Kebijakan Baru: Wamendagri apresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kepri

Wamendagri Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Tanjungpinang, Senin – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun 2025. Dalam acara pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027, Bima menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan IV mencapai 7,89 persen, yang menempati posisi keempat tertinggi se-Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil

“Kepri telah membuktikan kemampuan sebagai salah satu daerah penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bima Arya dalam sambutannya secara daring dari Jakarta.

“Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya,” kata Bima.

Bima juga menyoroti bahwa Kabupaten Anambas menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kepri tahun lalu, mencapai 17,36 persen. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan distribusi pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Pencapaian Lainnya di Kepri

Dalam kesempatan itu, Bima menyebutkan bahwa inflasi Kepri pada tahun 2025 terkendali dengan angka 3,54 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga terus menurun sejak 2020 hingga 2025. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri mencapai 80,53, menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia, setelah Jakarta dan Yogyakarta.

“Gini ratio dan jumlah penduduk miskin di Kepri, secara umum, menunjukkan kondisi yang cukup baik,” tambahnya.

Kondisi Fiskal dan Target Nasional

Bima Arya menyoroti bahwa Kepri memiliki kondisi fiskal yang kuat, dengan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 54 persen, lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat yang sebesar 45 persen. Realisasi pendapatan di Kepri pada tahun 2025 berada di peringkat 10 secara nasional, yakni 16,97 persen.

Tetapi, menurut Bima, realisasi belanja daerah masih tergolong rendah. “Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri,” ujarnya.

Dalam konteks tantangan geopolitik global, Bima terus mendorong kemandirian ekonomi di tingkat nasional hingga daerah. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat menargetkan Indonesia keluar dari kondisi pendapatan kelas menengah.

“Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029,” ujar Wamendagri.