Pakar: Pelemahan rupiah pengaruhi harga bahan baku produk impor

Pakar: Pelemahan Rupiah Berdampak Signifikan pada Harga Bahan Baku Produk Impor

Pakar – Di tengah fluktuasi ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak. Profesor Hamid Paddu, pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Hasanuddin di Makassar, menyoroti bahwa keadaan ini berpotensi memengaruhi harga bahan baku yang berasal dari impor, termasuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Dalam wawancara di Jakarta, Sabtu, ia menjelaskan bahwa dampak pelemahan rupiah terhadap sektor energi kian terasa, terutama karena Indonesia sudah terbiasa menjadi negara pengimpor minyak sejak 2004.

Menurut Hamid, rupiah yang terus mengalami penurunan nilai pertengahan Mei 2026, bahkan menembus level Rp17.500 per dolar AS, mencerminkan ketidakstabilan pasar keuangan. Pada Kamis 14 Mei 2026, nilai tukar akhir ditutup di angka Rp17.529 per dolar. “Ini membawa efek domino terhadap harga barang-barang yang diimpor, terutama BBM nonsubsidi,” ujarnya. Hamid menjelaskan bahwa karena Indonesia mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi, pelemahan kurs menjadi faktor kritis yang memengaruhi biaya produksi dan harga jual akhir.

“Impor tentu dibeli dengan nilai mata uang asing, dalam hal ini dolar AS. Jadi, ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Ini otomatis mengakibatkan kenaikan harga BBM,” kata Hamid dalam pernyataannya.

Kebutuhan energi masyarakat Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Hal ini berarti lebih dari 50 persen pasokan bahan bakar harus didatangkan dari luar negeri. “Kondisi ini membuat badan usaha, termasuk Pertamina, terpaksa menghabiskan dolar AS dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan,” tambahnya. Dengan kurs yang melemah, setiap liter BBM yang diimpor memerlukan lebih banyak dolar, yang berdampak langsung pada harga jual.

Hamid menjelaskan bahwa asumsi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sudah dianggap terlalu optimis. Dalam APBN tersebut, nilai tukar dolar AS diharapkan stabil di Rp16.500, tetapi kenyataannya, rupiah melemah melebihi prediksi tersebut. “Harga minyak dunia juga tidak lagi sesuai dengan asumsi yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, harga minyak mentah mencapai 105 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel,” katanya. Dengan demikian, beban biaya impor minyak mengalami peningkatan dua kali lipat—pertama dari harga minyak yang naik, lalu dari kurs rupiah yang terus melemah.

Pertamina, sebagai salah satu badan usaha yang terlibat dalam distribusi BBM, diprediksi akan mengalami tekanan signifikan. “Kenaikan harga bahan bakar akan otomatis mendorong Pertamina menaikkan harga jual BBM nonsubsidi,” ujar Hamid. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa selama lima tahun terakhir, perusahaan-perusahaan swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan harga pasar. “Mekanisme ini sudah terbukti efektif, jadi kenaikan biaya bahan bakar tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi sebenarnya bukan hal baru. Selama ini, masyarakat sudah terbiasa dengan perubahan harga bahan bakar yang selalu sesuai dengan fluktuasi pasar. “Literasi masyarakat terhadap energi telah meningkat, sehingga mereka paham bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi adalah bagian dari proses pasar,” kata Hamid. Ini menjelaskan mengapa tidak ada gejolak signifikan ketika harga BBM berubah, berbeda dengan masa lalu ketika masyarakat masih kurang memahami sistem tarif energi.

Meski demikian, pelemahan rupiah tetap menjadi tantangan besar bagi Pertamina. “Biaya impor yang tinggi akan mengurangi margin keuntungan, terutama jika produksi dalam negeri belum bisa menanggung kebutuhan penuh,” ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina telah berupaya meningkatkan produksi minyak lokal, tetapi hasilnya masih jauh dari target. “Jika harga bahan bakar minyak terus naik, Pertamina harus menyesuaikan harga jual secara berkala untuk menjaga keseimbangan anggaran,” lanjutnya.

Hamid menekankan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah konsekuensi alami dari dinamika pasar. “Kita tidak bisa mengharapkan harga minyak terus turun meskipun permintaan dalam negeri tinggi. Jadi, kenaikan harga BBM adalah bagian dari alur ekonomi yang normal,” ujarnya. Dalam konteks ini, Pertamina dianggap sebagai pelaku yang wajib menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. “Ini bukan hanya keputusan perusahaan, tetapi juga respons terhadap perubahan ekonomi global yang tidak terduga,” tambahnya.

Kenaikan harga bahan bakar juga memengaruhi sektor-sektor lain yang bergantung pada impor. Misalnya, produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, elektronik, dan bahan baku industri akan mengalami kenaikan harga yang serupa. “Jadi, pelemahan rupiah tidak hanya memengaruhi energi, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian nasional,” ujarnya. Hamid berharap pemerintah mampu mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama di sektor energi.

Dari perspektif kebijakan, Hamid menilai pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengelola inflasi dan tekanan kurs. “Kita harus memperkuat daya saing industri dalam negeri, agar tidak terlalu rentan terhadap kenaikan harga impor,” ujarnya. Hal ini bisa dilakukan melalui insentif bagi produsen lokal atau pengaturan subsidi yang lebih efektif. Namun, dalam skenario saat ini, kenaikan harga BBM nonsubsidi dianggap sebagai keharusan, selama kurs rupiah terus melemah hingga akhir tahun 2026.

Kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga perlu didukung oleh komunikasi yang jelas kepada masyarakat. “Masyarakat sudah paham bahwa harga BBM dipengaruhi oleh pasar, jadi mereka tidak keberatan meskipun ada kenaikan harga,” ujarnya. Hamid menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana impor dan mekanisme penyesuaian harga akan membantu mengurangi keluhan publik. “Jika tidak ada kejelasan, masyarakat bisa merasa bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang tidak terencana,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, Hamid menyatakan bahwa pelemahan rupiah adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi harga bahan baku impor. “Ini adalah kondisi yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi terbuka, dan perusahaan-perusahaan harus bersiap menghadapinya dengan strategi yang tepat,” ujarnya. Dengan memahami dinamika pasar, Indonesia diharapkan mampu mengelola kenaikan harga bahan bakar secara stabil,