Strategi Penting: AS ancam sanksi sekunder bagi pendukung Iran
AS Ancam Sanksi Sekunder bagi Pihak yang Mendukung Iran
Kementerian Keuangan Amerika Serikat, dalam pernyataan terbarunya, mengeluarkan peringatan kepada seluruh lembaga keuangan internasional bahwa pihaknya siap menerapkan sanksi sekunder terhadap entitas yang terus memberikan dukungan bagi aktivitas Iran. Pernyataan ini muncul di tengah situasi perundingan langsung antara AS dan Iran yang belum mencapai titik temu.
Departemen ini menegaskan komitmen untuk menerapkan tekanan ekonomi penuh terhadap Iran, dengan menyatakan akan “bergerak agresif menggunakan instrumen maksimal” untuk menjaga kebijakan sanksi yang berlaku. “Lembaga keuangan wajib memahami bahwa AS akan memanfaatkan seluruh wewenang yang ada dan memperkenalkan sanksi sekunder terhadap institusi asing yang masih mendukung operasi Iran,” tulis pernyataan yang diunggah melalui platform X.
Perubahan Kebijakan dalam Penjualan Minyak Iran
Kebijakan sementara yang memungkinkan penjualan minyak Iran di laut akan segera berakhir dalam beberapa hari mendatang. Izin tersebut dikeluarkan pada 20 Maret dan berlaku selama 30 hari, dengan estimasi volume sekitar 140 juta barel. Langkah ini diambil untuk mengendalikan kenaikan harga energi global yang dipicu oleh konflik antara AS dan Israel terhadap Iran.
“Lembaga keuangan harus menyadari bahwa Departemen Keuangan AS akan memanfaatkan seluruh instrumen dan kewenangan yang tersedia serta siap menjatuhkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang terus mendukung aktivitas Iran,”
Kebijakan tersebut juga mencakup tindakan Iran yang menutup Selat Hormuz dan menargetkan infrastruktur energi di wilayah sekutu Arab Teluk, yang memicu lonjakan harga minyak secara tajam. Pengecualian sementara ini dijadwalkan berakhir pada 19 April.
Perundingan langsung intensif antara AS dan Iran yang berlangsung maraton telah berakhir tanpa kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian secara permanen. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana untuk melanjutkan pembicaraan di Pakistan dalam dua hari ke depan, meskipun belum ada pengumuman resmi terkait langkah tersebut.
