Kepala PKBM Tangerang tersangka korupsi terancam 20 tahun penjara

Dana Pendidikan Kesetaraan di Tangerang Disorot: Kepala PKBM Ditahan, Hukuman Maksimal 20 Tahun Menanti

Bisadonasi.com – Sebuah kasus dugaan penyelewengan dana operasional pendidikan nonformal kini mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang, Banten. Kidon Ginting, pria berusia 58 tahun yang menjabat sebagai pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bernama Indonesia Negeriku, resmi berstatus tersangka dalam perkara korupsi yang menyentuh anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk program pendidikan kesetaraan. Periode yang menjadi sasaran pemeriksaan mencakup tahun anggaran 2023 hingga 2025, sehingga potensi kerugian negara yang ditelusuri mencakup rentang waktu hampir tiga tahun penuh.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menjerat tersangka dengan ketentuan pidana yang cukup berat. Rangka hukum yang diterapkan merujuk pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang digabungkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kombinasi pasal-pasal tersebut membuka ruang penjatuhan pidana penjara dengan rentang yang lebar.

“Atau ancaman hukuman itu maksimal 20 tahun penjara dan minimal dua tahun,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, saat menyampaikan keterangan di Tangerang pada Selasa.

Perbedaan antara batas bawah dua tahun dan batas atas dua puluh tahun mencerminkan kompleksitas perkara. Hakim akan mempertimbangkan besaran kerugian negara, peran tersangka dalam pengelolaan dana, serta adanya atau tidaknya unsur pemberatan sebelum menentukan titik hukuman yang tepat di dalam koridor tersebut.

Apa Itu PKBM dan Pendidikan Kesetaraan?

Bagi pembaca yang belum akrab dengan istilah tersebut, perlu dipahami bahwa PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang berwenang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Program ini menyediakan jalur belajar setara dengan jenjang pendidikan formal: Paket A setara sekolah dasar, Paket B setara sekolah menengah pertama, dan Paket C setara sekolah menengah atas. Sasaran utamanya adalah warga yang tidak dapat atau tidak sempat menempuh pendidikan reguler, mulai dari anak putus sekolah hingga dewasa yang ingin melengkapi ijazah.

Dana BOP yang menjadi objek perkara ini merupakan alokasi anggaran pemerintah untuk menopang operasional penyelenggaraan program tersebut. Alokasi mencakup biaya operasional kelas, honorarium tutor, pengadaan modul ajar, serta kebutuhan administratif lainnya. Ketika dana semacam itu diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, dampaknya langsung menyentuh kualitas layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan secara akses.

Konteks Regulasi KUHP Baru

Penggunaan KUHP tahun 2023 sebagai dasar penuntutan menandai transisi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kitab undang-undang baru ini menggantikan KUHP warisan kolonial yang telah berlaku sejak 1918. Pasal-pasal terkait korupsi di dalamnya dirancang untuk menyelaraskan ketentuan pidana dengan kerangka anti-korupsi yang sudah ada, sekaligus memperjelas unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Penerapan pasal baru ini pada kasus konkret di tingkat kejaksaan daerah menunjukkan bahwa transisi regulasi tersebut kini berjalan di lapangan, bukan sekadar dokumen legislasi.

Implikasi bagi Tata Kelola Dana Pendidikan Daerah

Kasus di Tangerang ini menambah daftar panjang persoalan akuntabilitas dana pendidikan di tingkat daerah. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan nonformal dapat beroperasi secara berkelanjutan. Ketika pengawasan atas penggunaan dana tersebut lemah, celah korupsi terbuka lebar. Penetapan tersangka dalam perkara ini mengirimkan sinyal bahwa aparat penegak hukum tidak akan membiarkan penyimpangan di sektor pendidikan lolos tanpa konsekuensi.

Di sisi lain, perkara ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan mekanisme audit berkala dan pelaporan transparan bagi seluruh penerima dana BOP. Lembaga pendidikan kesetaraan, yang sering kali beroperasi dengan sumber daya terbatas dan di wilayah yang sulit dijangkau, memerlukan kerangka pengawasan yang proporsional namun tegas. Tanpa itu, niat baik program pendidikan alternatif berisiko tergerus oleh praktik pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.

Proses Hukum Selanjutnya

Setelah penetapan tersangka, berkas perkara akan melalui tahap penyidikan lanjutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka berhak atas pendampingan penasihat hukum dan dapat mengajukan pembelaan di setiap tahapan proses. Besaran kerugian negara yang pasti akan menjadi salah satu faktor penentu dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim. Publik di Kabupaten Tangerang dan pelaku pendidikan nonformal di seluruh Banten kini menantikan perkembangan perkara ini sebagai tolok ukur komitmen negara dalam melindungi integritas anggaran pendidikan.

Bagi ribuan warga yang bergantung pada layanan pendidikan kesetaraan di wilayah Tangerang, kasus ini bukan sekadar berita hukum. Ia menyentuh pertanyaan mendasar: apakah dana yang seharusnya membangun literasi dan kesempatan belajar akan terus dikelola dengan akuntabilitas, ataukah penyimpangan semacam ini akan terus menggerogoti hak pendidikan kelompok yang paling membutuhkan akses?