China kecam wacana Jepang untuk buka diskusi soal senjata nuklir
China Mengutuk Serius Usulan Jepang Membahas Senjata Nuklir Secara Terbuka
Bisadonasi.com – Beijing – Pemerintah Tiongkok secara tegas mengecam pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengenai kemungkinan negaranya membuka diskusi publik seputar kebijakan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Beijing pada hari Selasa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyampaikan kekecewaan mendalam dari Beijing atas pernyataan tersebut.
“Sangat jarang, provokatif, dan berbahaya setelah Perang Dunia II bagi seorang kepala pertahanan Jepang yang sedang menjabat untuk membuat pernyataan seperti itu. Mereka yang menjalankan pemerintahan Jepang tidak lagi menyembunyikan ambisi liar untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir dan menantang tatanan internasional pasca-perang,” kata Lin Jian.
Pernyataan kontroversial dari Koizumi disampaikan pada hari Jumat, tanggal 18 Juli, di mana ia menegaskan bahwa Jepang perlu membuka perdebatan mengenai senjata nuklir. Langkah ini sejalan dengan tren beberapa negara Eropa yang mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir. Dalam sebuah program daring, Koizumi menyatakan bahwa Jepang “tidak dapat menghindari” pembahasan isu tersebut, terutama di tengah rencana pemerintah untuk merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun.
Percepatan Remiliterisasi dan Langkah Berbahaya
Lin Jian menambahkan bahwa pemimpin Jepang saat ini telah lama menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut bahkan sebelum mereka menjabat sebagai anggota Parlemen. Setelah resmi mengambil alih jabatan, Koizumi telah mempercepat proses remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah yang dianggap berbahaya dalam kebijakan senjata nuklir.
Menteri Pertahanan Jepang tersebut mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang kini mengadopsi kebijakan yang mendukung penguatan kemampuan pencegahan nuklir. Pada bulan Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Maret menyatakan negaranya akan menambah jumlah hulu ledak nuklir.
“Pemimpin Jepang saat ini telah menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut sebagai anggota Parlemen. Setelah menjabat, ia telah mempercepat remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah berbahaya dalam kebijakan senjata nuklir,” ungkap Lin Jian.
Kemampuan Nuklir Tersembunyi dan Ancaman Regional
Lin Jian menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperkuat kerja sama dalam apa yang disebut “pencegahan yang diperluas,” mempromosikan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, mengupayakan “berbagi nuklir,” dan memperkenalkan sistem rudal jarak menengah. Hal itu diikuti dengan pernyataan pejabat-pejabat lain Jepang yang menganjurkan revisi tiga prinsip non-nuklir.
Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat, menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan sehingga cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir. Terlebih, kelompok sayap kanan Jepang, dengan alasan apa yang disebut “ancaman eksternal” dan “pertahanan diri”, kata Lin Jian, telah melepaskan diri dari Konstitusi Jepang, hukum internasional, dan hukum domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang dan rezim non-proliferasi nuklir internasional.
“Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat, menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan sehingga cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir,” ungkap Lin Jian.
Dengan melaju di jalan yang berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus sangat waspada dan dengan tegas menentangnya, kata Lin Jian. Meskipun Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir. Jepang juga tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Koizumi mengatakan lingkungan keamanan Jepang kini semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, Jepang perlu mengubah situasi di mana sejumlah isu dianggap tidak layak untuk diperdebatkan. Pada Desember 2025 lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi serta sejumlah negara. Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini dianut negara tersebut.
