Main Agenda: PP Aisyiyah usul panduan darurat bencana diperbarui demi gizi anak

PP Aisyiyah Usulkan Revisi Panduan Darurat Bencana untuk Tingkatkan Gizi Anak

Main Agenda – Jakarta – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah mengajukan usulan perubahan pada panduan penanganan darurat bencana. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan gizi balita selama fase krisis dan pemulihan. Rahmawati Husein, Ketua LLHPB PP Aisyiyah, menegaskan bahwa kondisi gizi anak-anak sangat bergantung pada tindakan yang dilakukan saat darurat. “Tidak cukup hanya memikirkan kebutuhan asupan kalori, tetapi juga harus menjamin kualitas makanan yang diberikan,” jelasnya dalam forum laporan publik kegiatan edukasi gizi di wilayah bencana, dikutip dari Jakarta, Minggu. Menurut Rahmawati, dalam beberapa daerah seperti Tamiang, keadaan darurat masih berlangsung hingga saat ini. “Sudah enam bulan situasi darurat terus berlangsung di sana, sehingga penting untuk memperkuat kebijakan di awal respons kemanusiaan,” tambahnya.

Keperluan Pembaruan Panduan Gizi

Rahmawati, yang juga menjadi anggota unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyampaikan bahwa kebijakan gizi anak dalam fase darurat dan pemulihan perlu diperhatikan secara terpadu. Ia menyoroti bahwa panduan yang saat ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah ada sejak 2014 dan diperbarui pada 2019. Namun, berdasarkan pengalaman di lapangan, panduan tersebut dinilai masih perlu disempurnakan. “Panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita sudah ada, bahkan terdapat versi sebelumnya tahun 2014,” ujarnya. “Namun, di lapangan masih banyak tantangan yang belum terakomodasi secara optimal, terutama dalam hal pemenuhan gizi jangka panjang.”

“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari acara hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” katanya.

Rahmawati menekankan bahwa dalam situasi darurat, distribusi bantuan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah kalori. Penanganan gizi harus segera dilakukan, karena anak-anak sangat rentan terhadap gangguan nutrisi. “Kualitas bantuan pangan jadi kunci, karena makanan instan atau produk dengan nilai gizi rendah seperti mi instan, biskuit, dan kental manis masih sering didistribusikan,” imbuhnya. Ia mencontohkan bahwa di beberapa daerah, makanan yang diberikan kepada balita tidak selalu mencukupi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral. “Membangun kesadaran mengenai kandungan nutrisi dalam bantuan pangan menjadi lebih penting daripada hanya memberi makanan yang cepat terdistribusi,” tambahnya.

Keterlibatan Perempuan dan Komunitas Lokal

Dalam proses pemulihan, Rahmawati menyoroti pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas setempat. Perempuan, khususnya ibu-ibu yang berperan dalam pengasuhan anak, dianggap sebagai pilar utama dalam memastikan ketersediaan makanan yang sesuai. “Komunitas lokal memiliki wawasan mendalam tentang sumber pangan yang tersedia, sehingga keterlibatan mereka bisa mempercepat pemulihan gizi,” jelasnya. Dengan melibatkan perempuan dan masyarakat setempat, program darurat bisa lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan spesifik anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Dalam panduan darurat yang dirancang, penekanan pada kualitas bantuan pangan menjadi prioritas utama. Rahmawati menyampaikan bahwa di banyak wilayah, distribusi makanan instan berlangsung tanpa pengawasan ketat. Hal ini berpotensi mengurangi nutrisi yang diperlukan anak-anak, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan pemulihan segera. “Kita perlu memastikan bantuan pangan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa bantuan makanan instan dan produk olahan berisiko menyebabkan masalah gizi jangka panjang, seperti defisiensi vitamin atau penurunan daya tahan tubuh.

Integrasi Gizi dalam Sistem Pangan Darurat

Di sisi lain, Budi Setiawan, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), menegaskan bahwa aspek gizi harus diintegrasikan ke dalam pengelolaan dapur umum. “Dapur umum bukan hanya tempat memasak, tetapi juga menjadi pusat penjaminan nutrisi bagi kelompok rentan,” ujarnya. Menurut Budi, pemulihan gizi harus dimulai sejak fase darurat, bukan hanya setelah bencana mereda. “Di masa pemulihan, konsumsi makanan instan perlu dikurangi. Setiap dapur umum harus memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelasnya.

Budi mengingatkan bahwa dapur umum dapat menjadi sarana pendidikan gizi bagi masyarakat terdampak. Dengan menyesuaikan menu dan kebutuhan nutrisi, bantuan pangan bisa berperan lebih besar dalam pemulihan kondisi kesehatan. “Pemenuhan gizi sejak awal akan mengurangi risiko malnutrisi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memulihkan kehidupan normal,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara organisasi penanggulangan bencana dan lembaga kesehatan, agar kebutuhan gizi kelompok rentan tidak terlewatkan.

Peran Keterlibatan Komunitas dalam Sistem Darurat

Keterlibatan perempuan dan komunitas lokal dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program gizi. Rahmawati menjelaskan bahwa masyarakat setempat lebih memahami kebiasaan makan dan sumber bahan pangan yang tersedia. “Dengan melibatkan mereka, kita bisa menciptakan solusi yang lebih kontekstual dan efektif,” ujarnya. Contohnya, di wilayah yang terkena bencana, komunitas lokal dapat mengenalkan bahan pangan lokal yang bergizi tinggi, seperti umbi-umbian atau sayuran, sebagai alternatif dari bahan yang sering digunakan di bantuan darurat.

Rahmawati juga menyampaikan bahwa panduan darurat yang baru perlu memuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk kriteria pemilihan makanan dan pelatihan petugas dalam pemberian gizi. “SOP ini harus memastikan bahwa bantuan pangan tidak hanya cepat tersedia, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya. Ia berharap revisi panduan tersebut bisa diimplementasikan segera, agar anak-anak yang terdampak bencana tidak kehilangan akses terhadap makanan bergizi selama masa pemulihan.

Kebijakan gizi pada darurat juga memerlukan pendekatan holistik. Selain memastikan ketersediaan makanan, pengelolaan dapur umum harus mempertimbangkan nutrisi yang seimbang, seperti kebutuhan protein hewani, serat, serta vitamin. “Pemulihan gizi tidak bisa dipisahkan dari pemulihan kesehatan secara keseluruhan,” tambah Rahmawati. Dengan demikian, ke