Key Discussion: Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri

Komisi XI DPR RI Dorong Kalsel Tingkatkan Hilirisasi Industri

Key Discussion – Banjarmasin, Kamis – Dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Mahligai Pancasila, anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menekankan pentingnya percepatan hilirisasi industri bagi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurutnya, hilirisasi ini menjadi strategi kritis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. “Sumber daya alam yang melimpah dimiliki Kalsel seharusnya dimanfaatkan secara optimal, terutama melalui proses hilirisasi yang mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Fauzi bersama rombongan Komisi XI berdiskusi dengan Gubernur Kalsel, H Muhidin, mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat sektor ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Mencapai 5,67%

Fauzi mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, melebihi rata-rata nasional. Ia menyatakan bahwa sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan menjadi penopang utama angka tersebut. “Pertumbuhan ini menunjukkan potensi Kalsel yang luar biasa, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan nasional, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya. Menurut Fauzi, hilirisasi industri menjadi kunci untuk mengubah potensi tersebut menjadi realitas, dengan memastikan bahan mentah daerah tidak hanya dikirim ke pusat, tetapi juga dikembangkan secara mandiri di Kalsel.

Kawasan Industri Strategis sebagai Penyemangat PAD

Dalam pertemuan, Fauzi menyoroti kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalsel, yang mencapai 26 persen. “Jika hilirisasi diterapkan secara efektif, kontribusi ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat besar. Jangan hanya menjadi pendapatan pusat, tapi juga meningkatkan ketersediaan sumber pendapatan bagi Kalsel sendiri,” jelasnya. Ia menekankan bahwa hilirisasi industri bisa menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, termasuk pembukaan peluang kerja dan pengembangan infrastruktur lokal.

Acehdi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi XI DPR RI terhadap pertumbuhan ekonomi Kalsel. “Kita sangat menghargai dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor industri di Kalsel,” ujarnya. Menurut Ariadi, empat kawasan industri strategis (KIK) yang sedang dikembangkan menjadi pondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen. “Dengan adanya KIK, Kalsel diharapkan bisa memperkuat daya saingnya di tingkat nasional dan regional,” lanjutnya.

Dalam menjawab dorongan Komisi XI, Ariadi menjelaskan bahwa pengembangan KIK akan memerlukan investasi besar-besaran, sekitar 250 triliun rupiah. “Investasi ini juga harus didukung oleh regulasi yang tepat dari pemerintah pusat untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam proses hilirisasi,” katanya. Ia menambahkan, upaya ini tidak hanya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Optimalisasi Anggaran dan Pengembangan Wisata Sungai

Sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi, Fauzi H. Amro menyarankan agar Kalsel juga mempercepat optimalisasi penggunaan anggaran daerah. “Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk mempercepat proses hilirisasi, karena akan memungkinkan peningkatan kapasitas produksi dan pemerataan manfaat ekonomi di seluruh wilayah,” jelasnya. Selain itu, ia menyoroti potensi sektor pariwisata yang bisa dimanfaatkan secara lebih luas, khususnya berbasis sungai. “Sungai-sungai yang luas di Kalsel merupakan sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unik. Ini bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujarnya.

Fauzi mengatakan, sektor pariwisata yang dimotori oleh alam sungai bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. “Dengan pengembangan wisata sungai, Kalsel tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan ekosistem lokal. Ini adalah langkah yang sangat relevan dalam menciptakan ekonomi daerah yang lebih beragam,” tambahnya. Ia berharap pemerintah daerah segera memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pariwisata berbasis alam sungai, seperti pembangunan infrastruktur wisata, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemasaran destinasi yang menarik.

Peran Pemerintah Pusat dalam Mendukung KIK

Ariadi Noor menegaskan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mempercepat pembangunan empat KIK yang menjadi prioritas. “KIK Seradang, Mantuil, Tapin, dan Jorong akan menjadi pusat industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara stabil,” katanya. Ia menjelaskan bahwa masing-masing KIK akan difokuskan pada sektor tertentu, seperti pertambangan di Seradang, perkebunan di Mantuil, serta pengolahan bahan mentah di Tapin dan Jorong. “Dengan pengembangan KIK, kita bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat industri dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Ariadi, KIK juga akan menjadi pintu masuk bagi investor untuk memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. “Sektor industri yang tumbuh di Kalsel akan menjadi penggerak utama ekonomi, terutama jika diimbangi dengan penguatan sektor lain seperti pariwisata dan pertanian,” tambahnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berharap dapat memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, baik dalam hal regulasi maupun akses ke modal investasi. “Kalsel memiliki potensi yang luar biasa, tetapi perlu kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat realisasi tersebut,” pungkas Ariadi.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga menyepakati beberapa langkah konkret, termasuk peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan institusi pengurus dan lembaga swadaya masyarakat. Fauzi H. Amro menekankan bahwa hilirisasi industri bukan hanya tentang pengolahan bahan mentah, tetapi juga tentang inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. “Hilirisasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan yang baik,” katanya. Ia menilai, dengan pendekatan yang lebih holistik, Kalsel bisa menjadi contoh sukses dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam.