Info Terbaru: PBB tegaskan target sipil Iran bukan sasaran perang
PBB tegaskan target sipil Iran bukan sasaran perang
Jakarta – Organisasi PBB memberi peringatan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil selama perang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pernyataan ini datang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan terhadap jembatan dan pembangkit listrik di Iran.
Peringatan dari Juru Bicara PBB
Dalam konferensi pers yang digelar di Markas PBB pada Senin (6/4), Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan kekhawatiran terhadap ancaman yang disampaikan Trump melalui platform Truth Social.
Kami terkejut dengan retorika di media sosial tersebut yang mengancam serangan AS ke pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lain jika Iran tak menyetujui kesepakatan apapun,” ujar Dujarric, berdasarkan transkrip konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Dujarric menambahkan bahwa serangan apa pun terhadap fasilitas sipil dianggap sebagai pelanggaran jelas hukum internasional. Menurutnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa fasilitas energi dan infrastruktur sipil lainnya tidak boleh menjadi target serangan militer.
Menurut Dujarric, hukum humaniter internasional melarang serangan terhadap fasilitas sipil yang memenuhi syarat sebagai target militer, jika serangan tersebut berpotensi menimbulkan korban yang signifikan di antara populasi sipil. Ia menekankan bahwa Sekjen PBB terus mendorong semua pihak untuk memenuhi kewajiban hukum internasional meskipun dalam situasi konflik.
Sekjen PBB juga berpendapat bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi semua pihak untuk menyelesaikan perang secara damai. “Sekali lagi, Sekjen PBB menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain selain penyelesaian konflik internasional dengan cara damai,” tambah Dujarric.
Sebelumnya, pada 30 Maret, Trump menyatakan akan “meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya” semua kilang minyak, fasilitas desalinasi, serta Pulau Kharg jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak dibuka. Pada Minggu (5/4), Trump kembali mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran pada 7 April jika Teheran belum memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Sebagai respons, pemerintah Inggris menyatakan tidak akan mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer mereka untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Iran, menurut harian The i Paper, Senin.
