Special Plan: Legislator DKI: Pendidikan adalah senjata utama untuk lawan kemiskinan

Legislator DKI: Pendidikan adalah senjata utama untuk lawan kemiskinan

Special Plan – Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike menekankan bahwa pendidikan merupakan alat utama untuk meraih kesejahteraan. Menurut Yuke, alokasi anggaran pendidikan pada 2026 mencapai Rp19,75 triliun, yang menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan sosial serta menciptakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. “Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak,” ujarnya, menambahkan bahwa tidak seharusnya ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf hanya karena kondisi ekonomi keluarga.

Pemprov DKI Diminta Fokus pada Kesetaraan

Pada perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Yuke menganggap momen ini sebagai langkah konkrit untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Kami mengapresiasi total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp19,75 triliun sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial,” tuturnya. Menurut Yuke, jumlah anggaran yang besar menjadi instrumen strategis untuk menekan indikator ketimpangan sosial, terutama melalui pemberdayaan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta hanya karena kondisi ekonomi keluarga.”

Yuke menegaskan bahwa kesenjangan sosial hanya bisa diatasi jika setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara, tanpa dibatasi oleh kemampuan finansial keluarga. “Pendidikan adalah senjata utama untuk melawan kemiskinan,” katanya, mengingatkan bahwa akses pendidikan yang merata bisa memutus siklus kemiskinan dalam jangka panjang. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah harus hadir secara aktif untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas Anggaran untuk Guru dan Peserta Didik

Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp19,75 triliun, Yuke mengungkapkan bahwa 75 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai. Hal ini bertujuan memastikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, yang menurutnya sangat vital dalam menentukan kualitas pembelajaran. “Kualitas pendidikan bergantung pada kompetensi dan kepuasan kerja pendidik,” jelas Yuke, menyoroti perlunya investasi dalam sumber daya manusia pendidikan.

“Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Selain itu, bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas. Yuke menuturkan bahwa KJP Plus, program bantuan belajar bagi siswa dari keluarga miskin, telah dialokasikan Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I 2026. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan ekonomi keluarga sekaligus memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial. “KJP Plus adalah bagian dari upaya menyediakan layanan pendidikan yang berimbang,” tambahnya.

Program untuk Meningkatkan Daya Tampung Pendidikan

Yuke juga menyebutkan bahwa Sekolah Swasta Gratis (SSS) akan terus diperluas, dengan anggaran Rp253,62 miliar untuk 103 sekolah swasta percontohan. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan di Jakarta, khususnya di daerah-daerah yang masih kurang dilayani oleh sekolah negeri. “SSS menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan berkualitas tetapi terbatas oleh biaya,” kata Yuke.

“Termasuk penguatan sekolah kejuruan agar lulusannya memiliki keahlian spesifik dan dapat langsung terserap di dunia kerja,” katanya, menyoroti pentingnya pendidikan vokasional dalam menciptakan peluang kerja bagi generasi muda.

Dalam bidang infrastruktur, Yuke menekankan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan menjadi prioritas. Ia mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total dana Rp126,12 miliar. “Program ini akan berlanjut hingga akhir tahun guna memperluas akses pendidikan di kawasan yang kurang dilayani,” jelasnya.

Peran Komite dan Kolaborasi Masyarakat

Yuke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah disediakan. Ia juga menegaskan bahwa Komisi D akan terus mengawasi distribusi anggaran agar tidak ada penyalahgunaan dana dan tercapai dampak yang maksimal. “Kami berkomitmen memastikan distribusi anggaran transparan serta berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta,” tegas Yuke.

“Penguatan pendidikan kejuruan agar lulusan siap kerja. Selain itu ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu terus diupayakan,” tambahnya, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akses belajar, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi pasar kerja.

Menurut Yuke, anggaran pendidikan yang besar tidak cukup jika tidak disertai dengan strategi yang tepat. Ia menyarankan bahwa penggunaan dana harus selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk meningkatkan kompetensi guru, memperluas program bantuan, serta memastikan sekolah kejuruan berkembang. “Dengan pendidikan yang kuat, Jakarta dapat menjadi pusat perekonomian yang mandiri,” pungkas Yuke, menggambarkan harapan bahwa kebijakan pendidikan akan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Yuke menyoroti bahwa penguatan pendidikan kejuruan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ia menyebutkan bahwa program seperti KJMU, yang dialokasikan Rp399 miliar untuk mendukung 15.825 mahasiswa, berperan penting dalam memastikan lulusan memiliki keterampilan spesifik. “KJMU memungkinkan mahasiswa berprestasi tetap menikmati pendidikan tanpa terganggu biaya hidup,” ujarnya.

Yuke berharap kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak signifikan. “Kami yakin, dengan anggaran yang dialokasikan secara tepat, pendidikan akan menjadi penopang utama untuk menekan angka kemiskinan di Jakarta,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, agar tidak ada dana yang terbuang percuma dan kebijakan pendidikan benar-benar mencapai tujuannya. “Pendidikan tidak hanya mengubah masa depan anak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Jakarta,” pungkas Yuke, memberikan gambaran bahwa investasi pendidikan adalah langkah jang