Special Plan: Pentingnya evaluasi berperspektif gender pastikan standar keselamatan
Special Plan: Pentingnya Evaluasi Berperspektif Gender Pastikan Standar Keselamatan
Evaluasi Gender sebagai Pilar Kebijakan Transportasi yang Inklusif
Special Plan – Dalam rangka meningkatkan standar keselamatan transportasi umum, Special Plan menjadi kebijakan penting yang menekankan pendekatan berperspektif gender. Hal ini ditekankan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka memastikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan terpenuhi dalam desain infrastruktur serta protokol keamanan. Anggota Komnas Perempuan, Yuni Asrianti, menyatakan bahwa pendekatan ini adalah langkah kritis untuk mengurangi risiko kecelakaan dan ancaman kekerasan berbasis gender di ruang publik.
Special Plan dianggap sebagai instrumen yang mampu mengidentifikasi celah dalam kebijakan transportasi yang sebelumnya tidak mempertimbangkan kondisi khusus perempuan. Yuni mengatakan, dalam kejadian tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2023, sebanyak 15 korban perempuan terluka. “Kejadian tersebut menggarisbawahi kebutuhan untuk menyusun evaluasi gender yang lebih menyeluruh, agar standar keselamatan bisa melindungi semua pengguna transportasi, khususnya perempuan,” ujarnya.
“Evaluasi berperspektif gender sangat krusial agar standar keselamatan, protokol darurat, dan kebijakan transportasi benar-benar melindungi seluruh pengguna, terutama perempuan dan kelompok rentan, dari risiko kecelakaan serta kekerasan berbasis gender di ruang publik,” kata Yuni Asrianti, anggota Komnas Perempuan, di Jakarta, Rabu (29/4).
Peran Perempuan dalam Penyusunan Kebijakan Transportasi
Kebijakan transportasi yang berorientasi gender tidak hanya tentang menambahkan fasilitas seperti tempat duduk khusus atau lampu merah yang lebih aman, tetapi juga mencakup pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yuni menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam desain transportasi mengurangi risiko keselamatan secara signifikan. “Kalau perempuan tidak terlibat, kebijakan yang dibuat bisa jadi tidak merefleksikan kebutuhan mereka secara tepat,” jelasnya.
Evaluasi gender juga membantu mengungkap kelemahan dalam sistem yang sebelumnya dianggap efektif. Misalnya, keterbatasan aksesibilitas di ruang terbuka atau kurangnya tindakan perlindungan saat kecelakaan terjadi. “Dalam kondisi darurat, perempuan rentan mengalami kerugian lebih parah karena kurangnya fasilitas yang memenuhi standar keselamatan, seperti jalur evakuasi yang aman atau bantuan darurat yang cepat,” tambah Yuni. Kebijakan yang diusulkan dalam Special Plan dirancang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Sebagai bagian dari peningkatan keselamatan transportasi, Special Plan mendorong pemerintah dan operator kereta api untuk merevisi desain stasiun, mengoptimalkan lampu peringatan, dan menambahkan jalur pejalan kaki yang lebih aman. Yuni menyoroti bahwa kejadian di Bekasi Timur adalah bukti bahwa kebijakan yang tidak mengakomodasi gender bisa meningkatkan risiko kecelakaan pada kelompok tertentu. “Kita perlu memastikan bahwa standar keselamatan transportasi berlaku sama untuk semua, termasuk perempuan yang kerap menjadi korban,” katanya.
Menurut Yuni, evaluasi berperspektif gender tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga mendorong percepatan penerapan standar keselamatan yang inklusif. “Kebijakan yang baik harus berdasarkan pengalaman nyata pengguna, termasuk perempuan, sehingga mereka tidak lagi merasa rentan di ruang publik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa evaluasi ini bisa menjadi acuan untuk mengembangkan kebijakan khusus dalam Special Plan, seperti pelatihan karyawan untuk menghadapi situasi darurat atau peningkatan keamanan di area stasiun.
Special Plan juga dirancang untuk mengukur efektivitas kebijakan yang sudah diimplementasikan. Yuni menegaskan bahwa pengukuran berbasis gender bisa mengungkap apakah standar keselamatan yang dibuat benar-benar mencegah kejadian serupa di masa depan. “Kita perlu data yang akurat tentang pengguna transportasi perempuan, agar kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” jelasnya. Ia berharap kebijakan ini bisa diterapkan secara luas, tidak hanya di Stasiun Bekasi Timur, tetapi di seluruh jaringan transportasi umum.
Dengan adanya Special Plan, Komnas Perempuan berharap muncul perubahan signifikan dalam kebijakan transportasi. “Evaluasi ini menjadi fondasi untuk memastikan standar keselamatan yang adil, setara, dan inklusif bagi semua pengguna, terutama perempuan,” kata Yuni. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang diusulkan dalam Special Plan perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaannya.
