ASEAN belum sepakat akui hasil pemilu Myanmar

ASEAN Belum Sepakat Akui Hasil Pemilu Myanmar

Istanbul, 6 Mei 2023

ASEAN belum sepakat akui hasil pemilu – ASEAN belum mencapai kesepakatan mengenai pengakuan terhadap hasil pemilihan Myanmar terbaru, yang menetapkan Min Aung Hlaing sebagai presiden negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina Dominic Xavier Imperial mengatakan bahwa blok ini masih mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat terkait pengakuan terhadap pemerintahan baru Myanmar. Pernyataan tersebut dilaporkan oleh Philippine News Agency pada Rabu (6/5), menggambarkan keengganan ASEAN terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak demokratis oleh sebagian pihak.

“Saat ini, ASEAN belum sepakat mengenai langkah pengakuan terhadap hasil pemilu Myanmar,” ujar Imperial, Rabu (6/5), menurut Philippine News Agency.

Sebagai negara penjabat ASEAN tahun ini, Filipina memainkan peran sentral dalam mengarahkan pembicaraan mengenai krisis politik di Myanmar. Pemilu yang diadakan dalam tiga putaran, mulai dari Desember 2025 hingga Januari 2026, berakhir dengan kemenangan partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Min Aung Hlaing, mantan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Maret lalu sebelum mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemilu tersebut menghasilkan penguasaan kuat oleh kelompok-kelompok yang mendukung militer, yang menetapkan Min Aung Hlaing sebagai presiden baru. Pada April lalu, ia dilantik setelah memperoleh 429 suara dari total 500 suara yang diberikan oleh anggota parlemen. Meskipun hasil pemilu tersebut dinilai sah oleh pihak-pihak terkait, banyak negara anggota ASEAN masih bersikukuh untuk mengevaluasi ulang keabsahan proses tersebut.

Imperial menekankan bahwa ASEAN tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai kerangka kerja utama dalam mengatasi ketegangan di Myanmar. Konsensus ini diharapkan menjadi panduan untuk mencapai kesepakatan yang inklusif antara semua pihak. Namun, kritik terhadap hasil pemilu belum hilang, terutama karena dugaan pelanggaran hak politik yang terjadi selama masa kampanye.

Departemen Luar Negeri Filipina menambahkan dorongan untuk mempercepat dialog antara pemerintah Myanmar dan pihak oposisi. Mereka meminta akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN agar dapat bertemu dengan Aung San Suu Kyi, mantan presiden yang masih ditahan oleh militer sejak kudeta pada 2021. “Pertemuan dengan Suu Kyi akan membantu utusan khusus dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dialog nasional yang lebih luas,” jelas departemen tersebut.

“Pertemuan tersebut akan memperkuat upaya ASEAN dalam mencapai keadilan bagi rakyat Myanmar,” tambah pernyataan dari Departemen Luar Negeri Filipina.

Selain itu, Filipina menyambut baik kabar mengenai pemindahan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah, serta pengurangan sebagian hukuman yang diterimanya. Pemerintah Myanmar juga memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik. Meski demikian, negara-negara ASEAN masih memantau situasi dengan cermat, menilai bahwa langkah-langkah tersebut masih perlu diuji dalam konteks kebebasan berbicara dan hak asasi manusia yang terjamin.

Krisis di Myanmar terus memicu perdebatan internasional. Meski hasil pemilu dianggap valid oleh pihak yang mendukung militer, beberapa negara mengkritik proses tersebut karena dianggap tidak adil. ASEAN, sebagai blok regional, berupaya mempertahankan keseimbangan antara pengakuan formal dan tekanan politik terhadap pemerintahan militer. Filipina, sebagai ketua ASEAN, diharapkan menjadi pengemban tanggung jawab untuk mempercepat proses penyelesaian.

Sejumlah negara anggota ASEAN, termasuk Thailand dan Malaysia, mengungkapkan kecemburuan terhadap pemilu Myanmar karena hasilnya memberikan kekuasaan kepada pihak militer. Sementara itu, negara-negara seperti Singapura dan Brunei mendorong terbentuknya kerja sama antarpartai untuk membangun pemerintahan yang lebih stabil. Namun, hingga saat ini, tidak ada keputusan akhir yang diambil, dengan beberapa anggota masih mempertahankan sikap skeptis terhadap keabsahan pemilu tersebut.

Proses pemilu Myanmar, yang berlangsung dalam tiga tahap, sempat dipertanyakan karena perubahan aturan yang dianggap menguntungkan partai-partai pro-militer. Pemilih diizinkan memberikan suara untuk calon yang diusung oleh sejumlah kelompok politik yang secara de facto didukung oleh militer. Hasilnya, Min Aung Hlaing menjadi presiden terpilih, menggantikan pemerintahan sipil yang sebelumnya dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Meskipun ia tetap dianggap sebagai tokoh penting dalam perjuangan demokrasi, Suu Kyi kini menjadi bagian dari politik dalam negeri yang kian rumit