Special Plan: Pertamina Patra Niaga turunkan harga BBM non subsidi di Papua
Pertamina Patra Niaga Berikan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi di Papua
Special Plan – Jayapura – PT Pertamina Patra Niaga, yang beroperasi di wilayah Papua dan Maluku, telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi sejak 1 Juli 2026. Perubahan ini diambil sebagai langkah responsif terhadap dinamika harga minyak internasional serta mekanisme penetapan harga yang berlaku. Pihak Pertamina mengatakan kebijakan ini mencakup seluruh provinsi di Papua, sehingga masyarakat di sana akan merasakan dampak langsung dari perubahan tarif bahan bakar.
Evaluasi Berkala dan Pertimbangan Faktor Eksternal
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh wilayah Papua. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah evaluasi berkala yang memperhatikan berbagai dinamika, termasuk fluktuasi harga minyak dunia, aspek fiskal, dan kemampuan daya beli masyarakat. “Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk yang dijual,” tuturnya.
“Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter,” kata Ispiani Abbas.
Perubahan Harga untuk Berbagai Jenis BBM
Dalam pernyataannya, Ispiani Abbas menambahkan bahwa selain Pertamax Turbo, beberapa produk BBM lain juga mengalami penyesuaian. Pertamina Dex, misalnya, mengalami penurunan dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter, sehingga menghemat Rp3.650 per liter. Sementara Dexlite, yang sebelumnya dijual seharga Rp23.500 per liter, kini diturunkan menjadi Rp20.150 per liter atau berkurang Rp3.350 per liter. Perubahan ini didasarkan pada mekanisme harga yang berlaku dan kondisi pasar saat ini.
Pertamina menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkualitas. “Kami juga mempertimbangkan dampak dari perubahan tersebut terhadap aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua,” tambahnya. Dengan menyesuaikan harga, Pertamina berharap dapat menyesuaikan biaya operasional masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami tekanan inflasi.
PBBKB Dengan Tarif 7,5 Persen
Pertamina menjelaskan bahwa harga baru untuk BBM non subsidi di Papua tetap mencakup besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen. PBBKB adalah komponen penting dalam penentuan harga jual bahan bakar, yang diterapkan untuk menutupi keuntungan perusahaan serta mendukung pendapatan negara. “Penyesuaian harga ini tidak hanya berdampak pada pengguna bahan bakar, tetapi juga membantu mengurangi beban biaya transportasi dan operasional bisnis lokal,” ujarnya.
Dalam konteks geografis, Papua adalah daerah yang memiliki permintaan bahan bakar tinggi, terutama di sektor transportasi dan industri. Dengan penyesuaian harga yang dilakukan, Pertamina berupaya untuk memastikan bahwa harga BBM tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini juga sejalan dengan strategi perusahaan untuk mencerminkan kondisi pasar secara realistis.
“Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan,” katanya.
Pertamina Berkomitmen Memastikan Ketersediaan BBM
Menurut Ispiani Abbas, Pertamina akan terus memantau dan memastikan bahwa penyesuaian harga berlaku secara konsisten di seluruh provinsi Papua. “Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pasokan BBM di daerah tersebut,” jelasnya. Pertamina menekankan bahwa meskipun harga bahan bakar berubah, kualitas produk tetap dijaga agar mampu memenuhi standar nasional.
Pertamina Patra Niaga juga menyatakan bahwa penyesuaian harga ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usaha. “Kami tidak hanya mengikuti perubahan harga global, tetapi juga mencoba memperkirakan kebutuhan lokal,” lanjut Ispiani Abbas. Hal ini penting karena Papua memiliki sektor ekonomi yang sangat bergantung pada transportasi dan logistik.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Penurunan harga BBM non subsidi di Papua diperkirakan akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Pengurangan biaya bahan bakar dapat meningkatkan daya beli masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun investasi pada sektor produktif. Namun, Pertamina juga menekankan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi operasional serta dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar yang lebih murah.
Di sisi lain, penyesuaian harga ini juga dapat menurunkan biaya transportasi bagi pengusaha dan pekerja, yang sebagian besar berada di sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Dengan biaya yang lebih terjangkau, Pertamina berharap mendorong aktivitas ekonomi di Papua, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. “Kami percaya bahwa penyesuaian ini akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah,” tuturnya
