Main Agenda: Lima negara perkuat dialog penegakan hukum maritim

Lima negara perkuat dialog penegakan hukum maritim

Main Agenda – Manado, Sulawesi Utara, menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan penting antara lima negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Acara ini berupa dialog penegakan hukum maritim yang diadakan di Kantor Zona Tengah Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia. Kegiatan yang diberi nama Maritime Law Enforcement Dialogue Delegates (MLED) bertujuan memperkuat kerja sama regional dalam menjaga keamanan perairan dan mengatasi berbagai tindak pidana lintas negara di sektor maritim. Pertemuan ini menandai upaya kolektif untuk menegaskan tanggung jawab bersama dalam memastikan stabilitas kawasan, terutama di tengah dinamika kompleks yang mengancam keamanan laut.

Penguatan kerja sama regional

Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, menjelaskan bahwa dialog ini membuka ruang untuk berinteraksi dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan perairan serta menangani berbagai isu terkait tindak pidana maritim. “MLED memberikan kesempatan berbagi wawasan dan meningkatkan sinergi antarnegara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum secara lintas batas,” tuturnya dalam kesempatan di Manado, Kamis. Ia menekankan bahwa acara ini tidak hanya fokus pada keamanan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dan isu strategis yang relevan bagi kawasan.

“Dialog ini membuka pikiran masing-masing negara dan berbagi dalam penanganan tindak pidana, penanganan dalam sisi kemanusiaan, serta memperkaya wawasan kita semua termasuk di Zona Tengah Bakamla Republik Indonesia,” kata Teguh Prasetya.

Dalam upacara pembukaan, Teguh menyampaikan bahwa keamanan laut dan perairan merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang solid tanpa ego sektoral. “Wilayah kita di kawasan Asia Tenggara kondusif karena kerja sama yang kuat, baik di dalam kawasan maupun dengan organisasi ASEAN,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dialog maritim tidak hanya bergantung pada partisipasi negara-negara peserta, tetapi juga pada kemitraan dengan lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Peran UNODC dalam dialog

Menurut Teguh, kelima negara yang hadir memiliki semangat dan komitmen serupa dalam menjaga keamanan maritim. “Kami melihat bahwa kerja sama di kawasan sangat kuat, sehingga dialog ini menjadi wadah untuk memperkuat pengendalian kawasan dalam berbagai aspek, seperti keamanan lingkungan dan penanganan tindak pidana lintas negara,” jelasnya. Kehadiran UNODC menjadi pendukung penting dalam memberikan wawasan dan bimbingan terkait mekanisme penegakan hukum maritim yang efektif.

“Dialog ini membuka pikiran masing-masing negara dan berbagi dalam penanganan tindak pidana, penanganan dalam sisi kemanusiaan dan sebagainya, serta memperkaya wawasan kita semua termasuk di Zona Tengah Bakamla Republik Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan MLED ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan seperti perikan ilegal, penyelundupan, serta kejahatan lintas batas yang sering terjadi di perairan Indonesia dan negara-negara tetangga. Teguh menegaskan bahwa keamanan maritim tidak bisa dianggap sebagai urusan individual, tetapi harus diintegrasikan dalam kerangka kerja sama regional. “Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan bahan bakar, pembuangan limbah, atau perbuatan kriminal lainnya yang menyerang ekosistem laut,” tambahnya.

Signifikansi dialog kawasan

Dialog maritim antar-negara Asia Tenggara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral serta multilateral. Dalam sesi diskusi, para delegasi membahas berbagai isu yang relevan, termasuk peran organisasi internasional dalam memfasilitasi koordinasi penegakan hukum. Teguh mengatakan bahwa acara ini menciptakan kesempatan untuk bertukar informasi, pengalaman, serta melaksanakan pertemuan lanjutan yang lebih intensif. “Dengan adanya MLED, harapan kami adalah menjalin sinergi yang lebih kuat, terutama dalam upaya melindungi sumber daya alam dan menjaga stabilitas kawasan,” imbuhnya.

“Terima kasih kepada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang memberikan kesempatan kepada Bakamla Zona Tengah menjadi bagian dari kegiatan ini serta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah,” ujarnya.

Dalam konteks keamanan laut, Bakamla RI berperan aktif sebagai mitra kritis dalam mengelola dan memantau kegiatan maritim. Teguh Prasetya menyoroti pentingnya koordinasi dengan lembaga seperti UNODC untuk meningkatkan kapasitas