Special Plan: Mendagri-Menteri PKP tinjau program bantuan bedah rumah di Bantul

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Bantuan Bedah Rumah di Bantul

Special Plan – Jakarta, Kamis – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan inspeksi langsung terhadap penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi hunian yang layak diperbaiki serta menilai kelayakan bantuan yang diberikan kepada warga. Dalam kunjungan ini, rombongan mendatangi satu rumah yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, dan mengecek detail bangunan yang kini menjadi fokus program pemerintah.

Kondisi Rumah yang Membutuhkan Perbaikan

Rumah yang dilihat oleh kedua menteri tersebut memiliki struktur sederhana dan berbagai indikator bahwa kondisinya tidak memadai. Dinding bangunan terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan lantainya berupa tanah, sementara fondasi hanya berupa barisan batu tanpa bahan semen. Kondisi ini membuat struktur rumah terlihat tidak stabil, terutama dalam menghadapi cuaca buruk atau beban berat. Warga yang tinggal di rumah tersebut telah menempati tempat tinggalnya sejak tahun 1984, namun belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya.

“Kami bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS. Alhamdulillah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Kedatangan Mendagri dan Menteri PKP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani. Selain itu, pemeriksaan ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa program BSPS benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan warga. Tito mengungkapkan bahwa selama ini, banyak wilayah, terutama daerah perbatasan, yang kurang mendapat perhatian dalam program pembangunan perumahan.

Program BSPS dan Fokus pada Wilayah Perbatasan

Dalam kunjungan ke Kalurahan Srimulyo, Tito menjelaskan bahwa Program BSPS tidak hanya menjangkau rumah tidak layak huni di perkotaan maupun perdesaan, tetapi juga mengalokasikan sumber daya untuk wilayah perbatasan. Hal ini bukan hanya untuk mempercepat akses perumahan bagi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat pertahanan nasional melalui pengembangan rasa cinta tanah air di daerah-daerah yang menjadi garis depan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 15.000 unit bantuan perumahan untuk wilayah perbatasan. Tito menambahkan, jumlah ini mencakup lebih dari 40 kabupaten yang selama ini relatif jarang mendapatkan dukungan dari program nasional. “Kebijakan ini tidak hanya sebatas pengentasan rumah layak huni, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengamankan wilayah negara di sepanjang batas-batas geografis,” kata Tito.

Kunjungan ke Daerah Terdampak Banjir

Tito juga mengungkapkan pengalaman mereka saat melihat langsung kondisi rumah yang rusak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), salah satu daerah perbatasan yang baru saja diterjang banjir bandang. Menurut Tito, kejadian tersebut menghancurkan sejumlah rumah, dengan ratusan unit yang mengalami kerusakan. “Kena banjir bandang, ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangi dan program BSPS akan menangani sekitar 600-an rumah di sana, sekarang pelaksanaannya sedang berjalan,” jelasnya.

Dalam inspeksi ke Sitaro, pemerintah berupaya mempercepat proses perbaikan rumah yang menjadi pusat perhatian karena dampak bencana. Tito menekankan bahwa program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kedatangan mereka juga didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, yang turut memberikan penjelasan terkait data yang digunakan untuk menentukan prioritas bantuan perumahan.

Dialog Virtual dan Peresmian Simbolis

Kunjungan ke Bantul bukan hanya berupa pemeriksaan langsung, tetapi juga dilanjutkan dengan dialog virtual yang melibatkan sejumlah penerima bantuan BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sesi ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP berdiskusi mengenai pelaksanaan program serta tantangan yang dihadapi warga. “Diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercapai secara maksimal,” kata Tito.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut dilakukan peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tito menegaskan bahwa peresmian ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengembangan perumahan di daerah yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial tertentu. Rombongan juga berdialog dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, untuk menggali aspirasi dan menilai efektivitas program BSPS.

Langkah Kolaboratif dalam Pembangunan Perumahan

Kehadiran sejumlah pejabat terkait menunjukkan komitmen multidisiplin dalam menangani isu perumahan. Tito menjelaskan bahwa pembangunan rumah layak huni di daerah perbatasan tidak hanya melibatkan Kementerian PKP, tetapi juga bekerja sama dengan institusi pemerintah lain, seperti BPS, untuk memastikan data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran. “Dengan kerja sama yang solid, program BSPS dapat mencapai tujuannya secara maksimal,” imbuhnya.

Kunjungan ke Bantul juga menjadi contoh nyata tentang upaya pemerintah untuk menyentuh masyarakat yang masih terpinggirkan. Tito berhar