New Policy: BNPP raih peningkatan signifikan pada capaian Reformasi Birokrasi 2025

BNPP Raih Peningkatan Signifikan dalam Capaian Reformasi Birokrasi 2025

New Policy – Dari Jakarta, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan peningkatan signifikan pada indikator Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Dalam evaluasi terbaru, institusi ini mencatatkan nilai 81,48 dengan kategori “A- (Memuaskan dengan Catatan)”, yang menjadi peningkatan sebesar 7,6 poin dibandingkan tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, BNPP memperoleh skor 73,88 dengan kategori “BB”. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP, Belly Isnaeni, menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi seluruh pegawai yang berkontribusi dalam percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP. Menurutnya, hasil ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan fokus pada pelayanan masyarakat.

Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi yang Meningkat

Peningkatan nilai RB BNPP di tahun 2025 didorong oleh beberapa indikator strategis yang menunjukkan perbaikan signifikan. Salah satunya adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan skor maksimal 100 persen. Selain itu, BNPP mencatatkan hasil positif pada Survei Kepuasan Masyarakat, dengan angka 91,69. Indeks Reformasi Hukum juga mencapai 99,50, sementara Indeks Perencanaan Pembangunan mencatatkan nilai 98,36. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan organisasi dan penyempurnaan proses internal BNPP telah menghasilkan dampak nyata.

“Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif,” ujar Belly Isnaeni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Di sisi lain, BNPP juga mencapai peningkatan dalam tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan masukan dari lembaga pemeriksaan keuangan. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas mencatatkan skor 81,03 persen, yang membantu mengukur kinerja pegawai dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam tugas mereka.

Pencapaian dalam Pembangunan Zona Integritas

Belly Isnaeni menambahkan bahwa BNPP tidak hanya berhasil meningkatkan indikator RB secara umum, tetapi juga mencapai prestasi di bidang pembangunan Zona Integritas. Dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Entikong dan PLBN Motamasin, berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini menunjukkan komitmen BNPP untuk mencegah korupsi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, terutama di wilayah perbatasan yang sering menjadi titik kritis dalam pelayanan publik.

Sebagai bagian dari dukungan reformasi birokrasi, BNPP aktif mendorong implementasi Reformasi Birokrasi Tematik sepanjang tahun 2025. Upaya ini difokuskan pada beberapa bidang utama, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Belly Isnaeni menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan internal, tetapi juga tentang dampak konkret bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan.

“Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara,” ujar Belly Isnaeni.

Komitmen untuk Perbaikan Berkelanjutan

Walaupun mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan beberapa catatan perbaikan yang perlu diperhatikan oleh BNPP. Beberapa aspek yang menjadi fokus peningkatan mencakup penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perbaikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui platform SP4N-LAPOR!, serta peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kualitas statistik sektoral juga dianggap perlu ditingkatkan.

Belly Isnaeni menegaskan bahwa BNPP tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurutnya, upaya perbaikan berkelanjutan akan menjadi bagian dari langkah strategis untuk menjadikan reformasi birokrasi lebih efektif dan adaptif. “Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” tutur Belly Isnaeni.

Reformasi birokrasi yang dijalankan BNPP selama ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mengakselerasi kemajuan di sektor kritis seperti ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mendapatkan predikat A- dalam evaluasi RB, BNPP menunjukkan bahwa perannya dalam membangun kelembagaan yang lebih baik semakin diakui. Tantangan yang ada, seperti peningkatan pengelolaan data sektoral dan penguatan SPIP, akan menjadi bahan evaluasi untuk terus mengoptimalkan kinerja institusi.

Kontribusi BNPP terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan

BNPP memandang bahwa tugas utamanya adalah menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan menggabungkan kebijakan reformasi birokrasi dengan program kegiatan lokal, lembaga ini berupaya menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Contohnya, pembangunan Zona Integritas di PLBN Entikong dan Motamasin menunj