Agenda Utama: APTI minta pemerintah batalkan pembatasan tar dan nikotin tembakau
APTI minta pemerintah batalkan pembatasan tar dan nikotin tembakau
Temanggung – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok yang sedang diusulkan. Kebijakan ini disebut dapat merugikan sektor pertanian tembakau, termasuk di Kabupaten Temanggung. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTI, Agus Parmuji, menyatakan aturan tersebut tidak mengakui kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, jika diterapkan, sentra tembakau nasional akan terganggu. “Rencana ini bisa menghancurkan produksi tembakau, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Jawa Barat,” ujarnya di Bumi Makukuhan, Kecamatan Bulu.
Fakta Impor Tembakau
Agus Parmuji juga menyoroti kenaikan impor tembakau yang melebihi ambang normal. Saat ini, impor mencapai lebih dari 140 ribu ton, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 200 ribu ton. “Kebijakan ini menunjukkan bentuk dominasi ekonomi asing, yang perlu segera diperbaiki,” katanya. Ia menambahkan, impor yang tinggi berisiko mengancam produksi lokal dan mengurangi peluang pasar bagi petani.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan dampaknya langsung. Kebijakan ini tidak hanya mengubah pola pertanian, tetapi juga memengaruhi ekonomi dan budaya masyarakat,” tutur Agus Parmuji.
Dukungan Bupati Temanggung
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mendukung upaya APTI untuk mencegah pembatasan kadar tar dan nikotin. Ia mengungkapkan, kebijakan ini berpotensi mengganggu mata pencaharian petani tembakau. “Produksi tembakau Temanggung memiliki kadar di atas standar yang dibahas, jadi jika diterapkan, daerah ini akan kesulitan,” kata bupati. Pemerintah daerah juga telah mengirimkan surat ke kementerian terkait untuk meminta evaluasi ulang rancangan regulasi tersebut.
Menurut Agus Setyawan, langkah itu penting agar industri tembakau lokal tetap berdaya saing. “Kami harap pabrik bisa kembali membeli tembakau Temanggung secara langsung, sehingga ekonomi daerah tidak terganggu,” imbuhnya. APTI menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan keberlanjutan pertanian tembakau nasional.
