Ekonom ingatkan setoran Danantara tak jadi “kantong cadangan” APBN

Setoran Rp120 Triliun dari Danantara: Antara Kebutuhan Fiskal dan Risiko Menggerogoti Mesin Investasi

Bisadonasi.com – Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme baru untuk menyalurkan sebagian keuntungan dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke kas negara. Pada tahun anggaran berjalan, besaran setoran yang direncanakan mencapai Rp120 triliun. Angka tersebut, jika terealisasi penuh, secara matematis mampu memangkas kebutuhan penerbitan surat utang negara hingga nilai yang setara. Namun, para pengamat fiskal mengingatkan bahwa mekanisme ini hanya efektif sebagai instrumen konsolidasi anggaran apabila seluruh dana benar-benar tercatat sebagai tambahan penerimaan dan tidak dialihkan untuk membiayai pos belanja baru.

Peringatan agar Danantara Tak Berubah Fungsi

M Rizal Taufikurahman, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa kerangka tata kelola yang jelas, badan pengelola investasi tersebut dapat kehilangan identitas aslinya. Ia menegaskan bahwa peralihan dana dari entitas investasi ke kas negara wajib diiringi penjelasan rinci mengenai formula pembagian laba serta mekanisme pengawasan yang terbuka.

“Tanpa formula pembagian laba dan pengawasan yang transparan, Danantara berisiko berubah dari pengelola investasi menjadi ‘kantong cadangan’ APBN.”

Pernyataan itu disampaikan Rizal kepada ANTARA di Jakarta pada Senin. Inti kekhawatirannya terletak pada potensi distorsi fungsi: lembaga yang seharusnya mengelola portofolio investasi jangka panjang justru menjadi sumber dana darurat bagi belanja pemerintah setiap kali penerimaan pajak meleset dari target.

Mekanisme Fiskal: Konsolidasi atau Ekspansi Belanja?

Rizal menguraikan bahwa dampak setoran Rp120 triliun terhadap defisit sangat bergantung pada respons pemerintah di sisi pengeluaran. Apabila utang tetap diterbitkan mendekati jumlah yang semula direncanakan, maka tambahan penerimaan dari Danantara tidak mengurangi beban fiskal secara riil. Sebaliknya, dana tersebut hanya memperluas ruang bagi belanja baru tanpa mengubah struktur defisit.

“Pemerintah harus menjelaskan apakah dana tersebut benar-benar menekan defisit dan beban bunga, atau sekadar menjadi tambalan atas penerimaan pajak yang lemah.”

Penjelasan ini menjadi krusial karena defisit APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui batas 3 persen dari PDB yang lazim dijadikan acuan. Setiap tambahan penerimaan yang tidak diimbangi disiplin belanja berpotensi menciptakan ilusi konsolidasi: angka defisit turun di atas kertas, sementara tekanan struktural terhadap fiskal tetap bertahan di balik layar.

Biaya Peluang yang Tak Terlihat

Dimensi lain yang kerap luput dari diskusi publik adalah pengurangan kapasitas investasi. Rizal mencatat bahwa tambahan penerimaan bersih dari peralihan dana ini hanya sekitar Rp30 triliun apabila dibandingkan dengan tren dividen BUMN sebelumnya yang berkisar Rp90 triliun per tahun. Selisih tersebut mencerminkan sebagian keuntungan yang seharusnya tetap berada di dalam ekosistem investasi kini dialihkan ke kas negara.

Lebih jauh, angka Rp30 triliun itu belum memperhitungkan biaya peluang yang timbul akibat berkurangnya modal yang bisa diinvestasikan kembali oleh Danantara. Dengan kata lain, kerugian fiskal jangka panjang akibat mengecilnya basis investasi berpotensi melampaui manfaat penerimaan jangka pendek.

“Fiskal memang tertolong hari ini, tetapi kemampuan BUMN menciptakan dividen, investasi, dan nilai aset pada masa depan dapat dikorbankan.”

Argumen ini sejalan dengan prinsip umum dalam pengelolaan dana pensiun dan sovereign wealth fund di berbagai negara: menguras sebagian besar keuntungan untuk menutupi defisit tahunan akan menggerus kemampuan menghasilkan imbal hasil di dekade berikutnya.

Latar Belakang: Dari Dividen BUMN ke Arsitektur Baru

Sebelum restrukturisasi, dividen yang dibagikan oleh Badan Usaha Milik Negara secara rutin dicatat dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada komponen Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) di dalam APBN. Mekanisme ini berjalan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penerimaan non-pajak yang relatif stabil.

Perubahan arsitektur terjadi seiring amandemen Undang-Undang BUMN pada tahun lalu, yang mengalihkan pengelolaan aset dan dividen BUMN ke dalam kerangka Danantara. Sejak saat itu, aliran dana dari entitas BUMN tidak lagi masuk langsung ke kas negara melalui jalur dividen konvensional, melainkan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh badan pengelola investasi baru.

Posisi Pemerintah: Cadangan Fiskal dan PNBP Lainnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan bahwa setoran dari Danantara akan dicatat dalam pos PNBP Lainnya. Dalam kerangka yang diuraikan, dana tersebut diharapkan turut menopang pendapatan negara sehingga defisit APBN dapat dijaga pada level yang lebih terkendali. Selain itu, pemerintah membuka kemungkinan pemanfaatan dana sebagai cadangan fiskal — semacam bantalan yang dapat diakses ketika terjadi guncangan penerimaan mendadak.

Meski demikian, bendahara negara belum memberikan kepastian apakah skema setoran ini akan berlanjut pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Ketidakpastian tersebut menambah urgensi agar setiap penyaluran dana disertai aturan main yang jelas, termasuk besaran minimum yang wajib dipertahankan di dalam portofolio investasi agar fungsi strategis Danantara tidak tergerus secara permanen.

Bagi pembaca yang mengikuti dinamika fiskal Indonesia, persoalan ini pada hakikatnya bukan sekadar soal angka Rp120 triliun atau Rp30 triliun. Ia menyangkut pilihan kebijakan mendasar: seberapa besar porsi keuntungan investasi negara yang boleh dialihkan untuk menutupi kekosongan penerimaan jangka pendek, tanpa mengorbankan kapasitas menciptakan nilai ekonomi di masa depan.