Mendagri instruksikan pemda di Sulteng masukkan penanganan TB ke APBD

Tuberkulosis Masuk Prioritas Anggaran Daerah: Instruksi Kemendagri untuk Sulawesi Tengah

Bisadonasi.com – Penanggulangan tuberkulosis (TB) kini menjadi mandat wajib bagi setiap pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas menginstruksikan seluruh pemda di provinsi tersebut agar mengalokasikan anggaran dan menyusun program khusus penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan serta anggaran daerah. Instruksi ini disampaikan langsung di Kota Palu pada hari Sabtu oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, yang menekankan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat, sejajar dengan sektor pendidikan, infrastruktur, perumahan, dan kesejahteraan sosial.

Peran Konstitusional dan Hierarki Perencanaan

Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa negara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi seluruh warga tanpa diskriminasi status sosial. Dalam konteks inilah, penanganan TB tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan layanan kesehatan menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Dari sisi teknis perencanaan, Kemendagri menuntut agar isu kesehatan TB terintegrasi ke dalam seluruh rantai dokumen perencanaan daerah. Prosesnya dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), berlanjut ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah, dan bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kemendagri memiliki kepentingan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah memasukkan masalah kesehatan ini dalam penyusunan perencanaan, baik dalam RPJMD sebagai turunan dari RPJMN, kemudian RKPD, Renstra perangkat daerah, dan ujungnya nanti di APBD.”

Kesenjangan Antardaerah dalam Penemuan Kasus

Data yang dihimpun Kemendagri memperlihatkan bahwa distribusi kasus TB di Sulawesi Tengah belum merata. Beberapa daerah mencatat angka penemuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, menandakan adanya ketimpangan dalam deteksi dan pelaporan. Kota Palu menempati posisi teratas dengan 1.075 kasus yang teridentifikasi, disusul Kabupaten Parigi Moutong dengan 546 kasus, dan Kabupaten Banggai dengan 510 kasus. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka mencerminkan beban nyata yang ditanggung sistem kesehatan lokal dan menuntut respons anggaran yang proporsional.

Kesenjangan semacam ini kerap muncul karena keterbatasan kapasitas surveilans di daerah-daerah dengan infrastruktur kesehatan yang masih berkembang. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah dengan beban kasus tinggi akan kesulitan menjalankan deteksi dini secara konsisten.

Standar Pelayanan Minimum dan Pendekatan Kontak Erat

Akhmad menegaskan bahwa penanganan TB di tingkat daerah harus memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Artinya, cakupan layanan tidak boleh berhenti pada identifikasi pasien suspek saja. Sistem penanganan wajib menjangkau kontak erat, termasuk anggota keluarga dekat yang tinggal serumah dengan penderita, guna memutus rantai penularan di lingkungan rumah tangga.

“Sistem penanganan tuberkulosis bukan hanya fokus kepada suspek, tetapi juga secara detail sudah menyentuh ke kontak erat atau keluarga dekatnya.”

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat yang menempatkan pencegahan sekunder dan tersier sebagai komponen integral dari pengendalian penyakit menular. Tanpa pelacakan kontak, angka penemuan kasus akan terus berulang dari siklus yang sama.

Arah Kebijakan ke Depan: Pemetaan Presisi dan Regulasi Daerah

Sebagai tindak lanjut instruksi tersebut, seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sulawesi Tengah diminta segera melakukan pemetaan kasus TB secara presisi. Pemetaan ini mencakup distribusi geografis, demografis, dan epidemiologis agar intervensi dapat diarahkan ke wilayah dengan beban tertinggi. Selain itu, percepatan penyusunan regulasi daerah — baik berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota — menjadi prasyarat agar program penanganan TB memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dialokasikan anggarannya secara berkelanjutan.

“Ke depan Dinas Kesehatan dan puskesmas harus bertanggung jawab pada aspek teknis kesehatan. Kemudian Bappeda memastikan TB ini masuk dalam perencanaan dan indikator pembangunan daerah.”

Pembagian peran ini menciptakan mekanisme akuntabilitas ganda: Dinas Kesehatan dan puskesmas mengawal aspek klinis dan teknis, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjamin bahwa TB tercantum dalam indikator pembangunan daerah dan mendapat porsi anggaran yang memadai setiap tahun fiskal.

Implikasi bagi Masyarakat Sulawesi Tengah

Bagi warga Sulawesi Tengah, integrasi TB ke dalam APBD berarti bahwa layanan deteksi dini, pengobatan langsung (OTD), dan pelacakan kontak akan didanai secara rutin dari kas daerah, bukan bergantung pada program insidental atau bantuan pusat yang bersifat sementara. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pengobatan TB — yang memakan waktu minimal enam bulan dan memerlukan kepatuhan ketat — menjadi lebih terjamin dan tidak lagi terhambat oleh keterbatasan anggaran lokal.

Langkah ini juga memperkuat posisi Sulawesi Tengah dalam pencapaian target nasional pengendalian TB, sekaligus mengurangi risiko wabah lokal yang dapat membebani fasilitas kesehatan rujukan di tingkat provinsi. Instruksi Kemendagri ini, pada hakikatnya, merupakan pengingat bahwa kesehatan masyarakat bukan sekadar urusan teknis medis, melainkan tanggung jawab fiskal dan administratif yang melekat pada setiap pemerintah daerah.