Strategi Penting: Pemprov Kalsel akan Rekrut Komcad
Pemprov Kalsel Berencana Bentuk Komcad
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana membentuk Komponen Cadangan (Komcad) dengan total 50 relawan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama saat negara menghadapi bahaya atau kondisi darurat militer.
“Pemprov Kalsel akan membentuk sendiri Komcad menggunakan dana APBD untuk biaya pelatihannya. Ini bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyiapkan komponen cadangan di daerah,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel, Heriansyah, pada hari Minggu (15/3).
Rencana pembentukan Komcad oleh Pemprov Kalsel sedang diusulkan di DPRD Kalsel. Anggaran pelatihan diperkirakan mencapai Rp40 juta per individu, total sekitar Rp2 miliar.
Komcad terdiri dari warga negara dengan profesi beragam. “Rekrutmennya akan sama dengan Komcad yang dibentuk pemerintah pusat,” tambah Heriansyah. Ia menambahkan, pembentukan Komcad ini diharapkan bisa terwujud di 13 kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
Peran Komcad dalam Pertahanan NKRI
Saat ini, pemerintah pusat telah membentuk 1.000 anggota Komcad di Kalsel. Mereka sebagian besar berasal dari karyawan perusahaan serta instansi vital di wilayah tersebut. Komcad didefinisikan sebagai sumber daya nasional yang disiapkan secara sukarela untuk dimobilisasi dalam mendukung TNI menghadapi ancaman militer dan non-militer.
Komcad berbasis sistem pertahanan rakyat semesta. Personilnya mendapatkan pendidikan dasar militer selama masa pelatihan. Mereka bertugas memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kendali Menteri Pertahanan atau Panglima TNI.
Dasar Hukum dan Proses Pelatihan
Dasar hukum pembentukan Komcad diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Setelah dilantik, para anggota Komcad akan diberi pangkat (Perwira, Bintara, atau Tamtama) sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir. Setelah selesai melalui pelatihan, mereka akan kembali ke profesi sipil masing-masing.
