Menpora: Olahraga harus jadi investasi, bukan biaya

Erick Thohir Dorong Pergeseran Paradigma: Olahraga sebagai Aset Ekonomi Nasional

Bisadonasi.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa satu pesan tegas ke dalam kebijakan olahraga nasional: anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini tidak boleh lagi dipandang sebagai beban fiskal semata. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara eksplisit menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan — mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku swasta — mengubah cara mereka menghitung nilai olahraga. Dalam kerangka baru yang ia usung, setiap rupiah yang masuk ke lapangan, stadion, atau program pembinaan atlet harus diposisikan sebagai modal yang akan menghasilkan pengembalian berlipat dalam jangka panjang, baik bagi kesehatan warga maupun bagi roda perekonomian.

Dari Beban Anggaran ke Mesin Pertumbuhan

Sejak lama, pos anggaran olahraga di Indonesia kerap menjadi salah satu yang pertama dipangkas ketika tekanan fiskal meningkat. Pola pikir tersebut berakar pada pandangan bahwa olahraga bersifat konsumtif: uang keluar untuk membangun fasilitas, membiayai tim, dan menggelar kompetisi, tetapi manfaatnya dianggap sulit diukur secara kuantitatif. Erick Thohir menolak logika itu. Ia menegaskan bahwa aktivitas olahraga memiliki daya ungkit ekonomi yang nyata dan terukur — mulai dari industri perhotelan dan transportasi saat sebuah kejuaraan digelar, hingga rantai pasok peralatan, apparel, dan hak siar media yang mengitari setiap event berskala besar.

Model ini bukan gagasan baru di panggung global. Negara-negara seperti Qatar, Turki, dan Australia telah lama memperlakukan olahraga sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kejuaraan internasional di negara-negara tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung dari tiket dan sponsor, tetapi juga memicu investasi infrastruktur yang manfaatnya bertahan puluhan tahun setelah acara berakhir. Erick melihat Indonesia memiliki potensi serupa, mengingat populasi lebih dari 270 juta jiwa yang menjadikan pasar domestik olahraga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

“Olahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian.” — Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga

Dimensi Kesehatan Publik yang Tidak Bisa Diabaikan

Di balik kalkulasi ekonomi, terdapat alasan kesehatan yang jauh lebih mendasar. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi gaya hidup sedenter di Indonesia terus meningkat, terutama di perkotaan. Penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular kini menjadi penyebab kematian utama di kalangan usia produktif. Program olahraga massal — dari senam pagi di ruang terbuka hingga liga komunitas tingkat kelurahan — berfungsi sebagai intervensi preventif yang biayanya jauh lebih rendah dibanding penanganan medis kuratif.

Dengan demikian, setiap program pembinaan olahraga berbasis komunitas sesungguhnya mengurangi beban BPJS Kesehatan dalam jangka menengah-panjang. Perhitungan biaya-efektivitasnya jelas: satu rupiah untuk membangun lapangan futsal di sebuah kelurahan menghasilkan pengembalian kesehatan yang tidak akan pernah bisa diukur hanya dengan angka anggaran tahunan.

Implikasi Praktis bagi Infrastruktur dan Pembinaan

Pergeseran paradigma ini membawa konsekuensi konkret bagi perencanaan infrastruktur. Stadion, pusat pelatihan, dan fasilitas olahraga daerah tidak lagi dipandang sebagai proyek “prestise” yang berdiri sendiri, melainkan sebagai simpul ekonomi lokal yang harus terintegrasi dengan rencana tata ruang, pengembangan pariwisata, dan program pemberdayaan UMKM setempat. Sebuah stadion yang dirancang dengan baik dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi 365 hari setahun — bukan hanya saat ada pertandingan besar.

Di sisi pembinaan atlet, pendekatan investasi jangka panjang berarti konsistensi pendanaan selama minimal satu siklus Olimpiade (empat tahun), bukan siklus politik lima tahun yang sering memutus kontinuitas program. Atlet muda yang masuk jalur prestasi membutuhkan kepastian beasiswa, akses fasilitas, dan jalur karier pasca-pensiun agar mereka tidak kembali ke masyarakat tanpa keterampilan ekonomi. Semua elemen tersebut merupakan bagian dari “return on investment” yang Erick maksudkan.

Tantangan dan Jalan ke Depan

Tentu, transformasi paradigma tidak terjadi semalam. Birokrasi yang terbiasa menghitung olahraga sebagai pos belanja tetap akan menghadapi resistensi internal. Regulasi pengadaan yang kaku, fragmentasi kewenangan antar-kementerian, dan keterbatasan data ekonomi olahraga di Indonesia semuanya menjadi hambatan struktural. Namun, dengan menempatkan olahraga sebagai instrumen kebijakan lintas-sektor — bukan sekadar urusan satu kementerian — ruang untuk inovasi pembiayaan menjadi jauh lebih luas. Kemitraan publik-swasta, obligasi infrastruktur olahraga, dan skema co-investing dengan sektor swasta dapat membuka sumber pendanaan yang melampaui APBN.

Pesan Erick Thohir pada akhirnya sederhana namun radikal bagi konteks kebijakan Indonesia: berhenti menghitung olahraga sebagai pengeluaran, dan mulai menghitungnya sebagai aset. Pergeseran satu kata itu — dari “biaya” menjadi “investasi” — mengubah seluruh kalkulus politik anggaran, mengubah cara pemerintah daerah merencanakan ruang publik, dan mengubah cara masyarakat memandang nilai dari sebuah lapangan bola atau sebuah lintasan atletik di ujung jalan.