Ekonom: Kepastian kebijakan penting untuk pacu investasi di RI

Investor Global Menuntut Stabilitas Regulasi, Bukan Sekadar Insentif Biaya

Bisadonasi.com – Ekonom – Persaingan menarik modal asing ke kawasan Asia Tenggara telah berubah bentuk secara fundamental. Investor tidak lagi sekadar membandingkan tarif tenaga kerja atau tarif pajak antarnegara. Yang kini menjadi penentu utama keputusan penanaman modal adalah ketersediaan ekosistem industri yang utuh, infrastruktur pendukung, akses energi yang andal, kualitas tenaga kerja, keterbukaan pasar, dan—yang paling krusial—prediktabilitas aturan main. Pergeseran ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang menuntut respons kebijakan yang jauh lebih serius daripada sekadar menawarkan insentif fiskal.

Angka Investasi dan Posisi Indonesia di Peta ASEAN

Realisasi investasi pada paruh pertama 2026 tercatat menyentuh Rp1.010,6 triliun, setara dengan 49,5 persen dari total target investasi nasional tahun berjalan. Secara absolut, angka tersebut menunjukkan momentum yang tidak dapat diabaikan. Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara gabungan telah membukukan lonjakan sekitar tiga kali lipat dalam kurun delapan tahun, dari Rp693 triliun pada 2017 melonjak menjadi Rp1.931 triliun pada 2025.

Permasalahan sesungguhnya terletak pada konteks regional. Dalam rentang waktu yang sama, porsi Indonesia dari total investasi yang mengalir ke kawasan ASEAN justru menyusut dari 13,2 persen menjadi 8,8 persen. Di sisi lain, bobot ASEAN secara keseluruhan terhadap arus investasi global naik dari 8,8 persen ke 15 persen. Artinya, kue investasi kawasan membesar, tetapi potongan yang jatuh ke tangan Indonesia mengecil. Adhamaski Pangeran, peneliti ekonomi di GREAT Institute, menegaskan bahwa pola ini menggarisbawahi urgensi penyusunan kebijakan yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha serta penguatan kebijakan industri yang terarah.

“Kompetisi investasi sudah bergeser dari sekadar keuntungan biaya (cost advantage) menuju keuntungan ekosistem (ecosystem advantage), sehingga investor membutuhkan aturan yang bisa diprediksi. Kalau aturan berubah terlalu cepat, investor akan menunggu.”

Volatilitas Regulasi: Dua Studi Kasus yang Mengkhawatirkan

Ketidakstabilan regulasi di Indonesia bukan sekadar keluhan abstrak. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor sumber daya alam, misalnya, telah mengalami empat kali pergantian kerangka hukum dalam waktu relatif singkat: PP Nomor 36 Tahun 2023, PP Nomor 8 Tahun 2025, PP Nomor 2 Tahun 2026, hingga PP Nomor 21 Tahun 2026. Setiap pergantian membawa penyesuaian kewajiban bagi eksportir, mengubah kalkulasi risiko, dan memperlambat keputusan investasi yang seharusnya sudah berjalan.

Contoh kedua datang dari prosedur sertifikasi lahan. Dalam satu tahun kalender, yakni 2025, aturan teknis terkait sertifikasi tanah berganti tiga kali melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2, Nomor 5, dan Nomor 9. Bagi investor yang membutuhkan kepastian hak atas lahan untuk membangun pabrik atau fasilitas produksi, pergantian aturan semacam ini menciptakan jeda operasional yang mahal dan tidak produktif.

Adhamaski menilai bahwa frekuensi perubahan regulasi yang tinggi secara langsung menaikkan tingkat ketidakpastian dan memperbesar risiko bagi pelaku usaha. Implikasinya tidak berhenti pada tahun berjalan; kepastian kebijakan menjadi prasyarat untuk mencapai sasaran investasi tahun 2027 dan seterusnya.

Target 2027 dan Konsekuensi Kebijakan

Dokumen perencanaan pemerintah—Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027—menetapkan target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Dalam kerangka tersebut, PMTB diproyeksikan tumbuh 6,5 hingga 7,5 persen dan menyumbang sekitar 29 persen terhadap produk domestik bruto. Realisasi PMA dan PMDN ditargetkan pada kisaran Rp2.322 hingga Rp2.469 triliun untuk 2027, yang berarti kenaikan hingga 21 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041 triliun.

“Kalau pemerintah ingin investasi tumbuh dua digit, maka kepastian kebijakan juga harus menjadi prioritas. Tidak mungkin meminta investor mengambil risiko lebih besar sementara risiko regulasinya tidak turun.”

Logika di balik pernyataan tersebut sederhana: jika ambisi pertumbuhan ditetapkan pada level agresif, maka lingkungan regulasi harus bergerak ke arah yang berlawanan dari volatilitas. Investor yang menghadapi aturan berubah-ubah akan memilih menunggu, mengalihkan modal ke yurisdiksi dengan kerangka hukum yang lebih stabil, atau menunda ekspansi hingga kepastian tercapai.

Dua Mesin Industrialisasi: Teknologi Tinggi dan Padat Karya

Di ranah kebijakan industri, Adhamaski merekomendasikan agar pemerintah secara selektif menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas. Sektor-sektor strategis yang disebut mencakup semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), pusat data, energi transisi, dan mineral kritis. Namun, ia sekaligus mengingatkan agar industrialisasi tidak terjebak dalam narasi tunggal yang hanya mengejar teknologi tinggi.

Indonesia, dengan basis demografis yang masih muda dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dalam skala masif, tetap memerlukan industri padat karya sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Keduanya bukan pilihan yang saling eksklusif, melainkan dua roda yang harus berputar bersamaan.

“Kita membutuhkan dua mesin industri sekaligus. Industri teknologi tinggi untuk menaikkan produktivitas dan kemampuan teknologi, tetapi industri padat karya tetap diperlukan untuk menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar.”

Tanpa kepastian regulasi yang konsisten, kedua mesin tersebut sama-sama kehilangan bahan bakarnya: kepercayaan investor. Stabilitas kebijakan bukan sekadar instrumen teknis birokrasi; ia adalah fondasi yang menentukan apakah target pertumbuhan dua digit akan menjadi realitas atau sekadar angka di dokumen perencanaan.