What Happened During: KPK dalami fee proyek saat periksa eks direktur Kemenhub

KPK Periksa Mantan Direktur Kemenhub terkait Dugaan Pengumpulan Fee Proyek

What Happened During – Jakarta, Jumat (25 Juni 2026) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sekaligus mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Danto Restyawan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik saat ini sedang memperdalam pengetahuan saksi terhadap proses pengambilan keuntungan dalam proyek-proyek tersebut.

“Saksi hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pengumpulan fee proyek,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

KPK menyatakan bahwa dugaan pengondisian pemenang proyek terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Fenomena ini diduga terjadi melalui rekayasa proses pengadaan yang dimulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Budi menambahkan, uang yang dikumpulkan dari proyek tersebut tidak hanya mengalir ke pihak-pihak di DJKA, tetapi juga sampai ke pejabat Kemenhub di luar DJKA, bahkan hingga anggota DPR RI.

Kasus Korupsi Terungkap dari Operasi Tangkap Tangan

Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Instansi yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, menjadi pusat pengumpulan bukti awal dalam penyelidikan ini. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa selama penyelidikan, KPK telah mengidentifikasi 21 tersangka hingga 20 Januari 2026, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo.

“Bahkan dalam perkara DJKA ini ada juga tersangka dari DPR RI, seperti saudara SDW (Sudewo) yang saat ini sedang berproses di persidangan,” ujarnya.

Dari total 21 tersangka, sebagian di antaranya telah ditahan sebagai langkah penegakan hukum. Selain itu, dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Danto Restyawan bertujuan untuk mengungkap lebih lanjut alur dana dan peran masing-masing pihak dalam pengadaan proyek-proyek yang menjadi bahan penyelidikan. Proses ini memperlihatkan bahwa penyelidikan tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga mencakup lembaga dan perusahaan terkait.

Keterlibatan Sudewo dan Perkembangan Penyidikan

KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah ditemukan bukti kuat keterlibatannya dalam pengaturan pemenang proyek. Sudewo, yang juga tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI, dianggap menjadi salah satu aktor yang turut serta dalam kejahatan korupsi ini. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidikan terus berlangsung untuk mengungkap seluruh lapisan yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya komplotan di luar lingkungan Kemenhub.

“Ada pengumpulan yang dilakukan di DJKA, kemudian didistribusikan melalui perantara dan sebagainya,” katanya.

Pemeriksaan terhadap Danto Restyawan, selain sebagai saksi, juga diharapkan bisa mengungkap sumber dana serta mekanisme pengalihan uang ke pihak-pihak yang berkepentingan. Danto, yang pernah menjabat sebagai direktur di DJKA, diduga mengetahui detail pengumpulan fee dari sejumlah proyek, seperti jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Proyek-Proyek yang Menjadi Fokus Penyidikan

Dari daftar proyek yang terlibat dalam kasus ini, KPK menyebutkan bahwa pengadaan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso menjadi salah satu proyek yang paling terkena dampak. Proyek tersebut sebelumnya dianggap sebagai salah satu inisiatif utama dalam pengembangan sistem transportasi darat di Indonesia. Namun, dalam penyidikan, KPK menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana yang mungkin terjadi selama proses pengadaannya.

Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar juga menjadi sorotan, karena diperkirakan terkait dengan pengumpulan fee yang dilakukan oleh beberapa pihak. Selain itu, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, diduga menjadi bagian dari jaringan korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah dan anggota DPR.

KPK Tegaskan Pemeriksaan Berlanjut untuk Mencari Bukti

Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Danto Restyawan hanya bagian dari upaya menyelidiki seluruh jaringan pengambilan keuntungan dari proyek-proyek Kemenhub. Dengan menetapkan sejumlah tersangka, KPK ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal, terbuka untuk diperiksa. Penyidikan ini juga menunjukkan komitmen KPK untuk mengungkap tuntas kasus korupsi yang menyeret pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Pada 20 Januari 2026, KPK telah mencatat penambahan jumlah tersangka dari 10 orang menjadi 21 orang, menunjukkan bahwa kasus ini semakin membesar. Proses penyelidikan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun ini dianggap sebagai bentuk tindakan tegas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek infrastruktur transportasi. Dengan menetapkan tersangka, KPK berharap bisa menemukan bukti kuat untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat.

Dalam upaya menegakkan hukum, KPK terus memperluas cakupan pemeriksaan, termasuk menelusuri transaksi keuangan dan dokumen proyek yang terkait. Dengan berbagai proyek yang dijelaskan, penyidikan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di satu area, tetapi juga berdampak luas ke berbagai wilayah. Pemeriksaan terhadap Danto Restyawan akan menjadi bagian dari proses yang memperjelas bagaimana fee dari proyek tersebut diatur dan didistribusikan.

Adanya pengumpulan fee dari proyek kereta api menunjukkan adanya kesepakatan atau konspirasi antarpejabat untuk men