Agar bantuan tepat sasaran, pendataan pengungsi terpilah diperlukan

NTT Gempa: Data Pengungsi Tanpa Pemilahan Berisiko Membuang Bantuan ke Tempat yang Salah

Bisadonasi.com – Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur meninggalkan jejak kemanusiaan yang dalam, dan di balik angka-angka korban tersembunyi persoalan operasional yang kerap terabaikan: bagaimana memastikan setiap paket bantuan, setiap layanan kesehatan, dan setiap bentuk perlindungan benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan bahwa tanpa pendataan pengungsi yang terpilah—terpisah menurut jenis kelamin dan kelompok usia—upaya pemulihan pascabencana berisiko menjadi buta terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Angka yang Membuka Mata

Rekapitulasi korban yang diterima Kementerian PPPA dari Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, per 18 Agustus 2026, mencatat 70 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 14 di antaranya adalah anak dan 34 merupakan perempuan dewasa. Secara proporsional, sekitar 68,6 persen dari total korban jiwa terdiri atas anak dan perempuan dewasa. Rasio ini bukan sekadar statistik; ia menggarisbawahi fakta bahwa perempuan dan anak menanggung beban paling berat ketika infrastruktur runtuh, layanan kesehatan lumpuh, dan ruang pengungsian menjadi satu-satunya tempat berlindung.

Implikasi dari angka tersebut bersifat langsung. Tanpa pemisahan data berdasarkan jenis kelamin dan usia, petugas di lapangan tidak dapat menghitung berapa banyak selimut, popok bayi, pembalut, atau konseling psikososial yang harus dikirim ke setiap titik pengungsian. Kebutuhan seorang ibu menyusui berbeda dengan kebutuhan seorang lansia; kebutuhan seorang anak prasekolah berbeda dengan kebutuhan remaja perempuan. Ketika semua itu dicampur dalam satu angka agregat, respons darurat kehilangan presisi dan justru memperpanjang kerentanan.

Rapat Koordinasi di Jakarta

Pesan tersebut disampaikan Menteri Arifah Fauzi dalam rapat koordinasi yang mempertemukan KemenPPPA dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA Provinsi NTT serta tujuh kabupaten terdampak gempa. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu itu menjadi forum untuk menyelaraskan data, mengidentifikasi celah layanan, dan memastikan bahwa perencanaan logistik darurat tidak lagi bersifat generik. Kehadiran perwakilan dari tujuh kabupaten sekaligus menunjukkan skala dampak yang melampaui satu wilayah administratif dan menuntut koordinasi lintas daerah.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan. Karena itu, seluruh proses penanganan bencana perlu mengedepankan perlindungan perempuan dan anak, dengan memastikan kebutuhan spesifik mereka terpenuhi, termasuk melalui pendataan pengungsi yang terpilah agar bantuan dan perlindungan dapat diberikan secara tepat sasaran.”

Pernyataan itu merujuk pada prinsip yang telah lama diadvokatkan dalam kerangka kerja pengurangan risiko bencana berbasis gender: bahwa kerentanan bukan atribut universal, melainkan terdistribusi secara tidak merata. Perempuan yang kehilangan pasangan, anak yang terpisah dari pengasuh, ibu hamil yang membutuhkan akses ke fasilitas kesehatan reproduksi—masing-masing menghadapi risiko yang berbeda dan memerlukan intervensi yang berbeda pula. Pendataan tanpa pemilahan pada hakikatnya menghapus perbedaan itu dari radar respons.

Apresiasi dan Tantangan ke Depan

Di sela rapat, Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, serta seluruh pihak yang telah mengintegrasikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan ke dalam respons darurat. Kebutuhan yang disebut mencakup pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dukungan psikososial, serta kebutuhan khusus bayi, anak, perempuan hamil, dan ibu menyusui.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak bukan hanya kelompok yang perlu dibantu, tetapi memiliki kebutuhan dan risiko yang spesifik. Kami mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan pihak lainnya yang telah memastikan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian dari perencanaan bantuan dan logistik darurat.”

Apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa integrasi kebutuhan spesifik ke dalam perencanaan darurat bukan tindakan sukarela, melainkan prasyarat agar bantuan tidak jatuh ke tempat yang salah. Ketika logistik dirancang tanpa mempertimbangkan komposisi demografis pengungsi, risiko yang muncul bersifat ganda: sebagian kelompok kekurangan layanan sementara sebagian lain menerima bantuan yang tidak relevan.

Mengapa Pemilahan Data Menjadi Urusan Operasional, Bukan Sekadar Statistik

Di tingkat lapangan, pendataan terpilah mengubah cara petugas menghitung kebutuhan. Sebuah posko pengungsian yang menampung 500 orang tanpa rincian demografis tidak dapat menentukan berapa banyak popok bayi, berapa banyak konselor psikososial, atau berapa banyak tenaga kesehatan reproduksi yang harus ditugaskan. Sebaliknya, data yang memisahkan jumlah anak di bawah lima tahun, remaja perempuan, ibu hamil, dan lansia memungkinkan alokasi sumber daya yang proporsional dan cepat.

Lebih jauh, data terpilah menjadi dasar untuk merancang program pemulihan jangka menengah dan panjang: rehabilitasi psikososial bagi anak yang kehilangan orang tua, dukungan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian, serta pemantauan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia subur di pengungsian. Tanpa data awal yang akurat, program-program tersebut kehilangan target dan berisiko menjadi generik—efektif bagi rata-rata, tetapi tidak memadai bagi kelompok yang paling terpukul.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi kesadaran akan pentingnya pemilahan, melainkan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat kabupaten untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data tersebut secara berkala. Rapat koordinasi yang baru saja berlangsung di Jakarta menjadi langkah awal; keberlanjutan mekanisme pelaporan dan audit data di tujuh kabupaten terdampak akan menentukan apakah prinsip “tepat sasaran” benar-benar terwujud atau tetap berhenti di level retorika kebijakan.