KASAL dan Gubernur Kalsel tinjau karhutla di Bandara Syamsudin Noor

Peninjauan Karhutla di Sekitar Bandara Syamsudin Noor: Langkah Preventif di Musim Kering Kalimantan Selatan

Bisadonasi.com – Asap tebal yang kerap menyelimuti langit Kalimantan Selatan setiap musim kering kini menjadi perhatian langsung dari jajaran pimpinan militer tertinggi di bidang angkasa laut. Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), hadir di lapangan bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin untuk memeriksa secara langsung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang berdekatan dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru. Kehadiran dua figur kunci tersebut di lokasi kejadian menandai eskalasi serius dalam penanganan bencana lingkungan yang setiap tahun mengancam keselamatan penerbangan dan kesehatan warga setempat.

Mengapa Lokasi Sekitar Bandara Menjadi Titik Kritis

Bandara Internasional Syamsudin Noor merupakan satu-satunya pintu udara utama yang melayani seluruh aktivitas penerbangan komersial dan kargo di Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi terminal ini di Banjarbaru menjadikannya simpul transportasi vital bagi sekitar 4 juta penduduk provinsi tersebut. Ketika kebakaran lahan terjadi dalam radius beberapa kilometer dari landasan pacu, kabut asap dapat menurunkan visibilitas secara drastis dalam hitungan menit. Kondisi semacam itu memaksa pengendalian lalu lintas udara untuk menunda keberangkatan, mengalihkan pendaratan ke bandara lain, atau bahkan menutup sementara operasional penerbangan.

Dampaknya tidak berhenti di ruang kokpit. Penundaan dan pembatalan penerbangan berantai mengganggu distribusi logistik, perjalanan bisnis, serta akses medis darurat bagi masyarakat yang bergantung pada jalur udara. Oleh karena itu, setiap titik api yang terdeteksi di sekitar kawasan bandara diperlakukan sebagai prioritas tertinggi dalam operasi pemadaman, bukan sekadar insiden lingkungan biasa.

Peran Militer dalam Respons Bencana Lingkungan

Keterlibatan TNI dalam penanganan karhutla bukan hal baru di Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir, satuan-satuan militer kerap dikerahkan untuk membantu pemadaman lahan gambut, pembuatan sekat bakar, serta distribusi air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh armada pemadam sipil. Kehadiran Kasal sendiri di lapangan menunjukkan bahwa skala ancaman kali ini telah menyentuh level komando tertinggi, sehingga koordinasi lintas instansi—mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah provinsi, hingga aparat keamanan—dipercepat dan diperketat.

Gubernur Muhidin yang mendampingi dalam peninjauan tersebut menegaskan komitmen eksekutif daerah untuk memastikan seluruh prosedur penanganan berjalan sesuai protokol yang berlaku. Sinergi antara komando militer dan pemerintah daerah menjadi kunci agar respons tidak terfragmentasi dan setiap sumber daya—helikopter, armada pemadam, tenaga sukarela—teralokasi secara tepat sasaran.

Latar Belakang: Musim Kering dan Siklus Karhutla di Kalimantan

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di dataran rendah dengan dominasi lahan gambut dan perkebunan. Setiap tahun, ketika musim kering tiba—umumnya antara bulan Juni hingga September—lapisan atas tanah gambut mengering dan menjadi sangat mudah terbakar. Suhu udara yang tinggi, kelembapan relatif yang turun di bawah 40 persen, serta angin kering dari benua Australia menciptakan kombinasi kondisi yang memicu kebakaran cepat dan sulit dikendalikan.

Sejarah mencatat bahwa episode karhutla terburuk di Kalimantan terjadi pada 2015, ketika asap pekat melumpuhkan aktivitas penerbangan di seluruh kawasan Asia Tenggara selama berminggu-minggu. Pengalaman tersebut mendorong penguatan regulasi, pembentukan tim reaksi cepat, serta investasi pada sistem deteksi dini berbasis satelit. Meski demikian, tantangan struktural—mulai dari luasnya area gambut, keterbatasan akses jalan ke titik api, hingga tekanan ekonomi terhadap petani kecil yang membakar lahan—masih membuat risiko tahunan tetap tinggi.

Implikasi bagi Warga dan Langkah Selanjutnya

Bagi masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya, asap karhutla membawa risiko kesehatan nyata: iritasi saluran pernapasan, eksaserbasi asma, serta peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan imbauan pembatasan aktivitas luar ruang serta distribusi masker ketika indeks kualitas udara turun ke level tidak sehat.

Peninjauan yang dilakukan oleh Kasal dan Gubernur Muhidin diharapkan menjadi titik balik operasional: memastikan bahwa seluruh titik api di sekitar bandara dipadamkan sebelum musim kering mencapai puncaknya, sekaligus mengirimkan sinyal tegas bahwa pelanggaran aturan pembakaran lahan akan ditindak tanpa kompromi. Bagi penumpang dan pelaku industri penerbangan, kepastian bahwa kawasan sekitar landasan pacu telah aman menjadi prasyarat mutlak bagi kelangsungan jadwal penerbangan yang normal sepanjang sisa musim kering.

Upaya pemadaman dan pencegahan lanjutan akan terus berlangsung selama kondisi cuaca mendukung terjadinya kebakaran. Koordinasi antara TNI, pemerintah provinsi, dan masyarakat setempat menjadi tulang punggung strategi tersebut, dengan tujuan akhir yang sederhana namun krusial: langit di atas Banjarbaru tetap bersih, dan roda penerbangan tidak terhenti oleh asap.