Latest Program: HIMKI dorong kebijakan tenaga kerja berbasis produktivitas

HIMKI Dorong Kebijakan Tenaga Kerja Berbasis Produktivitas

Latest Program – Jakarta – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengusulkan pemerintah mengadopsi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih fokus pada produktivitas dan daya saing global. Penekanan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi sektor manufaktur akibat perubahan dinamika geopolitik. Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, dalam pernyataannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menggarisbawahi bahwa perlindungan pekerja tetap menjadi prinsip utama dalam pembangunan industri nasional. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus memiliki keseimbangan dengan kebutuhan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas industri.

“Perlindungan tenaga kerja adalah hal yang prinsipil. Namun dalam konteks industri manufaktur, perlindungan ini harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas usaha,” kata Abdul Sobur. Ia menjelaskan bahwa tekanan pada industri manufaktur Indonesia tidak hanya berasal dari persaingan pasar global, tetapi juga dari faktor-faktor dalam negeri, seperti produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan kenaikan biaya produksi.

Kebijakan Berbasis Output: Solusi untuk Peningkatan Efisiensi

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Abdul Sobur menilai pendekatan yang sama tidak bisa diterapkan ke semua sektor. Ia mencontohkan bahwa kebijakan kerja fleksibel seperti work from home (WFH) lebih cocok untuk sektor jasa, tetapi tidak sepenuhnya sesuai bagi industri manufaktur, khususnya yang bersifat padat karya. HIMKI berpendapat bahwa kebijakan yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Sebagai langkah strategis, organisasi tersebut mendorong implementasi kebijakan kerja fleksibel berbasis output dan produktivitas. Pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan keterampilan dan teknologi juga diusulkan sebagai bagian dari rencana tersebut. Selain itu, pengembangan sistem pengupahan yang mengakomodasi insentif kinerja menjadi salah satu tuntutan HIMKI. Dengan pendekatan ini, sektor manufaktur diharapkan bisa tetap menjaga kualitas tenaga kerja sambil meningkatkan efisiensi operasional.

Abdul Sobur menekankan bahwa persepsi di tingkat implementasi sering dipengaruhi oleh dinamika komunikasi publik dan hubungan industrial di lapangan. Ia mengingatkan perlunya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan spesifik industri. Kebijakan yang baik, menurutnya, harus mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi risiko stagnasi produktivitas.

Pengembangan Keterampilan: Kunci Kebangkitan Industri

HIMKI menilai pemerintah juga perlu memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, pelatihan yang relevan dengan teknologi dan proses produksi modern menjadi prioritas. Perusahaan yang aktif dalam investasi pelatihan dianggap sebagai pilar keberlanjutan sektor manufaktur, karena bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing.

Program pengembangan keterampilan ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk pekerja maupun bagi pertumbuhan ekonomi. Abdul Sobur menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan lembaga pelatihan. Tanpa keselarasan dalam upaya ini, kebijakan yang diusulkan mungkin tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

Kemenperin Targetkan Indonesia Jadi Pusat Produksi Furnitur Global

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia sebagai pusat produksi furnitur global. Target ini diwujudkan melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3), menjelaskan bahwa sektor furnitur merupakan model hilirisasi kayu yang krusial karena bersifat padat karya, mampu menciptakan nilai tambah, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi.

Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang mencapai nilai lebih dari 736,21 miliar dolar AS. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan. Kemenperin optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat, industri furnitur bisa menjadi motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, HIMKI menyuarakan dukungan kepada pemerintah agar merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Organisasi tersebut menilai bahwa kebijakan yang menitikberatkan pada produktivitas akan memberikan peluang bagi industri manufaktur untuk tetap kompetitif di pasar internasional. Dengan memadukan perlindungan pekerja dan kebutuhan efisiensi, sektor ini bisa menghadapi tantangan dinamika geopolitik secara lebih kuat.

Kebijakan yang diusung HIMKI juga mencakup peningkatan keterlibatan antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun sistem pengupahan berbasis kinerja. Menurut Abdul Sobur, kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif. Ia menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar.

Terlepas dari segala tantangan, HIMKI yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, sektor manufaktur Indonesia bisa menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Kebijakan berbasis produktivitas, menurutnya, tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk mencapai visi ini.