Agenda Utama: Dirut Bulog: Kapasitas gudang masih tersedia untuk stok beras-jagung
Dirut Bulog: Kapasitas Gudang Masih Tersedia untuk Stok Beras dan Jagung
Dari Jakarta, direktur utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan kapasitas gudang saat ini masih memadai untuk menampung cadangan beras dan jagung nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan. Menurut Rizal, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 4,59 juta ton. Sementara itu, untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani, lembaga tersebut masih memiliki ruang penyimpanan sekitar 1,07 juta ton.
Peningkatan Kapasitas Gudang
Rizal menjelaskan bahwa kebutuhan penyimpanan pangan nasional didukung oleh jaringan gudang sewa yang totalnya mencapai 2 juta ton. Selain itu, ada tambahan kapasitas dari proses sewa lanjutan serta pembangunan fasilitas baru. Dalam rinciannya, gudang yang sudah disewa memiliki total 2 juta ton, sedangkan proses penyelesaian sewa tambahan sebesar 7,62 ton, serta pembangunan fasilitas baru yang masih dalam tahap sekitar 250 ton.
“Kami laporkan jumlah cadangan beras pemerintah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian tadi per hari ini (Selasa, 7 April 2026 red.) sudah 4,59 juta ton. Nah, ini kami siapkan juga cadangan space gudang, masih tersisa 1,07 juta ton space gudang kami,” kata Rizal dalam sesi rapat.
Kapasitas untuk Jagung
Dalam hal jagung, cadangan pangan pemerintah tercatat sebanyak 175.598 ton. Jumlah ini masih jauh dari total kapasitas gudang yang tersedia, yaitu 275.444 ton, sehingga masih terdapat ruang penyimpanan sekitar 99.846 ton. Rizal menjelaskan, dengan ruang tersebut, Bulog dapat memastikan pasokan jagung tetap stabil, terutama dalam situasi cuaca ekstrem.
Program Pembangunan Infrastruktur
Ke depan, Bulog akan membangun 100 infrastruktur pascapanen untuk beras dan jagung sesuai instruksi Presiden. Proyek ini direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun. Dari dana tersebut, sekitar Rp4,4 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur utama, sedangkan Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi.
Proses pembangunan akan dimulai oleh BUMN karya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026. Infrastruktur tersebut akan fokus pada sentra produksi pangan seperti Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Di sisi lain, daerah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore akan mendapat perhatian khusus melalui pembangunan gudang penyimpanan guna memastikan kestabilan pasokan pangan.
