70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar rampung dipulihkan

70 persen lahan terdampak bencana di Sumbar – Dalam upaya mempercepat pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana alam di Sumatera Barat, pemerintah telah mencapai kemajuan signifikan. Menurut data terbaru, sekitar 70 persen dari total lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam hidrometeorologi telah berhasil dipulihkan hingga akhir November 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana musim hujan dan badai yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Sumbar, Afniwirman, mengungkapkan bahwa program pemulihan lahan tersebut telah mencapai tahap akhir. Ia menyampaikan hal ini selama jumpa pers di Kota Padang, Rabu (29/4), yang dihadiri oleh sejumlah media dan perwakilan masyarakat setempat. Menurut Afniwirman, total lahan yang terkena dampak bencana mencapai 3.902 hektar, dengan sebagian besar kategori rusak ringan dan sedang.

“Pemulihan lahan pertanian terus berjalan intensif, terutama di daerah yang paling terkena dampak bencana alam. Kami berupaya mempercepat proses ini agar petani dapat segera memulai kegiatan pertanian kembali,” ujar Afniwirman.

Bencana alam yang terjadi pada akhir 2024 dan awal 2025, seperti banjir, longsor, dan badai, menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah Sumbar. Daerah seperti Padang, Pariaman, dan Bukittinggi menjadi sasaran utama. Afniwirman menjelaskan bahwa kerusakan ini menyebar ke sekitar 14 kabupaten dan kota, dengan perbedaan tingkat keparahan di setiap lokasi. Namun, konsistensi upaya pemulihan telah menghasilkan progres yang nyata.

Program pemulihan melibatkan beberapa strategi, termasuk pembersihan lahan, penanaman tanaman penutup, dan penguatan infrastruktur pertanian. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada petani yang terkena dampak. “Kami tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan kesinambungan produksi pertanian,” tambah Afniwirman, yang menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga lokal dan masyarakat.

Pemulihan lahan pertanian yang mencapai 70 persen ini didukung oleh dana bantuan dari pusat dan daerah, serta program relokasi sementara bagi petani yang mengalami kerugian signifikan. Afniwirman mengatakan bahwa sekitar 1.500 hektar lahan telah dianggap siap ditanami kembali, sementara sisanya sedang dalam proses evaluasi dan perbaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, tim khusus yang dibentuk telah bekerja keras untuk memastikan rencana pemulihan berjalan sesuai target.

Bencana alam hidrometeorologi tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengganggu sistem pertanian lokal. Karena itu, pemulihan tidak hanya berupa penggantian tanaman, tetapi juga memperbaiki saluran irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas lainnya. “Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan, lahan yang rusak bisa sepenuhnya pulih dan kembali produktif,” lanjut Afniwirman.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, total kerusakan lahan mencapai 3.902 hektar. Dari jumlah tersebut, 70 persen atau sekitar 2.731 hektar telah diselesaikan, sedangkan 30 persen sisanya masih dalam proses pemulihan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program yang dijalankan, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi.

Afniwirman juga menjelaskan bahwa rencana pemulihan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. “Pemulihan dilakukan berdasarkan prioritas, mulai dari daerah yang paling terparah hingga area dengan kerusakan lebih ringan,” terangnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau kemajuan kerja dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.

Bencana alam yang terjadi di Sumbar telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Pemulihan lahan pertanian tidak hanya memperbaiki produksi, tetapi juga menjamin stabilitas perekonomian masyarakat petani. Afniwirman menyebutkan bahwa saat ini, sekitar 300 ribu petani di daerah terdampak sudah mulai kembali berproduksi, terutama pada tanaman pangan yang menjadi sumber penghasilan utama.

Kerja sama dengan para petani dan pengusaha pertanian menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemulihan ini. Afniwirman mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi teknis kepada para petani, agar mereka bisa memahami metode penanaman yang lebih efisien dan tahan banting. “Kami juga menyediakan pelatihan pertanian untuk memastikan hasil panen kembali maksimal,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan aspek lingkungan dalam upaya pemulihan. Penggunaan bahan organik dan teknik pertanian berkelanjutan diterapkan untuk meminimalkan risiko lingkungan jangka panjang. Afniwirman menekankan bahwa pemulihan lahan bukan hanya untuk kembali produktif, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah berencana menghabiskan sisa 30 persen lahan yang belum pulih. Afniwirman memperkirakan bahwa progres ini akan terus berlanjut, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba dan perusahaan pertanian. “Kami optimis bahwa pada akhir tahun ini, 100 persen lahan akan pulih dan kembali siap digunakan,” tutupnya.