Muktamar ke-35 NU dijadwalkan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Apa peran FUN dalam menyatukan komitmen tolak politik uang? Forum Ulama Nahdliyyin berfungsi sebagai wadah konsolidasi pandangan para ulama dan pengasuh pesantren. Melalui halaqah dan pernyataan bersama, FUN mendorong agar seluruh struktur NU—syuriyah, tanfidziyah, hingga tingkat cabang—menjaga integritas proses pemilihan dan menolak segala bentuk transaksi yang mencederai marwah organisasi.