New Policy: Hardiknas, Akademisi: Arah pendidikan harus pacu peningkatan mutu SDM

Hardiknas, Akademisi: Arah Pendidikan Harus Pacu Peningkatan Mutu SDM

New Policy – Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Makassar, Dr. Hadawiah Harita, dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI), menggarisbawahi pentingnya penyesuaian arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kekuatan sistem pendidikan, mulai dari lingkungan keluarga hingga jalur formal. “Kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan negara,” jelas Hadawiah pada Sabtu di Makassar.

Pentingnya Kualitas SDM

Dalam pandangannya, kecerdasan masyarakat tidak tercipta melalui pemberian fasilitas khusus atau perlakuan istimewa. Hadawiah menegaskan bahwa SDM yang berkualitas lahir dari pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. “Banyak sekolah dan universitas masih mengandalkan sistem yang tidak efektif, sehingga mengakibatkan SDM tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat dan industri,” lanjutnya.

Ia menyoroti perlu adanya penyesuaian kurikulum serta metode pengajaran agar lebih relevan dengan tuntutan dunia kerja. Selain itu, Hadawiah mengingatkan pentingnya investasi dalam pemberdayaan pendidik, termasuk memberikan pengakuan lebih terhadap peran mereka dalam membentuk generasi muda. “Tanpa peningkatan mutu pendidikan, kita akan kesulitan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tegasnya.

Peran Akademisi dalam Kebijakan Negara

Dalam kesempatan tersebut, Hadawiah juga menyampaikan keprihatinan terhadap minimnya partisipasi akademisi dalam pengambilan kebijakan negara. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi pemikiran dari para peneliti dan dosen seringkali diabaikan, bahkan kritik yang disampaikan bisa disalahartikan sebagai bentuk kebencian. “Akademisi berharap bisa berperan aktif dalam membentuk kebijakan pendidikan, tapi seringkali mereka hanya duduk sebagai penonton,” ujarnya.

“Masyarakat yang cerdas lahir dari pendidikan berkualitas, bukan dari pemberian previlage atau perlakuan istimewa kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi di dunia pendidikan maupun dunia kerja.”

Menurut Hadawiah, kebijakan pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan sebagian kelompok. Ia mengkritik cara pemerintah menerapkan kebijakan yang seringkali tergesa-gesa tanpa melibatkan masukan dari akademisi. “Kita perlu lebih banyak dialog antara lembaga pendidikan dan pemerintah agar kebijakan lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Isu kesejahteraan guru juga menjadi sorotan Hadawiah. Ia menyoroti bahwa guru honorer masih mengalami perlakuan tidak adil, dengan gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan kontribusinya. “Kebijakan yang menekankan profesionalisme pendidik harus diimbangi dengan perlakuan yang layak, termasuk pengakuan terhadap posisi mereka,” ujarnya.

Dalam konteks jangka panjang, ia mengkhawatirkan kebijakan yang akan berdampak pada peran guru non-ASN di tahun 2027. “Jika program studi tertentu ditutup hanya karena dinilai tidak sesuai kebutuhan industri, maka kita mungkin kehilangan SDM yang bisa mengisi celah di berbagai bidang,” lanjutnya.

Program Studi yang Perlu Diperhatikan

Hadawiah menilai bahwa banyak sektor industri masih membutuhkan SDM yang berasal dari beragam disiplin ilmu. “Program studi harus dikelola secara fleksibel agar bisa menyesuaikan diri dengan dinamika pasar kerja,” katanya. Ia menyarankan agar kebijakan penutupan program studi dipertimbangkan kembali, terutama jika tidak didasari data yang kuat.

Hal senada diungkapkan oleh Dr. Nuvida Raf, dosen Universitas Hasanuddin. Ia berharap pemerintah dapat menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. “Pendidikan adalah jantung dari kemajuan bangsa, tapi saat ini peran akademisi terabaikan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

“Sumbangan pemikiran dari kalangan kampus disebut kurang mendapat ruang dalam pengambilan kebijakan negara.”

Nuvida menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang terlalu dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi bisa mengabaikan aspek kualitas. “Dosen dan peneliti seringkali dianggap sebagai pihak yang tidak berkontribusi nyata, padahal mereka memiliki peran penting dalam menciptakan SDM yang unggul,” tuturnya.

Kebijakan yang Perlu Dievaluasi

Dalam konteks jangka panjang, Nuvida mengingatkan bahwa kebijakan penutupan program studi harus dibarengi dengan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan industri. “Tidak semua disiplin ilmu bisa diabaikan, karena setiap bidang memiliki peran unik dalam kemajuan bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, Nuvida menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya mengandalkan struktur formal. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam merumuskan kurikulum sangat penting. “Kolaborasi antara pihak akademisi dan praktisi kerja adalah kunci untuk menghasilkan SDM yang siap bersaing,” ujarnya.

Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten, Nuvida menekankan perlunya perbaikan sistem pemberdayaan pendidik. “Guru honorer harus diberikan kesempatan untuk berkembang, bukan hanya menjadi tenaga pengganti,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan kesejahteraan pendidik bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.

Harapan untuk Perubahan

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Hadawiah dan Nuvida berharap agar kebijakan pendidikan bisa menjadi pendorong utama untuk memperkuat SDM Indonesia. “Kita perlu mengubah paradigma bahwa pendidikan hanya tentang skor ujian, tapi juga tentang keterampilan dan kemampuan berpikir kritis,” ucap Nuvida.

Keduanya sepakat bahwa keberhasilan pendidikan nasional tergantung pada keputusan kebijakan yang mendorong partisipasi akademisi, melibatkan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara standar akademik dan kebutuhan dunia kerja. “Pada Hardiknas tahun ini, kita harus refleksi kembali arah pendidikan untuk memastikan SDM Indonesia mampu bersaing di tingkat global,” pungkas Hadawiah.